Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kementerian Dilebur, Ini Komentar Para Menteri

image-gnews
Menko Perekonomian Chairul Tanjung (kedua kanan) bersama Menteri Perdagangan M Lutfi (ketiga kanan) dan Menteri Pertanian Suswono (kanan) melakukan kunjungan di Pasar Induk Cipinang, Jakarta, Jumat (13/6). Kunjungan tersebut guna mendapatkan kepastian kabar mengenai kondisi kesiapan pasokan pangan di pasar dalam rangka memantau harga pangan menjelang puasa dan lebaran. TEMPO/Tony Hartawan
Menko Perekonomian Chairul Tanjung (kedua kanan) bersama Menteri Perdagangan M Lutfi (ketiga kanan) dan Menteri Pertanian Suswono (kanan) melakukan kunjungan di Pasar Induk Cipinang, Jakarta, Jumat (13/6). Kunjungan tersebut guna mendapatkan kepastian kabar mengenai kondisi kesiapan pasokan pangan di pasar dalam rangka memantau harga pangan menjelang puasa dan lebaran. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Suswono mendukung rencana tim transisi presiden terpilih Joko Widodo menggabungkan Kementerian Pertanian dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menurut dia, jika memang dilakukan demi efisiensi, langkah tersebut perlu didukung.

Suswono mengatakan hal yang terpenting adalah fungsi kementerian tetap berjalan dengan baik. "Sepanjang fungsinya berjalan dengan baik, saya mendukung secara positif," kata Suswono setelah menghadiri konferensi pers di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2014.

Menurut Suswono, sebenarnya kedua kementerian itu memang dahulu tergabung di Kementerian Pertanian. Pemisahan dilakukan karena pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, pemerintah menyadari adanya potensi kelautan yang besar. (baca:Jokowi Mungkin Bikin 27 Kementerian)

Walapun mendukung penggabungan dua kementerian, Suswono berpendapat sebenarnya sektor kelautan membutuhkan perhatian khusus. Namun, secara umum, dia melihat kebijakan memisah atau mengabungkan kementerian tergantung pada orientasi pemerintah yang baru. Menurut dia,  kalaupun ada beberapa kali tumpang tindih kebijakan, itu hanya karena faktor koordinasi. "Tapi kalaupun jadi digabung dan ada koordinasi baik, saya kira tak akan terjadi gesekan."

Adapun Menteri Perdagangan Muhamad Lutfi memilih tak berkomentar banyak ketika ditemui di tempat yang sama. Alasannya, dia hanya penerus yang masa jabatannya akan segera berakhir. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Jepang itu mengaku hanya memikirkan cara bekerja dengan baik di kementeriannya hingga Oktober. "Habis Oktober, wewenang menteri yang baru," katanya singkat.

Sebelumnya, Tim Transisi Joko Widodo-JK menawarkan perampingan kementerian, dari 34 menjadi 27 kementerian, dalam pemerintahan Jokowi-Kalla kelak. Wakil Ketua Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Widjajanto, mengatakan perampingan tersebut bisa menghemat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar Rp 3,8 triliun. (Baca:Alasan Jokowi Pilih Dewan Penasehat Transisi )

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam opsi perampingan tersebut, ada beberapa kementerian yang dilebur, seperti Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan menjadi Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Lalu Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan digabung menjadi Kementerian Kedaulatan Pangan. Dalam opsi ini, kata Andi, ada tiga kementerian yang mutlak ada, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. (Baca:PDIP Belum Sepakati Larangan Ketum Jadi Menteri)

FAIZ NASHRILLAH

Terpopuler:
Jokowi Mungkin Bikin 27 Kementerian
Jadi Ahli untuk Prabowo, Jokowi Telepon Yusril
Massa Prabowo Samakan KPU dengan PKI
2015, Gaji PNS, Polisi, dan TNI Naik 6 Persen
Marzuki Alie Pingsan di Sidang Pidato SBY

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Firli Bahuri Masih Belum Ditahan Meski Sudah Ditetapkan Tersangka, Berikut Kronologi Kasusnya

4 hari lalu

Ketua KPK, Firli Bahuri, menghadirkan Walikota Bima periode 2018-2023, Muhammad Lutfi, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 5 Oktober 2023. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap tersangka baru, Muhammad Lutfi, dalam dugaan tindak pidana korupsi ikut serta dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi mencapai Rp.8,6 miliar di lingkungan Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. TEMPO/Imam Sukamto
Firli Bahuri Masih Belum Ditahan Meski Sudah Ditetapkan Tersangka, Berikut Kronologi Kasusnya

Mengapa Firli Bahuri tak kunjung ditahan meski telah berstatus tersangka? Koordinator MAKI sebut, ini terkendala pangkat Firli yang lebih tinggi.


Firli Bahuri Tak Kunjung Ditahan, Direskrimsus Polda Metro Jaya Bungkam

26 hari lalu

Tersangka Firli Bahuri keluar setelah menjalani pemeriksaan kasus pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo di Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Rabu, 27 Desember 2023 [Eka Yudha Saputra/Tempo]
Firli Bahuri Tak Kunjung Ditahan, Direskrimsus Polda Metro Jaya Bungkam

Meski berulang kali mangkir pemanggilan pemeriksaan, bekas Ketua KPK Firli Bahuri belum ditahan.


Jaksa KPK Sebut Syahrul Yasin Limpo Minta Jatah 20 Persen dari Anggaran di Kementan

28 hari lalu

Terdakwa mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang perdana pembacaan surat dakwaan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024. Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa Syahrul Yasin Limpo, menerima gratifikasi sebesar Rp.44,5 miliar dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi. TEMPO/Imam Sukamto
Jaksa KPK Sebut Syahrul Yasin Limpo Minta Jatah 20 Persen dari Anggaran di Kementan

Jaksa KPK menyebut 20 persen dari anggaran di tiap Sekretariat, Direktorat, dan Badan di Kementan yang wajib disetor ke Syahrul Yasin Limpo


Sidang Syahrul Yasin Limpo, Uang Hasil Pemerasan Rp 44,5 Miliar untuk Kebutuhan Istri dan Keluarga Hingga Carter Pesawat

28 hari lalu

Terdakwa mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang perdana pembacaan surat dakwaan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Sidang Syahrul Yasin Limpo, Uang Hasil Pemerasan Rp 44,5 Miliar untuk Kebutuhan Istri dan Keluarga Hingga Carter Pesawat

Syahrul Yasin Limpo melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian bersama Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan Muhammad Hatta.


Syahrul Yasin Limpo Cs Ajukan Eksepsi Usai Didakwa Menyalahgunakan Kekuasaan

29 hari lalu

Sidang pembacaan dakwaan Syahrul Yasin Limpo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat, Rabu (28/02/2024). (ANTARA).
Syahrul Yasin Limpo Cs Ajukan Eksepsi Usai Didakwa Menyalahgunakan Kekuasaan

Syahrul Yasin Limpo Cs mengajukan eksepsi atau note keberatan usai JPU KPK membacakan dakwaannya pada hari ini.


Syahrul Yasin Limpo Bersama 2 Eks Pejabat Kementan Didakwa Menyalahgunakan Kekuasaan

29 hari lalu

Tersangka korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menunjukkan surat suara capres-cawapres saat menggunakan hak pilihnya di TPS 901 di Rumah Tahanan Negara Klas I Salemba Cabang KPK, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2024. KPK berkerjasama dengan KPU Provinsi DKI  Jakarta memberikan fasilitas bagi 75 tahanan korupsi untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Syahrul Yasin Limpo Bersama 2 Eks Pejabat Kementan Didakwa Menyalahgunakan Kekuasaan

Jaksa mengatakan pejabat eselon satu Kementerian Pertanian memberikan uang kepada Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya.


Kementerian Pertanian Beri Tanda Daftar Anggrek Hitam asal Barito Selatan

29 hari lalu

Anggrek hitam. (youtube/diskominfo-barito-timur)
Kementerian Pertanian Beri Tanda Daftar Anggrek Hitam asal Barito Selatan

Kementerian Pertanian menyerahkan tanda daftar varietas Bunga Anggrek Hitam Salokat Kusi Sanggu asal Kabupaten Barito Selatan.


Perkara Syahrul Yasin Limpo Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, KPK Bakal Buktikan Pemerasan dan Gratifikasi Rp 45,5 Miliar

37 hari lalu

Mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, menjalani pemeriksaan lanjutan, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 16 Januari 2024. Syahrul Yasin Limpo, diperiksa sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait bersama-sama  menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
Perkara Syahrul Yasin Limpo Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, KPK Bakal Buktikan Pemerasan dan Gratifikasi Rp 45,5 Miliar

Wakil Ketua KPK mengatakan Syahrul Yasin Limpo membuat kebijakan melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN Kementan.


Anak Syahrul Yasin Limpo Mangkir dari Panggilan KPK, Bakal Dipanggil Ulang

51 hari lalu

Mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, menjalani pemeriksaan lanjutan, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 16 Januari 2024. Syahrul Yasin Limpo, diperiksa sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait bersama-sama  menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
Anak Syahrul Yasin Limpo Mangkir dari Panggilan KPK, Bakal Dipanggil Ulang

Satu hari sebelum pemeriksaan Ali Andri, tim penyidik KPK telah menyita satu unit rumah yang diduga milik tersangka Syahrul Yasin Limpo (SYL).


Kementerian Pertanian Akui Ada Importir Bawang Putih yang Tak Lakukan Wajib Tanam

17 Januari 2024

Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian RI, Prihasto Setyanto, saat meninjau sentra lahan pertanian cabai di Desa Kataan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Minggu (26/6/2022).
Kementerian Pertanian Akui Ada Importir Bawang Putih yang Tak Lakukan Wajib Tanam

Kementerian Pertanian mengakui adanya importir bawang putih yang tidak melakukan wajib tanam padahal sudah menerima Rekomendasi Impor Produk Holtikultura atau RIPH.