TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Keuangan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR, Maruarar Sirait, mengatakan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, tak perlu menunggu pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 Perubahan untuk mengakomodasi program kerja mereka. Menunggu pembahasan APBN Perubahan justru dianggap tak membuat leluasa gerak Jokowi-JK. (Baca: Kenaikan Gaji PNS Jadi Pilot Project Jokowi)
"Tak usah di APBNP, yang di Oktober ini saja," kata Maruarar saat dihubungi Tempo, Senin, 18 Agustus 2014.
Maruarar menjelaskan RAPBN 2015 sudah akan mulai dibahas pekan ini oleh setiap komisi di Dewan Perwakilan Rakyat. Tim transisi Jokowi-JK dan SBY diminta segera berkonsolidasi setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi soal sengketa pemilihan presiden. (Baca juga: Begini Tugas Tim Transisi Jokowi)
"Karena kalau nunggu Januari waktu pembahasan APBNP, nanti akan membuat ketidakpastian di lapangan. Soalnya, di kementerian, kota, kabupaten, dan desa sudah mikir bakal ada perubahan," kata Maruarar.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Chatib Basri mempersilakan pemerintah baru mengubah postur anggaran dalam RAPBN 2015. Postur anggaran yang ditawarkan pemerintah pada Jumat, 15 Agustus 2014, belum menawarkan kebijakan strategis. Chatib mengatakan pemerintah baru bisa mengubah RAPBN 2015 saat pembahasan APBN Perubahan 2015 apabila tidak suka. (Baca: Optimalkan APBN, Jokowi Akan Terapkan E-Budgeting)
KHAIRUL ANAM
Berita Lainnya:
Jadi Bos Pertamina, Apa Prestasi Karen
KPU Tak Penuhi Panggilan Komisi II DPR
Warga Bantaran Kali Mampang Pindah ke Rusun
Hello Kitty Dapat Misi ke Luar Angkasa
