TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Tim Transisi, Hasto Kristiyanto, mengatakan dana operasional untuk membiayai Tim Transisi sebesar Rp 1 miliar. "Perkiraan sementara Rp 1 miliar, tapi nanti berkembang lagi," ujar Hasto di rumah transisi, Menteng, Sabtu, 9 Agustus 2014. (Baca: Istana Bingung terhadap Tim Transisi Jokowi)
Menurut Hasto, dana tersebut digunakan untuk operasional Tim Transisi, mulai dari sewa rumah hingga menggaji para anggota tim. Penggajian, kata dia, penting dilakukan untuk membuktikan semua yang bekerja di rumah transisi adalah orang-orang profesional. "Kami di sini bekerja beneran, tak ada aspek politik," ujar Hasto. (Baca: Begini Tugas Tim Transisi Jokowi )
Sumber dana sendiri, kata Hasto, berasal dari kocek pribadi Jokowi-JK dan partai pendukung. Hal ini dilakukan karena pembentukan Tim Transisi adalah sesuatu yang baru, sehingga tak terdapat dalam pos pengeluaran APBN. "Ke depannya kami harapkan ini jadi kelembagaan," ujarnya.
Anggota Tim Transisi lainnya, Andi Widjajanto, mengatakan pihaknya siap mempertanggungjawabkan penggunaan dana operasional melalui website yang akan diluncurkan minggu depan. "Nanti akan ada detail pengeluaran di website," ujar Andi. (Baca juga: J. Kristiadi: Tim Transisi Jokowi Harus Diawasi)
Jokowi membentuk Tim Transisi yang berkantor di Jalan Situbondo 10, Menteng. Tugas pokok dan fungsi tim ini antara lain, membahas teknis dan menjabarkan implementasi dari visi-misi Joko Widodo-Jusuf Kalla. Tim diisi oleh pelbagai latar belakang.
Kepala Staf dipegang Rini M. Soemarno, mantan Menteri Perdagangan era Megawati Soekarnoputri. Lalu ada akademikus, Anies Baswedan, Rektor Universitas Paramadina, lalu Andi Widjajanto, akademikus dari Universitas Indonesia. Terakhir ada dua politikus: Hasto Kristiyanto, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Akbar Faisal, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat.
TIKA PRIMANDARI
Topik terhangat:
ISIS | Pemerasan TKI | Sengketa Pilpres | Pembatasan BBM Subsidi
Berita terpopuler lainnya:
Ketua Gerindra Jakarta Ancam Culik Ketua KPU
SBY Buka Suara Soal Pencopotan KSAD Budiman
Golkar Bisa di Luar Pemerintahan, Begini Caranya
