Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bekasi Antisipasi Lonjakan Jumlah Penduduk Setelah Lebaran

image-gnews
Penumpang turun dari bus di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, pada masa Arus Balik, Selasa (14/9). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memprediksi, jumlah pendatang baru yang memasuki Jakarta pada arus balik Lebaran kali ini sekitar 60 ribu orang atau lebih sedikit dibandingkan tahun lalu yang sebanyak 69.554 orang. TEMPO/Seto Wardhana
Penumpang turun dari bus di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, pada masa Arus Balik, Selasa (14/9). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memprediksi, jumlah pendatang baru yang memasuki Jakarta pada arus balik Lebaran kali ini sekitar 60 ribu orang atau lebih sedikit dibandingkan tahun lalu yang sebanyak 69.554 orang. TEMPO/Seto Wardhana
Iklan

TEMPO.CO , Bekasi -- Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, bakal menggelar operasi yustisi setelah Lebaran 2014 pada September 2014. Operasi ini untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk yang tinggi akibat urbanisasi, sehingga memicu pengangguran di wilayah setempat.

"Kabupaten Bekasi salah satu tujuan masyarakat urban, karena terdapat ribuan industri," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Muhyidin, Jumat, 1 Agustus 2014. Operasi ini melibatkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Pengadilan Negeri Cikarang, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Ia menyebutkan empat wilayah yang menjadi skala prioritas operasi, yakni Kecamatan Tambun Selatan, Cikarang Barat, Cikarang Selatan, dan Cikarang Utara. Sebab, empat kecamatan itu kerap menjadi sasaran tempat tinggal bagi para pendatang baru. (Baca juga:DKI Tak Bisa Cegah Urbanisasi ke Jakarta)

Pemerintah bakal mendatangi satu per satu rumah kontrakan. Jika ada warga yang terbukti menetap tapi tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Bekasi, ia akan diberi pembinaan dan dipulangkan lagi ke daerah asalnya.

Kepala Bidang Data dan Evaluasi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi Hanief Zulkifli menyatakan pertumbuhan penduduk di wilayahnya cukup tinggi. "Sebanyak 70 persen karena migrasi, 30 persen kelahiran," kata Hanief.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berdasarkan data Disdukcapil, jumlah penduduk pada 2011 mencapai 2,9 juta jiwa, sedangkan pada 2012 mencapai 3,1 juta jiwa. Adapun pada 2013 jumlah penduduknya mencapai 3,3 juta jiwa. Sejauh ini, orang melakukan migrasi karena beranggapan banyak lowongan pekerjaan di daerah industri terbesar se-Asia Tenggara itu.

"Jadi, mereka beramai-ramai dari berbagai daerah datang untuk mengadu nasib," kata Hanief. Karena itu, pemerintah meminta agar yang mempunyai keterampilan saja yang bisa datang ke Kabupaten Bekasi. Sehingga tak memicu tingkat pengangguran di wilayah setempat. (Baca juga: Strategi Jokowi Menekan Pendatang ke Jakarta)
 

ADI WARSONO



Berita Lainnya:
Kenapa ISIS Berpotensi Membahayakan Indonesia
Syafi'i Maarif: Dukung ISIS Itu Sinting
SBY Mengaku Tersakiti oleh Tudingan WikiLeaks
Dua Sebab ISIS Berpotensi Berkembang di Indonesia

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


5 Fakta Jabodetabekjur, Jakarta yang Diperluas hingga Cianjur

11 hari lalu

Menteri Agraria Akan Rombak Konsep Jabodetabekjur
5 Fakta Jabodetabekjur, Jakarta yang Diperluas hingga Cianjur

Jakarta dengan istilah Jabodetabekjur juga tidak lagi menjadi ibu kota. Nama itu baru akan digunakan ketika ibu kota sudah pindah.


Pemprov DKI Komunikasi dengan Bodetabek Bahas Masalah Kependudukan

29 September 2023

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono saat ditemui di lobby Blok G Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 1 Juni 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Pemprov DKI Komunikasi dengan Bodetabek Bahas Masalah Kependudukan

Pemprov DKI telah berkomunikasi dengan pemerintah Bodetabek untuk membahas masalah kependudukan.


Data Pribadi Kependudukan Diduga Bocor, ELSAM: Harus Dilakukan Mitigasi

19 Juli 2023

Petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palembang melakukan pengecekan iris mata Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) di Rutan Kelas I Palembang, Sumatera Selatan, Jumat 17 Februari 2023. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Paalembang melakukan perekaman data dan cek biometrik bagi warga binaan di rumah tahanan tersebut sebagai persiapan data pemilih pada Pemilu 2024 dan keperluan lainnya yang terkait dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Data Pribadi Kependudukan Diduga Bocor, ELSAM: Harus Dilakukan Mitigasi

Dugaan kebocoran data pribadi tersebut terungkap dari adanya penjualan sedikitnya 337.225.465 data di situs breachforums.vc.


Syarat dan Cara Mengurus Akta Kelahiran Anak Baru Lahir

20 Mei 2023

Ilustrasi bayi menguap. Foto: Unsplash.com/Minnie Zhou
Syarat dan Cara Mengurus Akta Kelahiran Anak Baru Lahir

Pengurusan akta kelahiran anak dianjurkan untuk dilakukan selambat-lambatnya 60 hari setelah kelahiran.


Pertumbuhan Penduduk Mulai Melambat, Bappenas: 2045 RI Tak Lagi Keempat Terbesar Dunia

16 Mei 2023

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat memberikan sambutan dan mengucapkan selamat kepada para pemenang SDGs Action Awards dan I-SIM for Cities dalam acara SDGs Annual Conference  di Hotel Sultan Jakarta, Kamis, 1 Desember 2022. Dok. Bappenas
Pertumbuhan Penduduk Mulai Melambat, Bappenas: 2045 RI Tak Lagi Keempat Terbesar Dunia

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan Proyeksi penduduk Indonesia periode 2020-2045.


Agar Terhindar dari Penonaktifan NIK, Alamat KTP Harus Sesuai dengan Domisili Tempat Tinggal

11 Mei 2023

Ilustrasi KTP. Shutterstock
Agar Terhindar dari Penonaktifan NIK, Alamat KTP Harus Sesuai dengan Domisili Tempat Tinggal

Warga DKI diminta untuk menyesuaikan alat KTP dengan domisili tempat mereka tinggal agar terhindar penonaktifan NIK.


Rencana Penonaktifan NIK, Penduduk ber-KTP DKI Harus de facto Tinggal di Jakarta

4 Mei 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta Budi Awaluddin saat ditemui di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 4 Mei 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Rencana Penonaktifan NIK, Penduduk ber-KTP DKI Harus de facto Tinggal di Jakarta

Kepala Dinas Dukcapil DKI menyatakan penonaktifan NIK warga yang sudah tidak lagi tinggal di Jakarta untuk administrasi kependudukan.


11 Ribu Ekspatriat di Kuwait Dideportasi karena Melanggar Aturan Kependudukan

30 April 2023

Masjid Agung di Kota Kuwait.[Gulfnews]
11 Ribu Ekspatriat di Kuwait Dideportasi karena Melanggar Aturan Kependudukan

Kuwait mendeportasi 11 ribu imigran dari berbagai negara karena melanggar hukum kependudukan.


Disdukcapil DKI Sebut Pendataan Pendatang Baru Bagian dari Program Nasional

30 April 2023

Sejumlah pemudik motor melintas di Jalan Teuku Umar, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat, 28 April 2023. Pada H+6 arus balik pemudik di kawasan tersebut didominasi pemudik yang menggunakan sepeda motor dan arus lalu lintas terpantau ramai lancar. ANTARA / Fakhri Hermansyah
Disdukcapil DKI Sebut Pendataan Pendatang Baru Bagian dari Program Nasional

Disdukcapil DKI menyatakan pendataan terhadap pendatang baru merupakan bagian dari program nasional.


Cara Buat Akta Kelahiran 2023 dan Persyaratannya

23 April 2023

Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memeriksa kelengkapan berkas dokumen di Desa Tulabolo Barat, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo., 25 Oktober 2021. Ada empat dokumen yang dapat dilayani oleh petugas registrasi desa yang ditugaskan dengan bermodalkan komputer jinjing (laptop), printer dan kertas. Yaitu pelayanan pembuatan Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Pindah Datang Penduduk. ANTARA FOTO/ADIWINATA SOLIHIN
Cara Buat Akta Kelahiran 2023 dan Persyaratannya

Untuk membuat akta kelahiran, Anda perlu menyiapkan sejumlah persyaratan. Berikut cara membuat akta kelahiran yang mudah