Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ini Solusi Atasi Efek Negatif Pasar Bebas ASEAN  

image-gnews
Menlu RI Marty Natalegawa (kiri) bersama mitranya di pertemuan ke-47 ASEAN di Naypyitaw, Myanmar, 8 Agustus 2014. Pertemuan kali ini membahas penguatan kerjasama jelang Komunitas ASEAN 2015. foto:Kemenlu RI untuk TEMPO
Menlu RI Marty Natalegawa (kiri) bersama mitranya di pertemuan ke-47 ASEAN di Naypyitaw, Myanmar, 8 Agustus 2014. Pertemuan kali ini membahas penguatan kerjasama jelang Komunitas ASEAN 2015. foto:Kemenlu RI untuk TEMPO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat ekonomi dari Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Berly Martawadaya, memberikan beberapa rekomendasi untuk mencegah dampak negatif pasar bebas ASEAN tahun 2015. Menurut dia, kuncinya adalah koordinasi dan kerja sama pemerintah dari level atas hingga level bawah dengan para pelaku usaha, pekerja, dan masyarakat. (Baca: Pasar Bebas ASEAN, Jokowi: Tingkatkan Daya Saing)

"Hal utama yang harus dibenahi adalah keamanan nasional, karena tak akan ada masyarakat ekonomi tanpa jaminan keamanan untuk bertransaksi," kata Berly dalam diskusi publik mengenai kesiapan keamanan nasional menghadapi pasar bebas ASEAN di Senayan, Jakarta Selatan, Kamis, 14 Agustus 2014.

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Croissant&Thrin tahun 2009, konflik yang terjadi di negara-negara ASEAN sebagian besar karena persoalan benturan budaya. Sejak tahun 1945 hingga 2005, persentase kasusnya meningkat drastis dari 5 persen menjadi 25 persen. Kemudian, jika ditinjau lebih detail, konflik karena agama merupakan penyebab terbesar perselisihan yang terjadi di masing-masing negara kawasan ASEAN.

Terkait dengan hal tersebut, Berly memberikan beberapa solusi untuk mencegah konflik budaya berkepanjangan agar keamanan nasional dapat terjaga. Di antaranya:
1. Mengidentifikasi daerah rawan konflik
2. Membuat pemetaan jaring pengaman ekonomi dan sosial (economic and social safety net)
3. Menjalin komunikasi, integrasi, dan kontrak sosial
4. Menagih komitmen pemuka masyarakat
5. Menagih kesigapan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Dalam acara ini, Berly juga mengatakan bahwa terbukanya keran perdagangan bebas di ASEAN ini membawa dampak dalam sektor barang, jasa, modal, investasi, dan tenaga kerja. Karena itu, kata dia, pemerintah harus bersiap dengan potensi konflik yang mungkin terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dia mengatakan pemerintah harus cari cara meredam ketidakseimbangan dalam tatanan hidup masyarakat karena perbedaan status sosial. (Baca: Separuh Pasar ASEAN Ada di Indonesia)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-21, para kepala negara ASEAN menyepakati pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan diberlakukan pada 31 Desember 2014. Semula Masyarakat Ekonomi ASEAN akan diberlakukan pada pertengahan 2015.

YOLANDA RYAN ARMINDYA

Terpopuler:
Adik Prabowo: Tidak Ada Rekonsiliasi dengan Jokowi
Ahok Ingin Ping-ping Jokowi di Depan Istana
Faktor Umur Jadi Sebab Kekalahan Timnas U-19
Novela, Saksi Prabowo, Ngojek demi Biaya Sekolah
Detik-detik Kematian Robin Williams

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


HSBC Luncurkan Platform ASEAN Growth Fund Senilai 1 Miliar USD

23 jam lalu

Presiden Direktur PT Bank HSBC Indonesia Francois de Maricourt usai acara HSBC Summit 2023 di The St.Regis Jakarta Selatan, pada Rabu, 11 Oktober 2023. TEMPO/Ninda Dwi Ramadhani
HSBC Luncurkan Platform ASEAN Growth Fund Senilai 1 Miliar USD

PT Bank HSBC Indonesia meluncurkan platform untuk pengembangan usaha perusaan yang mengincar bisnisnya berkembang di Asia Tenggara.


Tidak Tepati Janji Pidato Pertama, Presiden Vietnam Vo Van Thuong Mundur karena Kasus Korupsi

6 hari lalu

Presiden Vietnam Vo Van Thuong. RICHARD A. BROOKS/Pool via REUTERS
Tidak Tepati Janji Pidato Pertama, Presiden Vietnam Vo Van Thuong Mundur karena Kasus Korupsi

Presiden Vietnam Vo Van Thuong lengser dari jabatannya dengan mengumumkan pengunduran diri karena kasus korupsi.


Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

7 hari lalu

Didin S Damanhuri. dok.IPB
Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

Ekonom Indef, Didin S. Damanhuri sangat prihatin atas dugaan korupsi yang terendus di lingkaran LPEI. Padahal, kata dia, ekspor adalah andalan pemerintahan Jokowi


Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

7 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  TEMPO/Tony Hartawan
Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

Kebijakan PPN di Tanah Air diatur dalam Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).


Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

8 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Kenaikan PPN di awal 2025 dikhawatirkan akan mempengaruhi daya beli masyarakat. TEMPO/Tony Hartawan
Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus membandingkan besaran tarif PPN di Asia Tenggara.


Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

8 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Pemerintah akan kembali menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1 persen menjadi 12%, yang mulai berlaku pada tahun depan atau per 1 Januari 2025.  TEMPO/Tony Hartawan
Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

Indef menyatakan penjual akan reaktif terhadap kenaikan PPN.


PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

8 hari lalu

Porter mengangkut sekarung pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024.  Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  TEMPO/Tony Hartawan
PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

Indef membeberkan dampak kenaikan pajak pertabambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen.


Kanselir Jerman Olaf Scholz Serukan Deeskalasi di Laut Cina Selatan

15 hari lalu

Kanselir Jerman Olaf Scholz dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengadakan konferensi pers di Berlin, Jerman, 12 Maret 2024. REUTERS/Liesa Johannssen
Kanselir Jerman Olaf Scholz Serukan Deeskalasi di Laut Cina Selatan

Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan deeskalasi sengketa Laut Cina Selatan harus menjadi prioritas.


Ekonom Ungkap Kriteria Ideal Menkeu Pengganti Sri Mulyani: Tidak Yes Man

21 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN 2023 defisit sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara penerimaan negara ditutup pada angka Rp2.774,3 triliun atau 105,2 persen dari target, yang terdiri dari perpajakan Rp2.155,4 triliun dan PNBP Rp605,9 triliun dan hibah Rp13 triliun. Tempo/Tony Hartawan
Ekonom Ungkap Kriteria Ideal Menkeu Pengganti Sri Mulyani: Tidak Yes Man

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengungkapkan kriteria ideal Menkeu seperti apa yang dibutuhkan oleh Indonesia di masa mendatang.


Di Hadapan Pemimpin ASEAN dan Australia, Jokowi Klaim Ada Kampanye Hitam Berdalih Lingkungan

22 hari lalu

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyambut Presiden Indonesia Joko Widodo saat kedatangan para pemimpin pada KTT Khusus ASEAN-Australia, di Melbourne, Australia 5 Maret 2024. REUTERS/Jaimi Joy
Di Hadapan Pemimpin ASEAN dan Australia, Jokowi Klaim Ada Kampanye Hitam Berdalih Lingkungan

Dalam pidato yang sama, Jokowi menyatakan ingin para pengusaha Australia ikut serta membangun ekosistem mobil listrik di Asia Tenggara.