TEMPO.CO, Bandung - Anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar, M.S. Hidayat, mengatakan apabila kelak dirinya berhasil menjadi ketua umum Golkar dia akan membangun koalisi konstruktif untuk membantu mendukung program pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Namun, dirinya mengaku akan tetap menjunjung etika politik apabila partainya tetap menjadi oposisi dalam pemerintahan.
"Secara pribadi saya menjunjung etika politik dari partai saya yang memilih menjadi oposisi. Namun, yang jelas saya ingin membangun koalisi ini menjadi koalisi yang konstruktif," ucapnya kepada Tempo seusai pendeklarasian dirinya sebagai calon ketua umum Partai Golkar sekaligus halalbihalal dengan kader Golkar Jawa Barat di kediamannya di Jalan Cipaku 2 Nomor 3, Kota Bandung, Ahad, 10 Agustus 2014.
Meskipun ia tetap mendukung oposisi permanen yang diusung oleh partainya, ia mengatakan tidak akan menutup kemungkinan untuk mendukung pemerintah apabila ada program yang bagus dan sejalan dengan partainya.
"Tapi tidak menutup kemungkinanan kami akan mendukung pemerintah manakala ada program yang bagus untuk kepentingan negara dan sejalan dengan partai kami," ujarnya.
Meskipun demikian, menurutnya, koalisi permanen merupakan sebuah langkah yang baik bagi iklim demokrasi Indonesia. Namun, hal tersebut, menurutnya, jangan dijadikan sebagai penghambat program pemerintah. Koalisi permanen, kata dia, harus dijadikan sebagai fungsi pengawasan yang efektif bagi pemerintah.
"Kalau itu bisa berhasil, baik juga buat demokrasi di Indonesia," ucapnya.
Menurutnya, dalam sejarah perpolitikan Indonesia, koalisi besar biasanya akan terhenti ditengah jalan. Ia mengatakan dalam politik apa saja bisa terjadi, terutama dalam konflik kepentingan. "Yang saya inginkan jangan sampai koalisi permanen dapat menghambat program pemerintah," ucapnya.
IQBAL T. LAZUARDI