TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, meski Komisi Pemberantasan Korupsi tak bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi di TNI, dia tetap tak bisa tenang. Menurut dia, "keistimewaan" tersebut malah menjadi acuan TNI untuk tetap menjaga integritas dan komitmen antikorupsi.
"Kalau sampai KPK masuk (menyidik kasus korupsi), maka TNI tak terhormat lagi," kata Moeldoko kepada wartawan di Aula Gatot Subroto, Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin, 11 Agustus 2014.
Sebab, kata Moeldoko, masuknya KPK ke TNI sama saja menandakan sedang terjadi kasus korupsi besar di TNI. Dia melanjutkan, menurut hukum, KPK tak bisa menyelidiki TNI. KPK hanya bisa bekerja di ranah sipil. Sedangkan TNI, yang merupakan ranah militer, punya peradilan dan pengadilan sendiri. "Karena itu, kita harus jaga kehormatan TNI. Jangan sampai terjadi korupsi di TNI," ujarnya.
Menurut dia, hubungan antara TNI dan KPK terjalin dengan baik. Moeldoko mengaku sering meminta masukan dari KPK tentang tata cara dan pengelolaan anggaran yang baik dan bersih. "Jadi, kalau KPK masuk ke TNI, biar agendanya minum kopi dan mengobrol saja," kata Moeldoko sambil tertawa.
Hari ini, di kantornya, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mendeklarasikan pakta integritas dan wilayah bebas korupsi di lingkungan TNI. Dia juga menandatangani piagam antikorupsi di tubuh TNI dengan disaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad, dan Ketua Ombudsman RI Danang Garindrawardana.
INDRA WIJAYA
Topik terhangat:
ISIS | Pemerasan TKI | Sengketa Pilpres | Pembatasan BBM Subsidi
Berita terpopuler lainnya:
Prabowo Disebut Terasing dari Pemilihnya
Rini Soemarno Bicara soal Hubungan dengan Megawati
Khotbah Jumat Pro-ISIS, Turunkan Khatib dari Mimbar
