Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Daerah Dilarang Pungut Retribusi UMKM  

image-gnews
Calon presiden pasangan nomor urut dua Joko Widodo (kanan) mencicipi kripik jamur ketika berkunjung ke sentra usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Tuan Kentang, di Kelurahan Tuan Kentang, Kecamatan Seberang Ulu Satu, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu 25 Juni 2014. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Calon presiden pasangan nomor urut dua Joko Widodo (kanan) mencicipi kripik jamur ketika berkunjung ke sentra usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Tuan Kentang, di Kelurahan Tuan Kentang, Kecamatan Seberang Ulu Satu, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu 25 Juni 2014. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah sedang menggodok aturan baru penyederhanaan proses perizinan pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung menjelaskan, berdasarkan beleid tersebut, UMKM cukup menyerahkan KTP elektronik kepada pemerintah daerah.

Selanjutnya mereka akan mendapatkan satu lembar izin usaha secara gratis karena semua biaya sudah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setempat. "Setelah UMKM mendapatkan izin, pemerintah daerah tidak boleh lagi mengutip retribusi pada usaha mikro," ujar Chairul di kantornya, Rabu, 20 Agustus 2014. (Baca: Chairul Tanjung: Perpres UMKM Kelar September)

Khusus pengusaha menengah, kata Chairul, mereka hanya diwajibkan mencantumkan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Persyaratan lainnya masih sama dengan yang diterapkan pada pengusaha kecil. "Karena usaha mikro berpindah-pindah, jadinya tidak dikenai wajib NPWP," ujarnya.

Menurut Chairul, ada beberapa keunggulan yang bisa diperoleh pengusaha UKM setelah mendapatkan surat izin tersebut. Selain perlindungan legalitas secara hukum, mereka juga mendapatkan akses permodalan dan pendampingan yang akan diberikan setiap pemerintah daerah. "Sifatnya insentif. Jadi, jika dia sudah mendapatkan surat izin, dia mendapatkan insentif yang sudah saya sebutkan di atas," katanya. (Baca: Ahok Ultimatum Pengusaha Gunakan Pajak Online)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Chairul berjanji aturan penyederhanaan izin UMKM ini segera terbit dalam waktu dekat. "Perpresnya (peraturan presiden) kita upayakan selesai setelah sidang kabinet terbatas September mendatang," katanya. Menteri Koperasi dan UKM Sjariefuddin Hasan menambahkan, lembaganya siap mengawal rencana itu. Ia juga memastikan bahwa penyederhanaan izin UMKM bakal memberikan banyak kemudahan bagi pengusaha. "Ini berlaku secara nasional, tidak perlu perpanjangan lagi," ujarnya. (Baca: UMKM Masuk ke Tiga Mal Jakarta)

JAYADI SUPRIADIN

Terpopuler:
Jokowi: PAN dan Demokrat Mulai Merapat  
Prediksi Mantan Hakim MK soal Gugatan Prabowo
Bisakah PTUN Menangkan Prabowo-Hatta?
Dokumen Kesimpulan Prabowo Tebalnya 5.000 Lembar
Jokowi Ingin Makan Krupuk, Pengawal Melarang

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Puji 'Mama Muda' di Forum Ekonomi: Saya Senang

22 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato saat menghadiri pembukaan Muktamar XX Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Dinning Hall Jakabaring Sport City (JSC), Palembang, Sumatera Selatan, Jumat, 1 Maret 2024. Muktamar XX Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang berlangsung dari 1-3 Maret 2024 tersebut mengangkat tema Bersatu Menuju Indonesia Berdaulat. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Jokowi Puji 'Mama Muda' di Forum Ekonomi: Saya Senang

Presiden Joko Widodo memuji perkembangan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah di tanah air.


Amartha dan Unilever Indonesia Sinergikan Jejaring Usaha Mikro Perempuan

30 hari lalu

Katrina Inandia, Head of Impact and Sustainability Amartha bersama Maya Tamimi, Head of Sustainable Environment Unilever Indonesia dalam kegiatan memperingati Hari Peduli Sampah Nasional 2024 di Teluknaga, Provinsi Banten.
Amartha dan Unilever Indonesia Sinergikan Jejaring Usaha Mikro Perempuan

Amartha dan Unilever Indonesia kolaborasikan jejaring usaha mikro Perempuan dengan jejaring bank sampah berbasis komunitas untuk kelola sampah plastik secara produktif dan ekonomis.


Jenis dan Contoh UMKM di Indonesia yang Banyak Diminati

54 hari lalu

Keberadaan UMKM di Indonesia kian meningkat karena memiliki daya tarik tersendiri. Pahami jenis dan contoh UMKM di Indonesia yang banyak diminati. Foto: Canva
Jenis dan Contoh UMKM di Indonesia yang Banyak Diminati

Keberadaan UMKM di Indonesia kian meningkat karena memiliki daya tarik tersendiri. Pahami jenis dan contoh UMKM di Indonesia yang banyak diminati.


Terbitkan 7,1 Juta Nomor Induk Berusaha Via OSS, BKPM: Didominasi Usaha Mikro Kecil

31 Desember 2023

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ketika ditemui di sela acara BNI Investor Daily Summit 2023 di Kawasan Senayan Jakarta, Rabu, 25 Oktober 2023. TEMPO/Riri Rahayu
Terbitkan 7,1 Juta Nomor Induk Berusaha Via OSS, BKPM: Didominasi Usaha Mikro Kecil

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menerbitkan sebanyak 7.146.105 nomor induk berusaha (NIB).


Lampaui Target, BRI Catat Business Matching Rp 1,26 T Lewat UMKM Expo

10 Desember 2023

Presiden Joko Widodo (keempat kiri) didampingi Menteri BUMN Erick Thohir (kiri), Menkop UKM Teten Masduki (kedua kiri), Seskab Pramono Anung (ketiga kiri), Mendag Zulkifli Hasan (kelima kiri), Dirut BRI Sunarso (ketiga kanan) dan Direktur Bisnis Kecil dan Menengah BRI Amam Sukriyanto (kanan) meninjau pameran UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis 7 Desember 2023. Dalam pameran yang berlangsung hingga 10 Desember itu Presiden Jokowi mengungkapkan UMKM merupakan penopang ekonomi nasional yang mana 61 persen PDB nasional disumbang oleh UMKM dan 97 persen tenaga kerja di Indonesia diserap UMKM. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Lampaui Target, BRI Catat Business Matching Rp 1,26 T Lewat UMKM Expo

BRI mencatat business matching antara UMKM dengan pembeli di luar negeri melalui UMKM EXPO(RT) Brilianpreneur 2023 mencapai Rp 1,26 triliun.


Keberhasilan Kupedes BRI terhadap Pelaku Usaha Mikro di Indonesia

15 November 2023

Keberhasilan Kupedes BRI terhadap Pelaku Usaha Mikro di Indonesia

Terus tumbuh kuat, kinerja kredit segmen mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI tercatat semakin baik pascapandemi.


Undang-Undang Cipta Kerja Bentuk Keberpihakan Pemerintah kepada Usaha Mikro Kecil

2 Oktober 2023

Undang-Undang Cipta Kerja Bentuk Keberpihakan Pemerintah kepada Usaha Mikro Kecil

Undang-Undang Cipta Kerja Bentuk Keberpihakan Pemerintah kepada Usaha Mikro Kecil


Hari UMKM Nasional, BRI Tegaskan Komitmen Dukung Pembiayaan Mikro

12 Agustus 2023

Hari UMKM Nasional, BRI Tegaskan Komitmen Dukung Pembiayaan Mikro

BRI optimistis segmen mikro dapat berkontribusi sebesar 45 persen dari total portofolio pembiayaan.


Pemasaran Produk UMKM, Dosen ITB: Media Sosial untuk Menyasar Target Pasar

2 Agustus 2023

Beberapa produk dari UMKM Desa Babakan Kabupaten Pangandaran yang jadi sampel dalam acara bertajuk Pelatihan Media Sosial sebagai Sarana Branding Komunitas Perajin pada Rabu, 2 Agustus 2023.  TEMPO/Ananda Bintang
Pemasaran Produk UMKM, Dosen ITB: Media Sosial untuk Menyasar Target Pasar

Pemasaran UMKM di media sosial membutuhkan kata kunci pesan untuk menyasar target pasar


Riset Prediksi Kebutuhan Pembiayaan UMKM Rp 4.300 T pada 2026

14 Juli 2023

Penyandang disabilitas menyelesaikan pembuatan aneka kerajinan tangan di Wisma Yayasan Cheshire Indonesia kawasan Cilandak, Jakarta, Selasa 4 Juli 2023. Kerajinan tangan berupa ikat rambut hingga rumah boneka berbahan kayu tersebut di jual secara daring dengan harga Rp. 15 ribu sampai Rp. 2,5 juta. Tempo/Tony Hartawan
Riset Prediksi Kebutuhan Pembiayaan UMKM Rp 4.300 T pada 2026

Riset yang dilakukan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) bersama Ernst & Young Indonesia menemukan kebutuhan pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah alias UMKM yang mencapai ribuan triliun pada 2026.