Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Saksi Ahli Prabowo Tuding KPU Tidak Etis

Editor

Budi Riza

image-gnews
Ketua DKPP Jimly Asshiddiqi. ANTARA/Ismar Patrizki
Ketua DKPP Jimly Asshiddiqi. ANTARA/Ismar Patrizki
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah saksi ahli yang dihadirkan tim kuasa hukum pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menuding Komisi Pemilihan Umum melanggar kode etik.

"Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu secara absolut harus dilaksanakan," kata Margarito Kamis, pakar hukum tata negara dari Universitas Khairun Ternate, saat memberikan penilaiannya dalam sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Jumat, 15 Agustus 2014.

Margarito menganggap KPU tidak melaksanakan tugas dengan tidak menghiraukan rekomendasi Bawaslu. Menurut dia, tindakan itu sama saja lari dari tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu. (Baca: Dituduh Atur Hasil Pemilu, Hadar Gumay Klarifikasi)

Saksi kedua, Said Salahuddin, juga mengatakan hal serupa. Dia mengatakan penetapan Joko Widodo sebagai presiden terpilih menjadi tak sah secara administratif. "Sebab, ada tugas KPU yang belum dilaksanakan," katanya.

Adapun saksi ketiga, Zainuddin Ali, mengatakan status Jokowi sebagai calon presiden sudah tidak sah sejak ditetapkan sebagai peserta pemilu presiden oleh KPU. Alasannya, peraturan pemerintah yang mengatur ketentuan bahwa pejabat negara dapat maju sebagai capres baru dibuat belakangan.

"Tepatnya pada 14 Mei 2014, setelah Jokowi minta izin ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ini jelas tak etis bagi peserta lain," kata pakar hukum tata negara asal Universitas Tadulako Palu ini. (Baca: Bawaslu Papua Mohon DKPP Pecat KPU Dogiyai)

Anggota KPU, Arief Budiman, belum mau berkomentar banyak tentang pernyataan dari saksi ahli ini. "Kami kan juga akan mengajukan saksi ahli," katanya di tempat yang sama.

Mendengarkan keterangan dari saksi ahli merupakan agenda sidang DKPP hari ini. Pihak pengadu, tim kuasa hukum Prabowo-Hatta, mengajukan delapan saksi ahli dalam persidangan. Selain Margarito, Said, dan Zainuddin, pakar hukum tata negara Andi Irman Putra Sidin, Yusril Ihza Mahendra, dan Marwah Daud Ibrahim juga diajukan sebagai saksi ahli. Dua saksi lain merupakan pakar sistem informasi, yakni Fachrurrozi dan Iwan Sumantri.

Sedangkan KPU hanya mengajukan empat saksi ahli. Di antaranya, mantan hakim Mahkamah Konstitusi Harjono. Tiga lainnya merupakan pakar hukum tata negara, yakni Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Ramlan Surbakti (Universitas Airlangga), dan Saldi Isra (Universitas Andalas).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun hanya Harjono yang memberikan keterangan langsung. Tiga saksi ahli lainnya memberikan keterangan tertulis sebab ada keperluan lain di luar Jakarta.

Kecuali Ida Budhiati dan Hadar Nafis Gumay, semua anggota KPU menghadiri sidang DKPP hari ini. Ida dan Hadar masih mengikuti sidang gugatan sengketa pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi.

AMRI MAHBUB

Topik terhangat:

ISIS | Pemerasan TKI | Sengketa Pilpres | Pembatasan BBM Subsidi

Berita terpopuler lainnya:
Adik Prabowo: Tidak Ada Rekonsiliasi dengan Jokowi
Tersengat Listrik, Ketua Komisi V Meninggal
Robin Williams Akui Alami Sulit Keuangan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sidang Perdana Sengketa Pemilu Digelar Besok, 400 Polisi Siaga di MK

2 hari lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat.  TEMPO/Subekti.
Sidang Perdana Sengketa Pemilu Digelar Besok, 400 Polisi Siaga di MK

Sebanyak 400 aparat kepolisian akan bersiaga selama sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK)


MK Tambah Kuota Saksi-Ahli di Sengketa Pemilu, Maksimal Jadi 19 Orang

2 hari lalu

Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono berbicara pada wartawan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin 24 Juni 2019. Tempo/ Fikri Arigi.
MK Tambah Kuota Saksi-Ahli di Sengketa Pemilu, Maksimal Jadi 19 Orang

MK menambah kuota saksi dalam sidang sengketa Pemilu menjadi maksimal 19 orang. Apa alasannya?


MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pemilu Besok

2 hari lalu

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Kamis siang, 21 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pemilu Besok

MK menjadwalkan sidang perdana sengketa Pemilu 2024 besok dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.


Tim Hukum Prabowo-Gibran Daftar sebagai Pihak Terkait Sengketa Pilpres di MK Malam Ini

3 hari lalu

Pakar Hukum Tara Negara Yusril Ihza Mahendra menjawa pertayaan awak media saat akan menjalani pemeriksaan kasus ketua KPK nonaktif Firli Bahuri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin, 15 January 2024. Yusri mengaku tidak ada persiapan khusus sebelum diperiksa sebagai saksi meringankan Firli Bahuri kasus dugaan pemerasan yang dialami Mentan Syahrul Yasin Limpo. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Tim Hukum Prabowo-Gibran Daftar sebagai Pihak Terkait Sengketa Pilpres di MK Malam Ini

Tim hukum Prabowo-Gibran bakal mendaftarkan diri ke MK sebagai Pihak Terkait pada Senin malam, 25 Maret 2024.


MK Tegaskan Arsul Sani Tak Terlibat Tangani Gugatan Pemilu PPP

3 hari lalu

Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih memberikan keterangan pers terkait pembentukan Majelis Kehormatan MK atau MKMK secara permanen di Gedung MK, Jakarta, Rabu 20 Desember 2023. Mahkamah Konstitusi (MK) membentuk MKMK secara permanen dengan tiga anggota yaitu Ridwan Mansyur, I Dewa Gede Palguna dan Profesor Yuliandri yang rencananya akan dilantik pada 8 Januari 2024. Ketiganya telah melalui proses seleksi yang dilakukan lembaga peradilan konstitusional itu. TEMPO/Subekti.
MK Tegaskan Arsul Sani Tak Terlibat Tangani Gugatan Pemilu PPP

Mahkamah Konstitusi menegaskan Hakim Arsul Sani tidak akan terlibat menangani sengketa Pileg yang terkait PPP.


PPP Ajukan Gugatan Hasil Pemilu 2024 ke MK Paling Lambat Besok

6 hari lalu

Wakil Ketua Umum DPP PPP Amir Uskara menghadiri acara Rapat Koordinasi Bappilu PPP di Masjid At Taqwa, Ahad, 27 Agustus 2023. Foto/Tika Ayu
PPP Ajukan Gugatan Hasil Pemilu 2024 ke MK Paling Lambat Besok

Amir Uskara mengatakan, PPP akan mengajukan gugatan hasil pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) paling lambat besok Sabtu 23 Maret 2024


Bawaslu Minta Jajarannya Siapkan LHP Hadapi Gugatan Sengketa Pemilu 2024

10 hari lalu

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja beserta anggota, Lolly Suhenty dan Totok Hariyono saat menjelaskan pemetaan TPS rawan dan strategi pencegahan jelang pemungutan suara Pemilu 2024 di Media Center Bawaslu RI, Minggu, 11 Februari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Bawaslu Minta Jajarannya Siapkan LHP Hadapi Gugatan Sengketa Pemilu 2024

Bawaslu meminta jajarannya menyiapkan laporan hasil pengawasan (LHP) yang bersumber dari temuan dan aduan selama tahapan Pemilu 2024


TPN Siapkan Dalil Tandingan Hadapi Sengketa Pemilu di MK

10 hari lalu

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Nusron Wahid (tengah) bersama Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Juri Ardiantoro (kiri), dan Wakil Komandan Alpha (Teritorial) Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Fritz Edward Siregar (kanan) saat memberikan keterangan pers bergabungnya Khofifah Indar Parawansa sebagai Dewan Pengarah sekaligus Jurkamnas di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Kamis, 11 Januari 2023.  TEMPO/M Taufan Rengganis
TPN Siapkan Dalil Tandingan Hadapi Sengketa Pemilu di MK

Kubu Prabowo menanggapi Tim Anies yang menyiapkan 1.000 pengacara dan Tim Ganjar yang membawa Kapolda sebagai saksi dalam sengketa Pemilu ke MK.


Mahfud Md Bicara Kesiapan Pengajuan Gugatan ke MK: Banyak Pengacara Sudah Daftar

13 hari lalu

Cawapres nomor urut 03 Mahfud MD berdialog bersama awak media sebelum menggunakan hak pilihnya di Yogya. Tempo/Pribadi Wicaksono.
Mahfud Md Bicara Kesiapan Pengajuan Gugatan ke MK: Banyak Pengacara Sudah Daftar

Mahfud Md mengatakan, pihaknya sudah siap mengajukan gugatan dugaan kecurangan pemilu atau Perselisihan Hasil Pemilu ke MK.


Menanti Kepastian Posisi Hakim Konstitusi Arsul Sani Tangani Sengketa Pemilu 2024

20 hari lalu

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani berbincang dengan Hakim Konstitusi Anwar Usman sebelum mengucapkan sumpah Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dihadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Januari 2024. Arsul terpilih sebagai hakim konstitusi usulan DPR untuk menggantikan Wahiduddin yang berakhir pada 17 Januari 2024. TEMPO/Subekti.
Menanti Kepastian Posisi Hakim Konstitusi Arsul Sani Tangani Sengketa Pemilu 2024

Posisi hakim konstitusi Arsul Sani dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu (PHPU) atau sengketa pemilu belum ada kepastian hingga saat ini.