Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PR Menteri Pertanian Baru: Tambah Lahan  

image-gnews
Menteri Pertanian, Suswono. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Menteri Pertanian, Suswono. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.COJakarta - Menteri Pertanian Suswono mengatakan salah satu pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh pemerintahan yang baru dalam bidang pertanian adalah menambah lahan. Petani Indonesia saat ini umumnya masih dalam kategori miskin karena rata-rata hanya memiliki luas lahan sebesar 0,3 hektare. 

Suswono membandingkan kondisi Indonesia dengan negara lain. Brasil, misalnya. Untuk meningkatkan produksi pertanian, negara tersebut melakukan penambahan lahan seluas 5 juta hektare. "Belum lagi di Thailand, lahan panen 9 juta ha dengan penduduk hanya seperempat kita. Sedangkan Indonesia luas lahan hanya 13,5 juta ha," kata Suswono usai menghadiri konferensi pers di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2014. Untuk itu, harus ada tata ulang lahan pertanian. (Baca: Bangkalan Bikin Perda Pelindungan Lahan Pertanian)

Namun, Suswono mengingatkan untuk daerah yang wajib dikonservasi tetap harus dilindungi. Sedangkan bagi daerah yang mungkin dialihkan untuk ketahanan pangan, menurut dia, harus segera diubah menjadi lahan pertanian. "Jangan sampai Indonesia terjebak impor pada produk utama pertanian," ia menegaskan. 

Minimnya lahan pertanian, kata Suswono, disebabkan sistem warisan yang membuat area semakin sempit. Lahan orang tua yang tak seberapa luas umumnya dibagikan kepada anaknya. Luas lahan semakin mengecil sejalan dengan semakin panjangnya generasi pewaris. (Baca: Konversi Lahan Pertanian di Indonesia Mencemaskan)

Minimnya lahan pertanian itulah yang membuat sektor ini tidak menarik. Padahal, komoditas pertanian, menurut dia, akan tetap diperlukan pasar sampai kapan pun. "Tapi, sampai kapan pun, petani tak akan kaya kalau lahannya kecil. Inilah yang harus diselesaikan oleh pemerintah mendatang," kata dia. 

Cita-cita swasembada pertanian, kata Suswono, sebenarnya masih mungkin dilakukan asal ada penataan lahan. Upaya itu perlu dilakukan agar para petani tetap bekerja di sektor pertanian.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain lahan, pemerintah mendatang juga harus ada keberanian dalam hal subisidi pupuk. Jika subsidi tidak sampai ke petani dengan baik, pemerintah harus berani mengalihkannya. Bentuknya bisa dalam perbaikan irigasi atau penjaminan harga. Dia berjanji akan membuat evaluasi lima tahun sebagai bekal bagi pemerintahan yang baru.

Suswono juga mengingatkan bahwa Indonesia memiliki komoditas perkebunan unggulan seperti sawit, kakao dan karet. Di negara sub-tropis, komoditas tersebut tak bisa disubtitusi. Untuk itu, pekerjaan rumah lain bagi pemerintah baru adalah bagaimana mengoptimalkan komoditas ini. 

FAIZ NASHRILLAH

Terpopuler:
Jokowi Mungkin Bikin 27 Kementerian
Jadi Ahli untuk Prabowo, Jokowi Telepon Yusril
Massa Prabowo Samakan KPU dengan PKI
2015, Gaji PNS, Polisi, dan TNI Naik 6 Persen
Marzuki Alie Pingsan di Sidang Pidato SBY

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

19 jam lalu

Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

Kukar merupakan daerah lumbung pangan bagi Provinsi Kalimantan Timur


Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

4 hari lalu

Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

Program pengairan dan alsintan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kukar.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

13 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.


Firli Bahuri Tak Kunjung Ditahan, Direskrimsus Polda Metro Jaya Bungkam

17 hari lalu

Tersangka Firli Bahuri keluar setelah menjalani pemeriksaan kasus pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo di Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Rabu, 27 Desember 2023 [Eka Yudha Saputra/Tempo]
Firli Bahuri Tak Kunjung Ditahan, Direskrimsus Polda Metro Jaya Bungkam

Meski berulang kali mangkir pemanggilan pemeriksaan, bekas Ketua KPK Firli Bahuri belum ditahan.


Jaksa KPK Sebut Syahrul Yasin Limpo Minta Jatah 20 Persen dari Anggaran di Kementan

19 hari lalu

Terdakwa mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang perdana pembacaan surat dakwaan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024. Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa Syahrul Yasin Limpo, menerima gratifikasi sebesar Rp.44,5 miliar dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi. TEMPO/Imam Sukamto
Jaksa KPK Sebut Syahrul Yasin Limpo Minta Jatah 20 Persen dari Anggaran di Kementan

Jaksa KPK menyebut 20 persen dari anggaran di tiap Sekretariat, Direktorat, dan Badan di Kementan yang wajib disetor ke Syahrul Yasin Limpo


Sidang Syahrul Yasin Limpo, Uang Hasil Pemerasan Rp 44,5 Miliar untuk Kebutuhan Istri dan Keluarga Hingga Carter Pesawat

19 hari lalu

Terdakwa mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang perdana pembacaan surat dakwaan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Sidang Syahrul Yasin Limpo, Uang Hasil Pemerasan Rp 44,5 Miliar untuk Kebutuhan Istri dan Keluarga Hingga Carter Pesawat

Syahrul Yasin Limpo melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian bersama Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan Muhammad Hatta.


Syahrul Yasin Limpo Cs Ajukan Eksepsi Usai Didakwa Menyalahgunakan Kekuasaan

19 hari lalu

Sidang pembacaan dakwaan Syahrul Yasin Limpo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat, Rabu (28/02/2024). (ANTARA).
Syahrul Yasin Limpo Cs Ajukan Eksepsi Usai Didakwa Menyalahgunakan Kekuasaan

Syahrul Yasin Limpo Cs mengajukan eksepsi atau note keberatan usai JPU KPK membacakan dakwaannya pada hari ini.


Syahrul Yasin Limpo Bersama 2 Eks Pejabat Kementan Didakwa Menyalahgunakan Kekuasaan

20 hari lalu

Tersangka korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menunjukkan surat suara capres-cawapres saat menggunakan hak pilihnya di TPS 901 di Rumah Tahanan Negara Klas I Salemba Cabang KPK, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2024. KPK berkerjasama dengan KPU Provinsi DKI  Jakarta memberikan fasilitas bagi 75 tahanan korupsi untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Syahrul Yasin Limpo Bersama 2 Eks Pejabat Kementan Didakwa Menyalahgunakan Kekuasaan

Jaksa mengatakan pejabat eselon satu Kementerian Pertanian memberikan uang kepada Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya.


Kementerian Pertanian Beri Tanda Daftar Anggrek Hitam asal Barito Selatan

20 hari lalu

Anggrek hitam. (youtube/diskominfo-barito-timur)
Kementerian Pertanian Beri Tanda Daftar Anggrek Hitam asal Barito Selatan

Kementerian Pertanian menyerahkan tanda daftar varietas Bunga Anggrek Hitam Salokat Kusi Sanggu asal Kabupaten Barito Selatan.


Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

24 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

Pelaporan ke KPK terkait dugaan korupsi pemotongan dana bantuan hibah pertanian yang berasal dari Dana Aspirasi DPR yang mencapai Rp 2 miliar.