Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Migrant Care Minta KPK Periksa Pejabat BNP2TKI  

image-gnews
BNP2TKI. TEMPO/Tony Hartawan
BNP2TKI. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta: Analis kebijakan dari Migrant Care, Wahyu Susilo, mengatakan kasus pemerasan tenaga kerja Indonesia (TKI) bukan hal baru di Indonesia. Sejak lima belas tahun yang lalu, lembaganya telah mencium praktek pemerasan TKI yang melibatkan banyak pihak, termasuk penyelenggara negara.

"Bahkan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sebelumnya, Jumhur Hidayat, juga ikut andil dalam praktik pemerasan TKI," kata Wahyu saat dihubungi Tempo, Ahad, 27 Juli 2014. (Baca: Daftar Pungli yang Dibayar TKI di Soekarno-Hatta)

Wahyu mengatakan satu buktinya adalah pembentukan Lembaga Bantuan Hukum Komisi Penyelamat Penyalahgunaan Aset Negara (LBH Kompar) oleh Jumhur Hidayat yang ditempatkan di Terminal Selapajang, terminal khusus TKI di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Menurut Wahyu, tugas lembaga itu untuk menangani kasus klaim asuransi TKI bermasalah. Namun, terjadi penyelewengan wewenang pencairan klaim asuransi tenaga kerja luar negeri.(Baca: Kejanggalan Saat Sidak Pemerasan TKI)

Hal ini pernah disampaikan oleh Abdul Malik Harahap kepada Tempo, Jumat, 29 Mei 2009. Abdul Malik yang saat itu menjabat sebagai Direktur Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengatakan bahwa LBH Kompar memaksa tenaga kerja yang bermasalah untuk meneken kontrak di Terminal Selapajang. "Paspornya ada yang ditahan, itu kan tidak boleh," kata Abdul Malik.

Menurut Wahyu, LBH Kompar disetir oleh Jumhur untuk menambah pundi-pundinya sendiri dengan memanfaatkan para TKI yang kurang mengerti proses klaim asuransi yang merupakan hak mereka. Wahyu mengatakan saat sampai di Indonesia, yang ada dalam pikiran TKI adalah pulang ke kampung halaman secepatnya. Jadi, LBH Kompar memanfaatkan situasi ini untuk menampung surat asuransi TKI tapi tak membayarkan klaim asuransi kepada para TKI saat klaim tersebut sudah cair. "Itu hanya salah satu dari berbagai proyek pemerasan TKI yang dilakukan oleh Jumhur," kata Wahyu. (Baca: KPK: Tata Kelola TKI Buruknya Sudah Menahun)

Wahyu mengatakan Migrant Care menilai lapak BNP2TKI di terminal kepulangan TKI juga tak lepas dari proyek lanjutan Jumhur. Menurut Wahyu, lapak BNP2TKI yang seharusnya digunakan untuk pelayanan TKI bermasalah disalahgunakan untuk penjualan sim card, makanan, atau pun money changer. "Pemerasan TKI ini berjalan sangat sistematis. Ada sindikat institusi di sini," kata Wahyu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Karena itu, Wahyu berharap Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menelusuri mata rantai kasus pemerasan ini. Menurut Wahyu, ada dua hal yang mungkin disasar KPK. Pertama, penyelenggara negara yang ikut menikmati hasil pemerasan ini. Kedua, penyelenggara yang mengeluarkan kebijakan sehingga praktek ini berlangsung terus-menerus. (Baca: Pemeras TKI Nikmati Rp 325 Miliar Per Tahun)

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad nengatakan tidak menutup kemungkinan lembaganya akan menyelidiki keterkaitan BNP2TKI. Hal itu dikatakannya setelah KPK menangkap 18 orang dalam inspeksi mendadak di Terminal 2F Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu, 26 Juli 2014.

Sidak ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto, Adnan Pandu Praja, Zulkarnain, Kepala Badan Reserse Kriminal Suhardi Alius, dan Achmad Santosa dan Yunus Husein dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Tim menemukan 18 orang pemain lama dalam pemerasan TKI ini, di antaranya juga terdapat anggota TNI Angkatan Darat dan Polri.

YOLANDA RYAN ARMINDYA

Baca juga:
Zouma: Chelsea Seperti Keluarga

Ke Lokasi MH17, Tim Investigasi Dilarang Bersenjata

Pengemudi Terjebak Macet, Kapolri Minta Maaf

MU Menang Tipis, Van Gaal Keluhkan Iklim

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ferienjob: Praktik Lancung TPPO Berkedok Magang hingga Guru Besar Menjadi Tersangka

2 hari lalu

Ilustrasi TPPO. Shutterstock
Ferienjob: Praktik Lancung TPPO Berkedok Magang hingga Guru Besar Menjadi Tersangka

Dengan iming-iming magang di Jerman, para pelaku melakukan TPPO dengan menjebak dalam program Ferienjob


TPPO Modus Ferienjob, Migrant CARE Ungkap Sindikat Pernah Sasar Siswa SMK

3 hari lalu

Tangkapan layar Koordinator Bantuan Hukum Migrant Care Nur Harsono dalam konferensi pers virtual diikuti dari Jakarta, Senin 1 Agustus 2022. ANTARA/Prisca Triferna
TPPO Modus Ferienjob, Migrant CARE Ungkap Sindikat Pernah Sasar Siswa SMK

Kasus TPPO menyasar dunia pendidikan. Selain Ferienjob, kasus perdagangan orang sempat masuk ke sekolah (SMK) menggunakan modus lain.


Migrant Care: PPLN Kuala Lumpur Tak Paham Aturan Pemilu, Hak Politik Ratusan Pekerja Migran Terabaikan

6 hari lalu

Masduki, anggota non-aktif Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, yang sempat buron dan telah menyerahkan diri ke pihak berwajib, tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2024) untuk mengikuti sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan. ANTARA/Fath Putra Mulya.
Migrant Care: PPLN Kuala Lumpur Tak Paham Aturan Pemilu, Hak Politik Ratusan Pekerja Migran Terabaikan

Migrant Care menyatakan PPLN Kuala Lumpur menunjukkan bobroknya penyelenggara pemilu dan tunduk pada keinginan parpol.


Banyak Data Tidak Sesuai, Migrant Care Minta KPU Buka DPT PSU di Kuala Lumpur

18 hari lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
Banyak Data Tidak Sesuai, Migrant Care Minta KPU Buka DPT PSU di Kuala Lumpur

Migrant Care menemukan hanya segelintir pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) hadir saat pencoblosan ulang di Kuala Lumpur Malaysia


PSU Kuala Lumpur Digelar Hari ini, Migrant Care Sebut Jumlah Pemilih Menciut

19 hari lalu

Suasana Tempat Pemungutan Suara (TPS) di World Trade Center (WTC), Kuala Lumpur, Minggu, 11 Februari 2024. Warga Negara Indonesia di Malaysia secara bersamaan menyalurkan suara Pemilu 2024 di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) pada 11 Februari. ANTARA/Virna Puspa Setyorini
PSU Kuala Lumpur Digelar Hari ini, Migrant Care Sebut Jumlah Pemilih Menciut

Migrant Care menyoroti berkurangnya jumlah pemilih dalam pemungutan suara ulang yang akan digelar di Kuala Lumpur.


Cerita Awal Mula Migrant Care Mencium Adanya Dugaan Jual Beli Surat Suara di Malaysia

27 hari lalu

Staf Pengelolahan Data dan Publikasi Muhammad Santosa dan Direktur eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo memberikan keterangan saat konferensi pers kasus ribuan data ganda di DPTLN Johor Bahru, Malaysia, Bawaslu RI, Jakarta, Kamis, 1 Februari 2024. Dalam keteranganya, Tim Migrant Care menemukan sekitar 3.238 nama dengan alamat dan umur yang sama di DPT Johor Bahru Malaysia, dan meminta kepada Bawaslu untuk menindak tegas pada temuan tersebut. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Cerita Awal Mula Migrant Care Mencium Adanya Dugaan Jual Beli Surat Suara di Malaysia

Migrant Care, mengungkap dugaan praktik jual beli surat suara pemilu di Malaysia. Surat suara pemilu itu dijual dari harga 25-50 Ringgit Malaysia


Terungkap Modus Dugaan Jual Beli Surat Suara di Malaysia, Ini Respons Bawaslu-KPU

30 hari lalu

Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menandatangani surat suara pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu 2024 di TPS 002, Desa Mesjid, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Kamis 2 Februari 2024. Lembaga penyelenggara Pemilu Provinsi Aceh telah menetapkan 18 TPS di sembilan kabupaten/kota untuk melaksanakan PSU karena ditemukan pelanggaran pada pemungutan suara 14 Februari lalu. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra
Terungkap Modus Dugaan Jual Beli Surat Suara di Malaysia, Ini Respons Bawaslu-KPU

Migrant Care mengungkap modus dugaan jual beli surat suara di Malaysia. Harga per satu surat suara dihargai sekitar Rp 90 ribu-120 ribu.


Migrant Care Sebut Belum Terungkap Pengirim 1.900 Surat Suara Tercoblos di Malaysia

31 hari lalu

Staf Pengelolahan Data dan Publikasi Muhammad Santos, Direktur eksekugif Migrant Care Wahyu Susilo, Peneliti Migrant Care Trisna Dwi Yuni, dab Staf Pengolahan Data dan Publikasi Reihan (kanan-kiri) memberikan keterangan saat konferensi pers kasus ribuan data ganda di DPTLN Johor Bahru, Malaysia, Bawaslu RI, Jakarta, Kamis, 1 Februari 2024. Dalam keteranganya, Tim Migrant Care menemukan sekitar 3.238 nama dengan alamat dan umur yang sama di DPT Johor Bahru Malaysia, dan meminta kepada Bawaslu untuk menindak tegas pada temuan tersebut. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Migrant Care Sebut Belum Terungkap Pengirim 1.900 Surat Suara Tercoblos di Malaysia

Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mempertanyakan sistem pemungutan suara menggunakan metode pos.


Migrant Care Bilang Jual Beli Surat Suara di Malaysia Seharga Rp90-120 Ribu

32 hari lalu

Direktur eksekugif Migrant Care Wahyu Susilo (kanan) Peneliti Migrant Care Trisna Dwi Yuni (kiri) memberikan keterangan saat konferensi pers kasus ribuan data ganda di DPTLN Johor Bahru, Malaysia, Bawaslu RI, Jakarta, Kamis, 1 Februari 2024. Dalam keteranganya, Tim Migrant Care menemukan sekitar 3.238 nama dengan alamat dan umur yang sama di DPT Johor Bahru Malaysia, dan meminta kepada Bawaslu untuk menindak tegas pada temuan tersebut. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Migrant Care Bilang Jual Beli Surat Suara di Malaysia Seharga Rp90-120 Ribu

Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo membongkar modus jual beli suara di pemilihan umum atau Pemilu 2024 di Malaysia.


Departemen Imigrasi Malaysia Tangkap 130 WNI Tak Berdokumen

38 hari lalu

 Kapal pengangkut TKI ilegal yang karam di perairan Johor Bahru, Malaysia, Rabu (15/12). (ANTARA/HO-MRSC Johor Bahru)
Departemen Imigrasi Malaysia Tangkap 130 WNI Tak Berdokumen

Kementerian Luar Negeri mengatakan KBRI belum menerima notifikasi kekonsuleran tentang penangkapan 130 WNI di Selangor, Malaysia.