Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Diingatkan Soal Jatah Menteri buat Partai  

image-gnews
Megawati Soekarnoputri bersama Capres PDIP Jokowi Widodo, Puan Maharani, Surya Paloh dan Muhaimin Iskandar (kiri), saat deklarasi Kerjasama PDIP, Partai Nasdem dan PKB, di DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan (14/5). TEMPO/Imam Sukamto
Megawati Soekarnoputri bersama Capres PDIP Jokowi Widodo, Puan Maharani, Surya Paloh dan Muhaimin Iskandar (kiri), saat deklarasi Kerjasama PDIP, Partai Nasdem dan PKB, di DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan (14/5). TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai pengusung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla mulai menyinggung ihwal jatah posisi menteri pada pemerintahan mendatang. Partai Kebangkitan Bangsa mengingatkan keberhasilan pemerintahan Jokowi bergantung pada dukungan partai politik di eksekutif dan legislatif. “Jokowi mesti mengakomodasi dukungan yang sudah diberikan partai politik,” kata Ketua PKB Marwan Ja’far ketika dihubungi, Kamis, 31 Juli 2014.

Pasangan Jokowi-Kalla diajukan sebagai calon presiden oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Pasangan ini mengalahkan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, sesuai penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum.

Namun, hingga saat ini, kata Marwan, ketua umum partai politik pengusung Jokowi-Kalla belum diajak berbicara mengenai komposisi menteri di kabinet. Menurut dia, dukungan yang sudah diberikan partai politik mesti menjadi perhatian Jokowi. (Baca: Calon Menteri Kabinet Jokowi Mulai Beredar)

Seandainya dukungan ini tak diakomodasi pemerintahan Jokowi, ia khawatir pemerintahan tak akan berjalan maksimal. Menurut Marwan, partai politik diperlukan saat berhadapan dengan parlemen. Misalnya saat mengeluarkan kebijakan, membuat undang-undang, dan merencanakan anggaran. “Yang bisa menyelesaikan persoalan ini hanya partai politik,” kata anggota Komisi Perhubungan Dewan Perwakilan Rakyat ini.

Berbeda dengan PKB, Ketua Partai NasDem Akbar Faisal berkomitmen untuk disiplin pada kesepakatan awal dengan PDI Perjuangan. Menurut Akbar, NasDem tak ingin ada bagi-bagi kekuasaan dalam pemerintahan Jokowi. Selain itu, kata Akbar, NasDem tak ingin menyandera pemerintahan Jokowi dengan jatah kursi menteri. “Ini tidak sesuai dengan semangat revolusi mental,” ujar Akbar.

Menurut Akbar, penyusunan kabinet merupakan kewenangan penuh presiden terpilih. Hal ini dinilai sesuai dengan semangat untuk memperkuat sistem presidensial. Dia mengatakan NasDem tak akan menyodorkan nama-nama menteri jika tak diminta oleh Jokowi. “Biarkan presiden menyusun kabinet tanpa direcoki partai politik,” katanya. (Baca: Tiga dari 46 Calon Menteri Jokowi Diusulkan Slank)

Akbar mengingatkan Jokowi ihwal kabinet profesional. Namun dia menggarisbawahi bahwa profesional berarti mereka yang dipilih sebagai pembantu presiden merupakan orang yang memiliki kompetensi dan integritas. Menurut Akbar, partai politik memiliki banyak kader yang profesional. “Ada banyak orang baik di partai politik,” kata Akbar.

Ketua Partai Hanura Saleh Husein yakin pemerintahan mendatang diisi tokoh berkompeten dan profesional di bidang masing-masing. Saleh meminta tak ada dikotomi mengenai latar belakang calon penghuni kabinet. Termasuk apakah berasal dari partai politik, birokrat, akademikus, hingga aktivis lembaga swadaya masyarakat. “Yang penting menguasai masalah dan menjalankan program,” kata Saleh.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selama ini pemerintahan terjebak pada bagusnya perencanaan tapi lemah dalam eksekusi. Menurut dia, Jokowi sudah berkali-kali menyinggung soal ini dalam debat calon presiden. Saleh mengatakan Hanura siap jika diminta mengisi formasi kabinet. Menurut dia, siapa yang nanti ditugaskan menjadi bagian pemerintahan akan ditunjuk Ketua Umum Hanura Wiranto. Namun Saleh menegaskan penyusunan kabinet merupakan kewenangan Jokowi sebagai presiden. “Jangan ganggu dengan keinginan perorangan atau kelompok,” kata Saleh.

Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan kriteria dasar penyusunan kabinet adalah kompetensi dan integritas. Tujuannya, kata Hasto, agar pemerintahan Jokowi bisa efektif memperjuangkan kepentingan rakyat. Hasto menjelaskan konsep pemerintahan Jokowi adalah pembangunan semesta berencana yang tunduk pada keinginan rakyat. (Baca: Warna Kabinet Jokowi adalah Profesional dan Kerja)

Menurut Hasto, Jokowi membentuk tim untuk membantunya menyusun kabinet. Hanya, kata Hasto, tim ini tak membicarakan nama-nama. Tim ini juga bergerak simultan agar nanti setelah dilantik siap bekerja menjalankan tugas pemerintahan. “Janji-janji selama kampanye, kan, harus diwujudkan,” kata Hasto.

WAYAN AGUS PURNOMO

Terpopuler:
Ribka Ingin Jadi Menkes, Beredar Petisi Penolakan 
Dituding Tak Layak Jadi Menkes, Ini Jawaban Ribka 
ICW Tolak Ribka Tjiptaning Jadi Menteri 
Jokowi Prioritaskan Berantas Mafia Migas
Ini Teknik Mengetahui Dalang di Balik Situs Palsu  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Golkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri, Saat Ini Ada 6 Kadernya di Kabinet Jokowi, Siapa Saja?

17 menit lalu

Ketua Partai Golkar Airlangga Hartarto berada di posisi kelima sebagai ketua umum partai politik terkaya di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu tercatat memiliki total kekayaan Rp454 miliar berdasarkan LHKPN pada 31 Desember 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Golkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri, Saat Ini Ada 6 Kadernya di Kabinet Jokowi, Siapa Saja?

Partai Golkar sebut minimal 5 kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran jika menangkan Pilpres 2024. Sekarang 6 menteri Golkar ada di Kabinet Jokowi.


Eks Danjen Kopassus Soenarko Turun Jalan Protes Kecurangan Pemilu 2024: Sampai Pemilu Ulang Netral Tanpa Jokowi

33 menit lalu

Mantan Danjen Kopassus, Soenarko. Dok.TEMPO/ Yosep Arkian
Eks Danjen Kopassus Soenarko Turun Jalan Protes Kecurangan Pemilu 2024: Sampai Pemilu Ulang Netral Tanpa Jokowi

Eks Danjen Kopassus Soenarko mendapat sorotan hari-hari ini, setelah menjadi salah satu motor unjuk rasa protes indikasi kecurangan Pemilu 2024.


Demo di DPR, Massa Tolak Pemilu Curang Tuntut Pengguliran Hak Angket dan Pemakzulan Jokowi

44 menit lalu

Ratusan massa demonstran GPKR berdemonstrasi menuntut DPR segera menggulirkan hak angket dan memakzulkan Presiden Joko Widodo. TEMPO/ANDI ADAM FATURAHMAN
Demo di DPR, Massa Tolak Pemilu Curang Tuntut Pengguliran Hak Angket dan Pemakzulan Jokowi

Massa mendesak DPR segera menggulirkan hak angket dan memakzulkan Jokowi.


Dua Insiden Saat Kunker Jokowi di Sumut Ini Menyeret Nama Paspampres

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) berkomunikasi dengan pedagang saat meninjau Pasar Gelugur di Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatra Utara (Sumut), Jumat (15/3/2024). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
Dua Insiden Saat Kunker Jokowi di Sumut Ini Menyeret Nama Paspampres

Saat kunker Jokowi di Sumatra Utara terjadi dua insiden yang menyeret nama Paspampres. Apa saja insiden itu? Bagaimana pula respons Paspampres?


Konflik Agraria Periode Jokowi Lebih Buruk Dibandingkan Era SBY

2 jam lalu

Konflik agraria yang terjadi di Kendeng bermula pada Juni 2014 yang disebabkan PT Semen Indonesia hendak melakukan pembangunan dan pengoperasian pabrik semen di Kabupaten Rembang. Konflik Kendeng bermula ketika PT Semen Indonesia mendapatkan izin penambangan kapur di Pegunungan Kendeng. Warga sekitar menolak dan menduduki rencana lokasi tapak pabrik. dok. TEMPO
Konflik Agraria Periode Jokowi Lebih Buruk Dibandingkan Era SBY

Konflik agraria periode Jokowi sebanyak 2.939 kasus, 72 warga tewas. Di masa SBY ada 1.520 kasus, 70 tewas.


Ahli Gizi Unair Beberkan Kelebihan dan Kekurangan Minyak Makan Merah yang Diluncurkan Jokowi

2 jam lalu

Minyak Makan Merah. (Foto: Humas Kemenkop)
Ahli Gizi Unair Beberkan Kelebihan dan Kekurangan Minyak Makan Merah yang Diluncurkan Jokowi

Proses produksinya yang tidak melalui penyulingan atau bleaching tak berarti Minyak Makan Merah bebas dari dampak negatif.


Soal Jokowi Pimpin Koalisi Besar Pro-Prabowo, Ini Kata Airlangga Golkar

3 jam lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) didampingi Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Selatan (Sumsel) Bobby Adhityo Rizaldi (kedua kiri) berjabat tangan dengan anggota partai saat tiba di lokasi acara konsolidasi Partai Golkar se-Sumbagsel di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat 26 Januari 2024. Golkar menargetkan perolehan suara di atas 55 persen suara untuk memenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden no urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Sumbagsel.  ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Soal Jokowi Pimpin Koalisi Besar Pro-Prabowo, Ini Kata Airlangga Golkar

Usul Jokowi jadi pemimpin koalisi gabungan partai pendukung Prabowo Subianto yang berpasangan Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disuarakan sejumlah elit Partai Solidaritas Indonesia (PSI)


Subsidi Pupuk Naik 2 Kali Lipat Jadi 9,5 Juta Ton, Ini Arahan Jokowi

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) didampingi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (keempat kanan) dan sejumlah Dirut BUMN menekan serune peresmian pabrik pupuk di Dermaga 3 PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) Krueng Geukuh, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, Jumat 10 Februari 2023. Presiden Jokowi meresmikan pengoperasian Pabrik Pupuk Nitrogen, Fosfat, dan Kalium (NPK) PT PIM yang berkapasitas produksi 500.000 ton per tahun. ANTARA FOTO/Rahmad
Subsidi Pupuk Naik 2 Kali Lipat Jadi 9,5 Juta Ton, Ini Arahan Jokowi

Presiden Jokowi minta program pupuk subsidi harus didasarkan pada volume kebutuhan pupuk, bukan hanya mengikuti anggaran.


Marhan Harahap Wafat Saat Jokowi Kunker ke Sumatra Utara, Begini Respons Istana dan Paspampres

4 jam lalu

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana. ANTARA/Andi Firdaus
Marhan Harahap Wafat Saat Jokowi Kunker ke Sumatra Utara, Begini Respons Istana dan Paspampres

Istana dan Paspampres merespons soal wafatnya Marhan Harahap saat Jokowi melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Sumatra Utara.


Golkar Sebut Minimal Jatah 5 Menteri: Klaim Punya Peran Besar, Begini Tanggapan Gerindra

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo saat berolahraga bersama dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Sabtu 6 Januari 2024. ANTARA/HO-Istana Kepresidenan
Golkar Sebut Minimal Jatah 5 Menteri: Klaim Punya Peran Besar, Begini Tanggapan Gerindra

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebut Golkar setidaknya dapat jatah minimal 5 kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Apa kata Gerindra.