TEMPO.CO, Bojonegoro - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bojonegoro meminta pemerintah mensosialisasikan keberadaan gerakan Negara Islam Irak dan Suriah (Islamic State of Irak and Syria-ISIS). Dengan demikian, masyarakat di bawah bisa mengerti soal bahaya yang ditimbulkan jika ISIS muncul di Indonesia. "Kami akui MUI di daerah belum banyak paham soal ISIS," ujar Ketua MUI Bojonegoro Ustad Djauhari Hasan kepada Tempo, Kamis, 7 Agustus 2014. (Baca: BIN: 56 Orang dari Jawa Timur Bergabung ISIS)
Djauhari mengatakan pengurus MUI di Bojonegoro, dan kemungkinan di daerah lain, belum banyak tahu soal apa itu ISIS. Yang diketahui tentang organisasi ini terbatas. Yaitu menyangkut pembentukan sistem pemerintahan khilafah. Adapun penjelasan detail lainnya belum diketahui. Padahal menyangkut penjabaran rinci tentang ISIS sepertinya sudah sangat diperlukan. Dengan demikian, nantinya para tokoh agama di daerah tidak kebingungan jika ditanya masyarakat. (Baca: Ada Pesan Lowongan Budak Seks ISIS di UIN)
Salah satu imam Masjid Jami Kota Bojonegoro ini mengatakan selama ini penolakan terhadap ISIS baru datang dari MUI pusat dan diteruskan ke MUI provinsi. Sedangkan dari MUI kabupaten/kota belum diterima secara resmi dari Jakarta. Kendati demikian, MUI di daerah-daerah justru mendapat info soal penolakan ISIS dari media massa. Tetapi tentu itu hanya kulitnya. Soal pemahaman lebih detail dan mendalam belum didapat. (Baca: Naqsyabandiyah Sampang Haramkan ISIS.) Sebab, posisi MUI dalam hal ini sebagai pendamping, bukan pelaksana.
"Kami berharap itu ada prakarsa dari pemerintah," katanya. Sebab, dia melanjutkan, yang aktif untuk sosialisasi yaitu polisi atau pemerintah kabupaten/kota setempat. "MUI hanya pendamping." (Baca: Mendagri Keluarkan Edaran Soal ISIS)
Kepala Satuan Reserse Kepolisian Resor Lamongan Ajun Komisaris Polisi Effendy Lubis mengatakan soal ISIS di Lamongan sedang dalam pendataan bagian intelijen. "Soal di mana, kami belum mengetahui," ujarnya kepada Tempo, Kamis, 7 Agustus 2014. Dia tidak menjelaskan detail soal kemungkinan ada jaringan organisasi ini di Kabupaten Lamongan. (Baca: Ketahuan Minum Saat Ramadan, Bocah Disiksa ISIS)
Seperti diketahui, Pemerintah Kabupaten Tuban mengantisipasi masuknya jaringan gerakan Negara Islam Irak dan Suriah (Islamic State of Irak and Syria-ISIS). Sejumlah ulama di Tuban telah berkoordinasi dengan pemerintah Tuban untuk menangkal berkembangnya jaringan organisasi ini.
Wakil Bupati Tuban Noor Nahar Hussein mengatakan pihaknya telah menghubungi sejumlah ulama dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan juga dari Majelis Ulama Indonesia setempat. Intinya agar tiap-tiap tokoh agama ikut membantu memberi pemahaman mengenai organisasi ISIS.
SUJATMIKO
Topik terhangat:
Arus Mudik 2014 | MH17 | Pemilu 2014 | Ramadan 2014 | Ancaman ISIS
Berita terpopuler lainnya:
Ini Rapor Kepala Dinas Pendidikan DKI Lasro Marbun
Migrant Care Laporkan Enam Anggota DPR Pemilik PJTKI
Kisah Pocong di Foto Syahrini Saat Umrah
