TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti dari Human Right Watch, Andreas Harsono, berharap tidak ada menteri yang terkait masalah hak asasi manusia masuk ke dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sebab, ini akan menjadi beban bagi keduanya.
"Kan, enggak enak kalau teman sendiri," ujar Andreas di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat, 22 Agustus 2014. (Baca: Apindo: Jokowi-JK Harus Naikkan BBM)
Andreas mengatakan dia bakal membahas hal ini dengan Jokowi-Jk. Namun, pembahasan tidak akan dilakukan dalam waktu dekat ini. "Karena delegasi kami dari Jepang, New York, California, dan Sidney datang. Jadi, kita harus atur waktu," kata dia.
Di lain pihak, Jokowi mengatakan sedang menyeleksi sekitar seratus orang yang menjadi calon menteri dalam pemerintahannya. Sebuah lembaga head hunter swasta telah memberikan masukan kepadanya untuk memilih para calon menteri itu. (Baca: Jokowi Mundur Usai Pelantikan Anggota DPRD)
"Head-hunter ini sudah memberikan input ke kami berupa nama-nama. Jumlahnya masih ratusan, tapi masih harus dikerucutkan," kata Jokowi, kemarin. Menurut Jokowi, setelah diseleksi, dia akan mengembalikan lagi hasil seleksi ke agen head hunter itu untuk didalami.
SINGGIH SOARES
Terpopuler:
Kiai Pro-Prabowo: Jika Tidak PSU, MK Cacat
Putusan MK, 100 Ribu Pendukung Prabowo Geruduk MK
Pencoblosan Ulang Tak Ubah Kemenangan Jokowi-JK
Perlakuan ISIS ke Perempuan dan Anak-anak Yazidi
Kronologi Kerusuhan Massa Pro-Prabowo di MK