Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Distop, Penambangan Karst Liar Karawang Masih Ada  

Editor

Eni Saeni

image-gnews
Sejumlah penambang batu kapur berusaha menjatuhkan bongkahan kapur di kawasan karst di Desa Tamansari, Karawang, Jawa barat (20/8). Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mizwar, beberapa waktu lalu  resmi menutup lokasi penambangan yang tidak memiliki izin. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
Sejumlah penambang batu kapur berusaha menjatuhkan bongkahan kapur di kawasan karst di Desa Tamansari, Karawang, Jawa barat (20/8). Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mizwar, beberapa waktu lalu resmi menutup lokasi penambangan yang tidak memiliki izin. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Meski sudah dihentikan, aktivitas penambangan karst ilegal di kawasan karst Pangkalan, Taman Sari, Karawang, masih berjalan. "Masih terus beroperasi. Saya sudah dapat dokumen aktivitas di sana," kata Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar di Bandung, Selasa, 20 Agustus 2014. (Baca: Penambangan Karst Liar di Karawang Akan Dihentikan)

Rupanya surat Bupati Karawang Ade Swara tentang penghentian aktivitas penambangan liar di karst yang diteken sebelum bupati itu ditahan KPK tidak dipatuhi penambang liar. "Surat Bupati jelas melarang, menutup. Tapi tidak diindahkan. Saya bertanya, 'ada enggak penegak hukum di Karawang?'" kata Deddy. (Baca: Sejumlah Jenderal Bermain di Balik Timah Ilegal)

Untuk itu, Deddy akan menggandeng Polda Jawa Barat guna meminta penghentian aktivitas penambangan liar di kawasan karst itu. Hal ini dilakukan setelah pemerintah Jawa Barat meneken naskah kesepahaman bersama Polda dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat soal penegakan hukum lingkungan yang dijadwalkan ditandatangani besok. "Hari ini kita koordinasi, besok kita evaluasi apa yang akan kita lakukan," kata Deddy. (Baca: 3 Pengusaha Tambang Ilegal Jadi Tersangka)

Deddy meminta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral bekerja sama dengan pemerintah Karawang agar secepatnya meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengurus penetapan zonasi karst Karawang. "Menurut undang-undang baru, Kementerian (ESDM) yang merekomendasikan sebuah kawasan boleh-tidaknya untuk eksploitasi mineral," katanya.

Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLHD) Jawa Barat Anang Sudarna mengatakan sejumlah sumber memberikan informasi soal aktivitas penambang karst Pangkalan setelah diminta dihentikan. "Sekarang marak lagi, ada foto-foto existing-nya," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut dia, seharusnya Kementerian ESDM segera memutuskan penetapan kawasan zonasi karst Karawang. Kawasan karst seluas 3.000 hektare itu tidak semua menjadi kawasan lindung geologi. "Namun kita tidak tahu mana yang masuk kawasan lindung, mana yang bukan," ujarnya. 

AHMAD FIKRI

Terpopuler:
Jokowi: PAN dan Demokrat Mulai Merapat  
Prediksi Mantan Hakim MK soal Gugatan Prabowo
Bisakah PTUN Menangkan Prabowo-Hatta?
Dokumen Kesimpulan Prabowo Tebalnya 5.000 Lembar
Jokowi Ingin Makan Krupuk, Pengawal Melarang

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

6 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

PT Freeport Indonesia menjanjikan fasilitas pengolahan dan pemurniannya dapat berproduksi penuh pada tahun ini.


Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

7 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan dari CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson. Instagram
Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu Bos Freeport pada Rabu kemarin. Ia mendiskusikan banyak hal, mulai dari perekonomian global hingga kabar pensiun.


Alasan Pusesda Tolak Wacana Pembagian IUP untuk Ormas: Tak Diatur UU Minerba, Bisa Rusak Iklim Investasi Pertambangan

4 hari lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Alasan Pusesda Tolak Wacana Pembagian IUP untuk Ormas: Tak Diatur UU Minerba, Bisa Rusak Iklim Investasi Pertambangan

Pusesda menolak wacana pembagian izin usaha pertambangan (IUP) untuk organisasi kemasyarakatan atau ormas.


Menteri ESDM Perpanjang Izin Tambang Vale Indonesia 20 Tahun

6 hari lalu

Foto udara smelter milik PT Vale Indonesia Tbk di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Jumat 28 Juli 2023. Smelter PT VALE Indonesia Tbk di Kabupaten Luwu Timur mampu memproduksi kurang lebih 240 ton nikel per hari dan saat ini sedang menggarap tiga proyek besar smelter di tiga lokasi yaitu Sorowako, Bahodopi dan Pomalaa dengan total investasi sekitar Rp134,3 triliun. ANTARA FOTO/jojon
Menteri ESDM Perpanjang Izin Tambang Vale Indonesia 20 Tahun

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan, bahwa PT Vale Indonesia Tbk (Inco) bakal mendapatkan perpanjangan kontrak karya berupa pemberian izin usaha pertambangan khusus atau IUPK.


MK Tolak Gugatan PT Gema Kreasi Perdana, Perusahaan Tambang Nikel di Pulau Wawonii

6 hari lalu

Suasana sidang Mahkamah Konstitusi (MK) di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Rabu, 29 November 2023. Sidang kali ini digelar dengan agenda pembacaan putusan untuk perkara nomor 141/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimal capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Brahma Aryana. TEMPO/Sultan Abdurrahman
MK Tolak Gugatan PT Gema Kreasi Perdana, Perusahaan Tambang Nikel di Pulau Wawonii

Hakim MK Asrul Sani mengatakan bila pulau-pulau kecil tidak dikelola baik lambat laun akan hilang atau tenggelam.


LBH Pers Kritik Bahlil Laporkan Narasumber Tempo ke Polisi

8 hari lalu

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, mendatangi Markas Besar Polisi Republik Indonesia atau Mabes Polri untuk melaporkan terkait dugaan pencemaran nama baik, pada Selasa, 19 Maret 2024. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
LBH Pers Kritik Bahlil Laporkan Narasumber Tempo ke Polisi

Direktur LBH Pers Ade Wahyudin menanggapi laporan Bahlil soal narasumber Tempo yang memberi informasi kisruh pencabutan dan pemulihan IUP.


Profil 4 Sekawan Pemain Tetap Para Pencari Tuhan: Deddy Mizwar, Jarwo Kwat, Asrul Dahlan, dan Udin Nganga

14 hari lalu

Pemain Para Pencari Tuhan jilid 17. FOTO/instagram
Profil 4 Sekawan Pemain Tetap Para Pencari Tuhan: Deddy Mizwar, Jarwo Kwat, Asrul Dahlan, dan Udin Nganga

Deddy Mizwar, jarwo Kwat, Asrul Dahlan, dan Udin Nganga berperan dalam Para Pencari Tuhan hingga jilid ke-17 pada Ramadan kali ini.


Telah Sampai Jilid 17 Sinetron Ramadan Para Pencari Tuhan, Pernah Raih MURI

15 hari lalu

Pemain Para Pencari Tuhan jilid 17. FOTO/instagram
Telah Sampai Jilid 17 Sinetron Ramadan Para Pencari Tuhan, Pernah Raih MURI

Para Pencari Tuhan kembali menemani pemirsa sepanjang Ramadan 2024. Kali ini, berjudul Buronan Surga selain deddy Mizwar, ada Sujiwo Tejo.


Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Izin Pertambangan Asing

15 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat menerima Chairman Freeport McMoRan Richard Adkerson di Washington DC, Amerika Serikat, Senin 13 November 2023. ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Izin Pertambangan Asing

PT Freeport Indonesia sudah mendapat restu dari Presiden Jokowi saat bertemu dengan Chairman and Chief Executive Officer Freeport pada November 2023.


Beijing Sepakati Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah Periode 2024

16 hari lalu

Mantan presiden Cina Hu Jintao meninggalkan kursinya dikawal dua pria saat upacara penutupan Kongres Nasional ke-20 Partai Komunis Cina, di Aula Besar Rakyat di Beijing, Cina, 22 Oktober 2022. REUTERS/Tingshu Wang
Beijing Sepakati Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah Periode 2024

Sidang parlemen "Dua Sesi" Cina resmi ditutup dengan hasil akhir menyepakati anggaran pemerintah pusat dan daerah periode 2024, menerima laporan kerja