Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

MUI Terima Fee Label Halal dari Chicago  

image-gnews
Audit LPPOM MUI yang mendorong pejagalan JBS di Australia mendapat sertifikat halal dari AHFS.
Audit LPPOM MUI yang mendorong pejagalan JBS di Australia mendapat sertifikat halal dari AHFS.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia menerima fee dari bisnis sertifikasi label halal oleh Islamic Food and Nutrition of America di Chicago, Amerika Serikat. Besarnya komisi itu mencapai 40 persen dari tiap label yang dikeluarkan IFANCA untuk perusahaan makanan dan minuman di benua tersebut.

Komisi "haram" label halal itu terungkap dalam liputan Permainan Lain Haram-Halal di majalah Tempo edisi pekan ini dengan cerita sampul "Siapa Bakal Jadi Menteri". Tempo mengutip dokumen perjanjian 7 Oktober 2011 antara Presiden IFANCA Muhammad Munir Chaudry dan Ketua MUI Amidhan Shaberah. Dalam perjanjian tersebut, IFANCA akan memberikan 40 persen fee kepada Yayasan Dana Dakwah Pembangunan MUI dari tiap label halal makanan yang dijual kepada produsen makanan dan minuman yang diekspor ke Indonesia. (Baca: Kisruh Label Halal, Ini Impian Menteri Nafsiah)

Chaudry membenarkan bahwa ia telah meneken perjanjian tersebut dan angka yang mereka setujui. "Itu biaya administrasi, biasa dalam perjanjian bisnis," ujarnya. Menurut dia, tak ada orang yang tak mau dibatar untuk hal yang sudah dilakukannya. Lagipula, kata dia, fee tersebut diberikan kepada Yayasan, bukan individu pejabat MUI. (Baca: Australia Sodorkan Bukti Biaya Perjalanan MUI)

Ia menyangkal fee tersebut sebagai suap untuk mendapat legitimasi sebagai lembaga sertifikasi oleh MUI sejak 1991. Menurut laki-laki 70 tahun asal Pakistan itu, perusahannya tak menyogok untuk menjadi lembaga sertifikat halal. Ia menanyakan aturan soal fee sebagai suap di Amerika dan Indonesia. "Tak ada aturan yang saya langgar dengan perjanjian tersebut," katanya.

Ini berbeda dengan pernyataan Amidhan saat Tempo menurunkan laporan "Astaga Label Halal" pada Februari lalu. Menurut dia, setelah izin diberikan kepada lembaga sertifikasi, MUI tak punya hubungan lagi. Legitimasi itu juga diberikan cuma-cuma. "Masak, label halal diperjualbelikan," katanya. Amidhan menolak membicarakan lagi soal label halal yang melibatkan namanya lagi. (Baca: Din Syamsuddin: Sertifikasi Halal Urusan Amidhan )

Selain dengan MUI, IFANCA juga menjalin perjanjian dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, dan Makanan pada 19 Agustus 2013. Bedanya, fee untuk LPPOM tak menyertakan persentase. Hanya tertulis XX% (to be discussed). "Itu biaya pengganti atas semua pengeluaran dari kedua pihak," kata Chaudry. Seperti Amidhan, Direktur LPPOM Lukmanul Hakim juga tak bersedia menjelaskan dokumen tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

HIPOLITUS RINGGI | GING GINANJAR


Terpopuler
ISIS Hancurkan Makam Nabi Yunus, Ini Alasannya
Sekjen PBB Frustasi Hadapi Israel-Hamas
Pendukung ISIS Menyebar di Negara ASEAN



Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

YKMI: Ramadan Momentum Kuatkan Aksi Boikot Produk Israel dan yang Terafiliasi

16 hari lalu

YKMI: Ramadan Momentum Kuatkan Aksi Boikot Produk Israel dan yang Terafiliasi

Fatwa MUI menyatakan wajib hukumnya bagi umat Islam membantu perjuangan kemerdekaan Palestina, termasuk lewat donasi, zakat, infak atau sedekah


Fatwa MUI Boikot Produk Israel Berlaku hingga Palestina Merdeka

16 hari lalu

Fatwa MUI Boikot Produk Israel Berlaku hingga Palestina Merdeka

Boikot bisa memperlemah kekuatan ekonomi Israel supaya berhenti menyerang Palestina.


Teten Minta Permudah Sertifikasi Halal UMKM, Ada Jalur Hijau Makanan Berbahan Halal

20 hari lalu

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki saat membuka acara Cerita Nusantara: Unveiling the Story of Indonesia Artistry di Jakarta, Selasa, 28 November 2023/Foto: Doc. MenKopUKM
Teten Minta Permudah Sertifikasi Halal UMKM, Ada Jalur Hijau Makanan Berbahan Halal

Teten menyarankan masa penundaan atau kemudahan untuk pelaku usaha mendapatkan sertifikasi halal produknya.


Haraku Ramen Buka Gerai Ketiga Dilengkapi dengan Sertifikat Halal

58 hari lalu

Pembukaan Haraku Ramen di Gandaria City, Jakarta Selatan, sekaligus penyerahan sertifikasi halal dadi LPPOM MUI, Selasa 30 Januari 2024. TEMPO/Yunia Pratiwi
Haraku Ramen Buka Gerai Ketiga Dilengkapi dengan Sertifikat Halal

Haraku Ramen hadir sebagai ramen halal dengan cita rasa Jepang yang disesuaikan dengan selera masyarakat Indonesia


Sertifikat Halal Diharapkan Bisa Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat

27 Januari 2024

Flip'NFry berhasil meraih sertifikasi halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementrian Agama/Flip'NFry
Sertifikat Halal Diharapkan Bisa Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat

Konsumen Indonesia sangat memahami dan sadar akan makanan yang mereka konsumsi. Sertifikat halal semakin sering ditanyakan


MUI Dorong Sertifikasi Halal pada 3 Jenis Jasa dan Produk, Apa Saja?

19 Januari 2024

Gedung MUI. Dok.MUI
MUI Dorong Sertifikasi Halal pada 3 Jenis Jasa dan Produk, Apa Saja?

MUI menekankan bahwa kewajiban sertifikasi halal tidak hanya terbatas pada produk makanan dan minuman.


Tantangan Pelaku Usaha Belum Urus Sertifikat Halal

30 Desember 2023

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Muhammad Aqil Irham/Tempo-Mitra Tarigan
Tantangan Pelaku Usaha Belum Urus Sertifikat Halal

Ada beberapa alasan para pengusaha masih ogah mengurus sertifikat halal bagi produk mereka. Apa saja?


Kemenperin Operasikan Aplikasi Pendataan Industri Halal Mulai Januari 2024

29 Desember 2023

Pelaku usahaindustri kecil dan menengah menerima Sertifikat Halal di Bale Asri Pusdai Jabar, Bandung, Jawa Barat, Rabu, 20 September 2017. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar membagikan 750 sertifikat halal bagi pelaku usaha di 27 kabupaten dan kota guna mendorong kesadaran mereka akan pentingnya sertifikasi dan standardisasi produk dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). ANTARA FOTO/Agus Bebeng
Kemenperin Operasikan Aplikasi Pendataan Industri Halal Mulai Januari 2024

Kemenperin memberikan perhatian khusus pada industri halal.


Menlu Retno Bahas Kerja Sama Sektor Halal dengan Maroko

23 Desember 2023

Menlu Retno Marsudi di Majelis Umum PBB New York, 23 September 2023. (kemlu.go.id)
Menlu Retno Bahas Kerja Sama Sektor Halal dengan Maroko

Menlu Retno Marsudi membahas potensi kerja sama Indonesia dan Maroko di sektor halal dan pengakuan sertifikasi halal.


Begini Cara Mendapatkan Sertifikat Halal dan Prakiraan Biayanya

6 Juli 2023

Pelaku usahaindustri kecil dan menengah menerima Sertifikat Halal di Bale Asri Pusdai Jabar, Bandung, Jawa Barat, Rabu, 20 September 2017. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar membagikan 750 sertifikat halal bagi pelaku usaha di 27 kabupaten dan kota guna mendorong kesadaran mereka akan pentingnya sertifikasi dan standardisasi produk dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). ANTARA FOTO/Agus Bebeng
Begini Cara Mendapatkan Sertifikat Halal dan Prakiraan Biayanya

Bagaimana cara mendapatkan sertifikat halal seperti yang diperoleh Mie Gacoan belum lama ini?