TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung berpendapat, kenaikan harga bahan bakar minyak tidak akan mengganggu inflasi. Menurut dia, meningkatnya inflasi lebih didorong oleh kenaikan harga bahan makanan.
"Tidak akan terpengaruh kok. Inflasi tidak menjadi dasar untuk menaikkan atau menurunkan subsidi. Yang perlu dijaga justru kestabilan harga pangan," ujarnya, Senin, 28 Juli 2014.
Untuk orang miskin atau yang hampir miskin, tutur dia, pengeluaran terbesar mereka hanya digunakan untuk makan, sehingga kebijakan pemerintah sebaiknya yang tidak mengganggu kestabilan harga. Harga pangan menjadi patokan bagi naik atau tidaknya inflasi. Jadi, kenaikan barang selain itu tidak akan mempengaruhi inflasi. "Itu sebabnya Pak Harto bisa memerintah selama 32 tahun, karena harga pangan bisa dijaga."
CT pribadi berpendapat, mengganti subsidi barang menjadi subsidi orang itu lebih tepat karena bisa langsung menyasar orang-orang miskin. Selama ini subsidi bahan bakar untuk kendaraan pribadi dan sepeda motor yang dilakukan pemerintah ternyata hanya dinikmati oleh golongan mampu.
Jika pemerintah jadi menaikkan harga BBM, negara bisa menghemat anggaran hingga 60 persen. Subsidi tersebut juga bisa dialihkan ke sektor yang lebih produktif, seperti pembangunan infrastruktur dan penurunan kemiskinan.
Subsidi BBM yang mencapai Rp 300 triliun membuat ruang gerak anggaran negara terbatas. Untuk itu, menaikkan harga BBM merupakan hal mutlak yang harus dilakukan.
"Subsidi BBM saat ini sangat besar, yang membuat ekonomi kita jadi enggak sehat," ujar CT.
Terkait dengan pelaksanaannya, menurut dia, pilihannya terbuka. Apakah akan dinaikkan pada masa pemerintahan yang baru, pemerintahan saat ini, atau separuh untuk pemerintahan sekarang, kemudian dilanjutkan pemerintahan selanjutnya. Namun kecil kemungkinan pemerintahan saat ini menaikkan harga bahan bakar, mengingat masa kerjanya hanya tinggal dua setengah bulan lagi. (Baca: Survei: Publik Menolak Kenaikan Harga BBM)
Menurut Chairul, pemerintah akan melakukan komunikasi dengan pemerintahan yang baru terkait dengan masalah yang ada di negeri ini. Hal tersebut akan ditentukan setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan secara sah pemenang pemilihan presiden. "Kita tunggu saja hasil MK," katanya.
AYU WANDARI
Terpopuler:
Lebaran, Jokowi Pesankan Menu Khusus untuk Ahok
Begini Jokowi dan Iriana Kencan di Waktu Luang
Akil Ngamuk Karena Keluarganya Tak Bisa Jenguk
Muslim Palestina Salat Idul Fitri di Gereja
Agung Laksono Akan Bawa Golkar Gabung ke Jokowi
Paus Fransiskus dan Obama Ucapkan Selamat Idul Fitri
