TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pengurus Daerah Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta Safruan Sinungan mengatakan rencana pembatasan solar bisa menimbulkan petaka. Sebab, biaya angkut barang bisa naik hingga dua kali lipat.
"Rencana kebijakan ini harus dipikirkan kembali, karena akan berpengaruh pada angkutan umum, baik itu angkutan orang maupun barang," kata Safruan saat dihubungi, Sabtu, 2 Agustus 2014. (Baca juga : Penjualan Solar Dibatasi, Organda Ancam Mogok)
Menurut Safruan, pembatasan penjualan solar bersubsidi dengan hanya dijual pada pukul 08.00-16.00 sangat sulit dihadapi angkutan umum. Sebab, jarak perjalanan bus bisa mencapai ratusan kilometer. "Kalau bus kehabisan solar pada malam hari, apa harus menunggu isi solar di pagi hari?" kata Safruan. (Baca juga : Solar Subsidi Dilarang, Pengusaha Angkot: Konyol)
Jika pembatasan solar benar-benar diterapkan, Safruan menilai akan terjadi bencana. "Kalau pada angkutan barang itu bisa mengakibatkan kenaikan biaya angkutan hingga dua kali lipat. Ini bencana nasional karena akan menyentuh pada rakyat kecil," katanya. (Baca juga : Solar Subsidi Dibatasi, Ini Dampaknya ke Metro Mini)
Dibanding membatasi solar, Safruan mengatakan, lebih baik pemerintah menaikkan saja harga bahan bakar minyak bersubsidi. Kenaikan harga BBM ini diberlakukan untuk angkutan pribadi atau kendaraan pelat hitam, sementara untuk angkutan umum harganya tetap.
Safruan menyatakan telah memberi masukan kepada BPH Migas agar mengevaluasi kembali rencana pembatasan solar. Organda mengancam akan berhenti beroperasi bila pembatasan tetap dilakukan. "Daripada penumpang mengeluh, lebih baik kami menghentikan operasi," katanya.
Meski begitu, Organda belum menentukan secara jelas kapan ancaman itu akan benar-benar dilakukan. "Organda akan melihat sikap pemerintah hingga Senin pekan depan," kata Safruan.
AMIRULLAH
Berita Terpopuler
Gaya Orang Kaya Baru Indonesia Diulas Media Asing
Pendiri Kamp Militer di Aceh Pendukung Utama ISIS
ISIS Ancam Ledakkan Jakarta, BNPT: Itu Hanya Isu
Jokowi Pertimbangkan Jabatan Wakil Menteri Dihapus
ISIS Gejala Baru di Indonesia
