TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyatakan akan memperketat proses aplikasi paspor dan visa ke wilayah konflik, termasuk negara-negara di Timur Tengah. Langkah ini sekaligus menjadi cara pencegahan masuk dan menyebarnya paham Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Indonesia.
"Ini untuk internal Indonesia dan kerja sama dengan negara-negara di kawasan," kata Marty di Istana Negara, Senin, 4 Agustus 2014. (Baca: Jalaluddin: Kami Menolak Keberadaan ISIS Indonesia)
Dia mengatakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan menelusuri isi aplikasi paspor dna visa pemohon, terutama maksud dan tujuan perjalanan ke wilayah Timur Tengah. Penolakan akan dilakukan jika ditemukan adanya tujuan keberangkatan yang tak jelas.
Menurut Marty, salah satu kendala yang dihadapi adalah adanya negara-negara di kawasan Timur Tengah yang menerapkan visa on arrival. Karena itu, pemerintah akan berupaya mengadakan kerja sama pertukaran informasi yang baik dengan negara-negara tersebut. (Baca: Polri Sebut Aktor Video ISIS Anak Buah Santoso)
"Kita akan berbagi informasi tentang individu-individu, sehingga tak bisa memalsukan dokumen perjalanan," katanya.
FRANSISCO ROSARIANS
Terpopuler
ISIS Hancurkan Makam Nabi Yunus, Ini Alasannya
Sekjen PBB Frustasi Hadapi Israel-Hamas
Pendukung ISIS Menyebar di Negara ASEAN