Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Masih 13 PR Kasus Korupsi di Purbalingga  

image-gnews
Sosialisasi Sensus Pajak Nasional di Purbalingga, Minggu (10/6). Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga mentargetkan 15 ribu wajib pajak baru tahun ini. TEMPO/Aris Andrianto
Sosialisasi Sensus Pajak Nasional di Purbalingga, Minggu (10/6). Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga mentargetkan 15 ribu wajib pajak baru tahun ini. TEMPO/Aris Andrianto
Iklan

TEMPO.CO, Purbalingga - Akibat kurangnya penyidik tindak pidana korupsi, sebanyak 13 kasus dugaan korupsi di Kejaksaan Negeri Purbalingga belum terselesaikan. Ada sembilan kasus lama dan empat kasus baru yang belum dilimpahkan ke pengadilan. "Sembilan kasus itu merupakan pekerjaan rumah mulai 2010," kata Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga, Martini, Kamis, 31 Juli 2014.

Selain sembilan kasus itu, ada tiga kasus baru serta satu kasus limpahan dari kepolisian Purbalingga. Martini mengatakan banyaknya tunggakan kasus itu disebabkan Kejaksaan kekurangan penyidik. Selain ada yang pindah tugas, jumlahnya pun belum mencukupi.

Saat ini, kata dia, Kejaksaan Negeri hanya memiliki tiga penyidik untuk menangani kasus tindak pidana korupsi. Selain itu, musim pemilihan umum juga membuat kinerja Kejaksaan sedikit terhambat.

Meski begitu, dia mengatakan akan tetap menyelesaikannya secara bertahap. Setidaknya setelah Lebaran, penyidik akan melimpahkan sejumlah kasus tersebut. "Prinsipnya, Kejari akan kembali mengebut penanganan kasus-kasus itu," katanya.

Belasan kasus yang masih menjadi PR tersebut, kata Martini, di antaranya kasus korupsi dana PNPM di Karangreja. Selain itu, kasus korupsi Alokasi Dana Desa dan Wlahar Kecamatan Rembang yang masih dalam tahap penyidikan. “Sedangkan soal kekurangan jaksa, kami sudah mengusulkan ke pusat agar ditambah,” ujarnya.

Bahkan, Martini melanjutkan, jika dalam beberapa waktu ke depan belum ada titik terang, dirinya akan turun tangan sendiri melakukan penyidikan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto juga menegaskan hal yang sama. "Setelah Lebaran, kami akan kebut kasus yang belum selesai," katanya. Selain kasus dugaan korupsi tanah Gunung Tugel yang diduga melibatkan mantan Bupati Banyumas, Kejaksaan juga sedang menyidik kasus korupsi di Universitas Jenderal Soedirman senilai Rp 19 miliar.

ARIS ANDRIANTO

Terpopuler:
Ribka Ingin Jadi Menkes, Beredar Petisi Penolakan 
Dituding Tak Layak Jadi Menkes, Ini Jawaban Ribka 
Amerika Diminta Ungkap Suap Senjata ke Indonesia
ICW Tolak Ribka Tjiptaning Jadi Menteri 
Ini Teknik Mengetahui Dalang di Balik Situs Palsu  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ketua Bamus Betawi Minta Anak Muda Betawi Teladani Haji Lulung

16 Desember 2022

Suasana salat Jenazah Haji Lulung di Masjid Al-Anwar, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Terlihat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta ikut hadir, Selasa 14 Desember 2021 / Khanifah Juniasari
Ketua Bamus Betawi Minta Anak Muda Betawi Teladani Haji Lulung

Ketua Bamus Betawi Riano P Ahmad menilai almarhum Haji Lulung sosok yang pemberani


Terlibat Korupsi UPS, Anggota DPRD DKI dari Hanura Diganti

7 November 2017

Sejumlah penyidik Bareskrim Mabes Polri membawa dokumen dan seperangkat alat komputer usai menggeledah ruangan Komisi E DPRD DKI Jakarta, 27 April 2015. Penggeledahan tersebut terkait perkara dugaan korupsi UPS (Uninterruptable Power Supply). TEMPO/M IQBAL ICHSAN
Terlibat Korupsi UPS, Anggota DPRD DKI dari Hanura Diganti

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memberhentikan Fahmi Zulfikar, anggota DPRD DKI yang terlibat korupsi UPS.


Kasus UPS, Ahok Kembali Diperiksa Bareskrim  

21 Juni 2016

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memberikan keterangan kepada wartawan usai memenuhi pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, 25 Februari 2016. Ahok kembali diperiksa Bareskrim sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi pengadaan 49 paket uninterruptible power supply (UPS) dalam APBD-P DKI Jakarta. TEMPO/M IQBAL ICHSAN
Kasus UPS, Ahok Kembali Diperiksa Bareskrim  

Penyidik mengkonfirmasi sistem pelaporan anggaran kasus UPS kepada Ahok.


Korupsi UPS, Polisi Tahan Firmansyah, Mantan Anggota Dewan

9 Juni 2016

Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul (kiri) dan Kepala Sub Direktorat V Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri, Ajun Komisaris Besar Indarto, menjelaskan tentang perkembangan kasus dugaan korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) di kantor humas Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 8 Juni 2016. Tempo/Rezki A
Korupsi UPS, Polisi Tahan Firmansyah, Mantan Anggota Dewan

Polisi tak mendapat sinyal keterlibatan Ahok dan Lulung dalam kasus ini.


Kasus UPS, Badan Reserse dan Kriminal Panggil Lulung Lagi  

15 Maret 2016

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung diperiksa Badan Reserse Kriminal Mabes Polri hari ini, Kamis, 25 Februari 2016. TEMPO/Ridian Eka Saputra
Kasus UPS, Badan Reserse dan Kriminal Panggil Lulung Lagi  

Lulung menganggap kasus UPS sudah selesai.


Alex Usman Divonis 6 Tahun, Ahok: Koruptor Harus Dimiskinkan  

11 Maret 2016

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. TEMPO/Frannoto
Alex Usman Divonis 6 Tahun, Ahok: Koruptor Harus Dimiskinkan  

Pelaku akan tertekan, begitu juga keluarga, hingga nanti pelaku dan semua turunannya menjadi stres.


Korupsi UPS, Alex Usman Dituntut 7 Tahun Penjara

3 Maret 2016

Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan UPS di Jakarta Barat, Alex Usman, berjalan memasuki ruang sidang jelang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 3 Maret 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Korupsi UPS, Alex Usman Dituntut 7 Tahun Penjara

Alex juga dituntut membayar denda pidana Rp 500 juta subsider 6 bulan penjara.


Bareskrim Sita Berkas dari Ruang Kerja Ketua DPRD DKI

3 Maret 2016

Bareskrim menggeledah ruang kerja Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ferial Sofyan, 3 Maret 2016. TEMPO/Larissa Huda
Bareskrim Sita Berkas dari Ruang Kerja Ketua DPRD DKI

Selain melihat berkas, polisi juga membuka data mantan Ketua DPRD terdahulu


Kasus UPS, Bareskrim Periksa Ruang Kerja Ketua DPRD DKI  

3 Maret 2016

Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi memberikan keterangan seusai penggeledahan yang dilakukan  di kantornya. 3 Maret 2016. Tempo/Larissa
Kasus UPS, Bareskrim Periksa Ruang Kerja Ketua DPRD DKI  

Prasetyo membenarkan bahwa pemeriksaan kali ini untuk menindaklanjuti kasus pengadaan uninterruptable power supply (UPS).


Ruang Ferial Sofyan Ikut Digeledah Penyidik Bareskrim

3 Maret 2016

Ruang Ketua DPRD Presetio Edi Marsudi tengah digeledeh Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. TEMPO/Larissa
Ruang Ferial Sofyan Ikut Digeledah Penyidik Bareskrim

Penyidik masih mengumpulkan barang bukti terkait dengan kasus pengadaan uninterruptable power supply (UPS).