Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hari Ini Pemerintah Gelar Rakor BBM

image-gnews
Nelayan membawa jerigen solar di Kronjo, Tangerang, Banten, 5 Agustus 2014. Kelangkaan solar disebabkan pasokan habis, serta pengurangan pembatasan kuota solar bersubsidi untuk nelayan di SPDN. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Nelayan membawa jerigen solar di Kronjo, Tangerang, Banten, 5 Agustus 2014. Kelangkaan solar disebabkan pasokan habis, serta pengurangan pembatasan kuota solar bersubsidi untuk nelayan di SPDN. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Iklan

TEMPO.COJakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memberikan konfirmasi terhadap pernyataan Menteri Perindustrian M.S. Hidayat bahwa pekan ini pemerintah akan mengadakan rapat terkait aturan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM).

"Ya, Jumat, 8 Agustus 2014, pukul 10.00 WIB, akan diadakan rapat di Kementerian Energi," kata Anggota Komite BPH Migas Mayor Jenderal (Purnawirawan) Karseno, ketika dihubungi Tempo, Kamis, 7 Agustus 2014 petang. (baca: Organda Usul Tarif Angkutan Naik 60 Persen)

Rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Menteri ESDM itu digelar bersama BPH Migas, Pertamina, Organisasi Angkutan Darat (Organda), dan instansi terkait lainnya. Namun, Karseno mengatakan dirinya tidak mengetahui secara pasti agenda yang akan dibahas pada pertemuan tersebut.

"Setahu saya tentang pengendalian BBM bersubsidi. Itu rapat koordinasi untuk mendengarkan usulan-usulan dari pihak-pihak, termasuk evaluasi penerapan surat edaran yang telah kami keluarkan (surat Kepala BPH Migas Nomor 937/07/KaBPH/2014 tertanggal 24 Juli 2014)," katanya.

Menurut Karseno, BPH Migas sejauh ini belum mengadakan evaluasi internal terkait pelaksanaan kebijakan pembatasan solar bersubsidi di Jakarta dan luar Pulau Jawa. "Evaluasi kami, sementara ini masih terkendali. Kami masih mendata, mendengar masukan-masukan dan tindakan pengawasan terus dilakukan," ujarnya. (baca:Polisi Waspadai Penimbunan Solar Subsidi )

Ibrahim Hasyim, anggota Komite BPH Migas lain, ketika dihubungi Tempo mengatakan pantauan pada hari ketiga menunjukkan bahwa di daerah Sumatra bagian utara (Sumbagut), penggunaan solar bersubsidi telah turun sebanyak 9 persen. Sebaliknya, penggunaan BBM non-subsidi naik 11 persen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Untuk di Sumatra bagian selatan (terdiri atas Provinsi Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung), penggunaan solar bersubsidi menurun hingga 5 persen, dan peningkatan penggunaan BBM non-subsidi sebanyak 5 persen. "Itu artinya, apa yang kami  buat berjalan baik-baik saja," ucapnya. (baca:Pedagang Sapi Cemas Terimbas Pembatasan Solar)

Sebelumnya, pada Kamis pagi, 7 Agustus 2014, Menteri Perindustrian M.S. Hidayat mengakui bahwa aturan pembatasan pembelian BBM masih belum sempurna. Oleh karena itu, pemerintah berencana menyempurnakan aturan ini sehingga tidak terkesan diskriminatif. "Belum semua wilayah itu, hal-hal teknis yang harus disempurnakan. Saya mendengar dalam pekan ini kementerian terkait akan membicarakan masalah ini," ujar Hidayat.

RIDHO JUN PRASETYO

Baca juga:

Kisah Pocong di Foto Syahrini Saat Umrah
5 Gugatan Prabowo yang Dipertanyakan Hakim MK
Orang Kaya Baru Indonesia Tersebar di Pedalaman
Merasa Kecewa, Pendukung Prabowo Pindah Dukungan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Revisi Perpres 191 Segera Rampung, BBM Subsidi Hanya untuk Kendaraan Pengangkut Bahan Pokok dan Angkutan Umum

17 hari lalu

Pertamina Bakal Hapus Pertalite Mulai Tahun Depan Diganti Pertamax Green 92
Revisi Perpres 191 Segera Rampung, BBM Subsidi Hanya untuk Kendaraan Pengangkut Bahan Pokok dan Angkutan Umum

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan jika revisi Perpres 191 rampung, hanya jenis kendaraan tertentu yang boleh menggunakan BBM bersubsidi.


Soal Revisi Perpres Pembatasan Pembelian Pertalite, BPH Migas: Kita Tunggu

17 hari lalu

Pengendara mengisi BBM jenis Pertalite di sebuah SPBU di Jakarta, Rabu 6 September 2023. PT Pertamina (Persero) akan mengumumkan pertalite dihapus mulai tahun 2024. Sebagai gantinya akan hadir Pertamax Green 92. TEMPO/Subekti.
Soal Revisi Perpres Pembatasan Pembelian Pertalite, BPH Migas: Kita Tunggu

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman mengaku belum tahu kapan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 akan terbit.


BPH Migas Revisi Aturan Sub Penyalur BBM Subsidi

32 hari lalu

Kepala BPH Migas, Erika Retnowati (tengah) saat memberikan pembukaan di acara Konferensi Pers Penutupan Posko Nasional Sektor ESDM Periode NATARU 2023/2024 yang diselenggarakan di Kantor BPH Migas, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada Senin, 8 Januari 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
BPH Migas Revisi Aturan Sub Penyalur BBM Subsidi

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas tengah merevisi aturan penyaluran BBM subsidi.


Kilang Balikpapan Mau Perawatan Besar, BPH Migas Minta Kilang Cilacap Siap Backup

46 hari lalu

kilang-cilacap
Kilang Balikpapan Mau Perawatan Besar, BPH Migas Minta Kilang Cilacap Siap Backup

BPH Migas meminta Pertamina menyiapkan Kilang Cilacap mem-back-up pasokan BBM di tengah rencana shut down Kilang Balikpapan.


Ramadan dan Idul Fitri, BPH Migas Minta Badan Usaha Jaga Stok BBM Termasuk Avtur

28 Januari 2024

Proses pengisian BBM ke pesawat Air Tractor (AT802) untuk diterbangkan ke wilayah Krayan dari Bandara Juwata, Tarakan, Kalimantan Utara, 17 Juni 2016.  Distribusi dengan pesawat ini dilakukan agar warga di daerah tersebut dapat menikmati BBM dengan harga normal. ANTARA/Hafidz Mubarak A.
Ramadan dan Idul Fitri, BPH Migas Minta Badan Usaha Jaga Stok BBM Termasuk Avtur

Jelang Ramadan dan Idul Fitri, BPH Migas imbau badan usaha jaga stok BBM jenis Avtur atau Jet A-1.


Kementerian ESDM Realisasikan BBM Satu Harga sebanyak 512 Titik hingga 2023

15 Januari 2024

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif ketika menyampaikan pidato dalam acara Peresmian 26 Penyalur BBM Satu Harga di TBBM Sorong, Papua Barat, Jumat, 24 November 2023.  (Tangkapan layar YouTube Kementerdian ESDM)
Kementerian ESDM Realisasikan BBM Satu Harga sebanyak 512 Titik hingga 2023

Kementerian ESDM masih punya pekerjaan rumah alias PR untuk merealisasikan bahan bakar minyak atau BBM satu harga.


Kepala BPH Migas: Pasokan Energi Aman Menjelang Pencoblosan Pemilu 2024

13 Januari 2024

Warga tengah mengisi bahan bakar pada SPBU di Jakarta, Senin, 2 Oktober 2023. PT Pertamina (Persero) resmi melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi pada 1 Oktober 2023 untuk jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex, dan Pertamax Green 95. Tempo/Tony Hartawan
Kepala BPH Migas: Pasokan Energi Aman Menjelang Pencoblosan Pemilu 2024

BPH Migas memastikan pasokan energi yakni BBM dan LPG dalam kondisi aman menjelang pencoblosan Pemilu 2024.


Kepala BPH Migas: Penyaluran BBM Selama Nataru 2023 Aman Meski Ada Bencana Alam

9 Januari 2024

Sopir tangki PT Pertamina (persero) secara mandiri mengisi pasokan tangki BBM di Terminal BBM Pengapon,  Semarang, Jawa Tengah, Minggu 17 April 2023.  Secara nasional PT Pertamina (persero) memproyeksikan akan terjadi peningkatan kebutuhan BBM jenis Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo pada masa angkutan Lebaran 2023 sebesar 10,3 persen dari kondisi normal, sejumlah antisipasi untuk mengamankan kebutuhan cadangan pasokan BBM dilakukan diantaranya yakni dengan menyiapkan mobil tangki yang siap siaga atau stand by sebanyak 201 unit atau meningkat 57 unit dari hari biasa. ANTARA FOTO/Aji Styawan
Kepala BPH Migas: Penyaluran BBM Selama Nataru 2023 Aman Meski Ada Bencana Alam

Laporan Kepala BPH Migas terkait evaluasi pelaksanaan dan penutupan Posko Nataru 2023/2024 dalam sektor BBM.


BPH Migas Sebut Stok LPG Selama Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 Aman, Naik Dibandingkan Nataru Sebelumnya

9 Januari 2024

Kepala BPH Migas, Erika Retnowati (tengah) saat memberikan pembukaan di acara Konferensi Pers Penutupan Posko Nasional Sektor ESDM Periode NATARU 2023/2024 yang diselenggarakan di Kantor BPH Migas, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada Senin, 8 Januari 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
BPH Migas Sebut Stok LPG Selama Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 Aman, Naik Dibandingkan Nataru Sebelumnya

Laporan BPH Migas terkait pelaksanaan penyaluran dan pemantauan stok LPG saat periode Nataru 2023/2024.


BPH Migas Ungkap Alasan Pemadaman Listrik di Sejumlah Daerah saat Nataru

9 Januari 2024

Kantor Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Jakarta. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
BPH Migas Ungkap Alasan Pemadaman Listrik di Sejumlah Daerah saat Nataru

Penjelasan BPH Migas terkait pemadaman listrik yang terjadi di beberapa daerah saat periode Natal dan Tahun Baru 2024.