Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

RI Kawal Perbatasan Laut Cina Selatan

Editor

Budi Riza

image-gnews
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro berikan tanda kehormatan kepada Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko di Kementerian Pertahanan, Jakarta, (28/01). TEMPO/Dasril Roszandi
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro berikan tanda kehormatan kepada Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko di Kementerian Pertahanan, Jakarta, (28/01). TEMPO/Dasril Roszandi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menerima kedatangan Wakil Komisi Pusat Militer Negeri Cina Jenderal Fan Changlong di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis, 24 Juli 2014.

Menurut Purnomo, Jenderal Fan adalah pejabat tinggi militer Tiongkok, bahkan posisinya lebih tinggi di atas panglima tentara dan Menteri Pertahanan. Kedudukan Jenderal Fan bisa dianggap setara dengan wakil presiden. Sebab, dia berada di bawah presiden atau Panglima Tertinggi Militer Cina. (Baca: Hacker Cina Manipulasi Suara Golput di Pilpres?)

Dalam pertemuan tersebut, Purnomo membenarkan jika Jenderal Fan menyinggung sengketa Laut Cina Selatan. "Beliau juga membicarakan persoalan Laut Tiongkok Timur," ujar Purnomo kepada wartawan seusai pertemuan dengan Jenderal Fan.

Menurut Purnomo, Jenderal Fan menyatakan, di Laut Cina Selatan, setidaknya ada empat negara ASEAN yang bersengketa dengan Negeri Tirai Bambu. Eempat negara tersebut adalah Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Namun Jenderal Fan mengatakan hanya Filipina dan Vietnam yang paling aktif merespons sengketa tersebut.

"Salah satu contoh yang disebutkan mereka adalah pergeseran kapal pengebor minyak milik Tiongkok di sekitar Laut Tiongok Selatan," tutur Purnomo. (Baca: Obama Ajak Jokowi Ketemu di Cina)

Dalam pertemuan tersebut, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu menyampaikan  posisi dan sikap Indonesia. Purnomo mengatakan, secara bilateral, pemerintah tidak ikut dalam sengketa klaim wilayah laut tersebut dengan Cina.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, secara multilateral, Indonesia punya sedikit masalah dengan Laut Cina Selatan. Sebab, empat negara ASEAN yang ikut bersengketa dan Indonesia berdekatan dengan Laut Cina Selatan.

INDRA WIJAYA


Terpopuler:
Pakar TI: Tidak Ada Hacker yang Gelembungkan Suara
Remaja Salatiga Ungguli Insinyur Oxford Bikin Jet Engine Bracket
Pulang Berlibur, Hotasi Nababan Dieksekusi
Ahok Lebih Pilih Dian Sastro Jadi Wagub

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bertemu Prabowo di Kemhan, AHY Ucapkan Selamat atas Gelar Jenderal Kehormatan

13 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Bertemu Prabowo di Kemhan, AHY Ucapkan Selamat atas Gelar Jenderal Kehormatan

Menteri ATR/BPN AHY bertemu dengan Menhan Prabowo di kantor Kemhan kemarin. AHY mengatakan pertemuan itu untuk mengucapkan selamat ke Prabowo.


Situs Kemenko Perekonomian Diduga Diretas

15 hari lalu

Ilustrasi Hacker atau Peretas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Situs Kemenko Perekonomian Diduga Diretas

Situs Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau Kemenko Perekonomian diduga mengalami peretasan pada Minggu, 3 Maret 2024.


Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Mirage oleh Kemenhan ke KPK

35 hari lalu

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan melaporkan dugaan korupsi suap dalam pembelian jet tempur termaksud di Kementerian Pertahanan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 13 Februari 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Mirage oleh Kemenhan ke KPK

Menurut Julius, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan telah mengumpulkan bukti-bukti dan dokumentasi sebelum melaporkan kasus itu ke KPK.


Junta Myanmar Umumkan Wajib Militer bagi Warga Sipil

37 hari lalu

Tentara berdiri di samping kendaraan militer ketika orang-orang berkumpul untuk memprotes kudeta militer, di Yangon, Myanmar, 15 Februari 2021. REUTERS/Stringer/File Photo
Junta Myanmar Umumkan Wajib Militer bagi Warga Sipil

Junta Myanmar mulai memberlakukan wajib militer bagi semua warga sipil di Myanmar pada batas usia tertentu.


Prabowo Berulang Kali Singgung Soal Dapat Nilai 11 dari 100, Kapan Saja?

37 hari lalu

Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berjoget saat debat capres perdana di KPU RI, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023. Tema yang diusung pada Debat Capres 2024 pertama adalah Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Prabowo Berulang Kali Singgung Soal Dapat Nilai 11 dari 100, Kapan Saja?

Nilai 11 dari 100 terus diulang dan disampaikan Prabowo di berbagai kesempatan kampanye. Terakhir, disebut saat Kampanye di GOR Delta Sidoarjo kemarin


Yordania dan Belanda Kirim Bantuan Kemanusiaan ke Gaza Utara Via Udara

41 hari lalu

Truk bantuan kemanusiaan mengantri untuk diperiksa di penyeberangan Kerem Shalom, di perbatasan antara Israel, Gaza dan Mesir dalam gambar diam yang diambil dari video yang dirilis 12 Desember 2023. COGAT melalui X/Handout melalui REUTERS
Yordania dan Belanda Kirim Bantuan Kemanusiaan ke Gaza Utara Via Udara

Angkatan Udara Yordania dan Belanda pada Senin melakukan penerjunan kedua bahan bantuan kemanusiaan mendesak ke Gaza utara dalam waktu 24 jam.


Amerika Serikat Terbitkan Daftar Perusahaan Teknologi yang Diduga Bekerja untuk Militer Cina

47 hari lalu

Ilustrasi Bendera Cina dan Bendera Amerika Serikat. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Amerika Serikat Terbitkan Daftar Perusahaan Teknologi yang Diduga Bekerja untuk Militer Cina

Kementerian Pertahanan Amerika Serikat menambahkan daftar nama-nama perusahaan asal Cina yang diduga bekerja dengan militer Cina.


Ukraina Ungkap Korupsi Pengadaan Senjata, Negara Rugi Rp631 Miliar

51 hari lalu

Strip amunisi senapan mesin saat latihan militer anggota Batalyon Siberia dari Legiun Internasional Angkatan Bersenjata Ukraina, di tengah serangan Rusia ke Ukraina, di lokasi yang dirahasiakan di wilayah Kyiv, Ukraina 13 Desember 2023. REUTERS/Valentyn Ogirenk
Ukraina Ungkap Korupsi Pengadaan Senjata, Negara Rugi Rp631 Miliar

Dinas keamanan Ukraina, SBU mengungkap skema korupsi dalam pembelian senjata oleh militer sebesar US$40 juta atau Rp631 miliar.


Ini Spesifikasi Pesawat C-130J-30 Super Hercules yang Diserahkan Kemenham ke TNI AU

53 hari lalu

Pesawat Hercules C 130 Tipe J mendarat di Landasan Udara Halim Perdanakusumah pada Senin 6 Maret 2024 dari Amerika Serikat. Dok TNI AU
Ini Spesifikasi Pesawat C-130J-30 Super Hercules yang Diserahkan Kemenham ke TNI AU

Pesawat C-130J-30 Super Hercules merupakan pesawat keempat dari lima pesawat yang dipesan Kementerian Pertahanan untuk TNI Angkatan Udara.


Greenpeace Sebut Food Estate di Gunung Mas Gagal Total, Minta Kemenhan Tanggung Jawab

55 hari lalu

Aktivis Greenpeace, LBH Kalimantan Tengah, Save Our Borneo, dan Walhi Kalimantan Tengah meniru Presiden Joko Widodo saat berjalan di kawasan proyek food estate yang sedang dikerjakan Kementerian Pertahanan di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Aksi ini bertepatan dengan pertemuan COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Kredit: Jurnasyanto Sukarno/Greenpeace
Greenpeace Sebut Food Estate di Gunung Mas Gagal Total, Minta Kemenhan Tanggung Jawab

Juru Kampanye Greenpeace Indonesia Rio Rompas mengatakan program lumbung pangan atau food estate di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang sebelumnya ditanami singkong merupakan program Kementerian Pertahanan atau Kemenhan dengan hasil gagal total.