Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kendala Menumpuk, Target Pajak Sulit Tercapai  

image-gnews
Direktur Jenderal Pajak, Fuad Rahmany. TEMPO/Jacky Rachmansyah
Direktur Jenderal Pajak, Fuad Rahmany. TEMPO/Jacky Rachmansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany menyatakan menumpuknya kendala yang dihadapi lembaganya menjadi faktor penghambat melesetnya target pendapatan yang diamanatkan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Perbaikan-perbaikan kita banyak, tapi kendalanya juga banyak masalah," ujar dia selepas penyampaian laporan Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 di gedung DPR, Kamis petang, 21 Agustus 2014.

Menurut Fuad, persoalan yang dihadapi lembaganya dalam merealisasikan target pendapatan negara cukup banyak. Selain persoalan sistem yang belum semuanya terkoneksi menggunakan IT atau teknologi informasi, minimnya kantor pajak, biaya operasional, serta kurangnya jumlah pegawai saat ini menjadi faktor lain penghadang raihan target tersebut. "Akhirnya ya kita kerja semaksimal mungkin dengan yang ada saat ini," kata dia. (Baca:Hampir Semua Pengusaha Tangerang Mengakali Pajak)

Menurut Fuad, penerimaan pajak yang sebesar 51 persen dari target pada bulan Agustus ini bukan prestasi buruk. Sebab, angka tersebut hampir sama dengan raihan tahun lalu pada periode yang sama. "Ya, memang Agustus sekitar 50-an (persen). Sulit kita meraih 100 persen," ucapnya.

Capaian itu, ujar Fuad, merupakan bukti sahih terbelenggunya kinerja pegawai karena kendala tadi. Karena itu, ia berharap di masa pemerintahan yang akan datang, kendala utama bisa segera ditanggulangi. "Keputusan tambah kantor pajak, tambah pegawai harus cepat tidak bisa lama. Nah, itu yang paling dibutuhkan bukan soal badan," ujarnya berharap. (Baca:Transisi Badan Penerimaan Negara Butuh Tiga Tahun)

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung mengakui pesimis target penerimaan negara dari sektor pajak sulit tercapai hingga akhir tahun ini. "Kelihatannya ada pelemahan penerimaan sehingga akan agak sulit mencapai target sesuai APBNP," ujar dia di kantornya, Kamis siang tadi. (Baca:2015, Pendapatan Negara Ditargetkan Rp 1.762, 3 T)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Setelah menerima laporan penerimaan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu, Chairul mengakui penerimaan negara dari pajak mengalami kendala. Untuk itu, ia meminta kedua lembaga tersebut segera melakukan berbagai upaya penyelamatan, agar penurunan pajak segera teratasi. "Pertama saya minta secara intensifikasi, kedua ekstensifikasi," ujar Chairul.

JAYADI SUPRIADIN

Topik terhangat:
ISIS | Pemerasan TKI | Sengketa Pilpres | Pembatasan BBM Subsidi

Berita terpopuler lainnya:
Kiai Pro-Prabowo: Jika Tidak PSU, MK Cacat
Tiga Kader Golkar Gugat Ical Rp 1 Triliun
Candi Borobudur Disebut Jadi Target Teror ISIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Potongan Pajak THR 2024 Naik, Begini Perbandingan Hitungan Lama dan Baru

29 menit lalu

Ilustrasi pekerja menerima THR. Pexels
Potongan Pajak THR 2024 Naik, Begini Perbandingan Hitungan Lama dan Baru

Potongan pajak atas tunjangan hari raya (THR) dan bonus ramai dikeluhkan oleh masyarakat. Pasalnya, potongan pajak keduanya lebih besar dari tahun lalu.


Aturan Penerimaan Pajak Ekonomi Digital, Ini Landasan Regulasinya

8 jam lalu

Aplikasi Samsat Digital Nasional (Signal) yang dapat digunakan untuk membayar pajak kendaraan bermotor secara daring. TEMPO/Wawan Priyanto
Aturan Penerimaan Pajak Ekonomi Digital, Ini Landasan Regulasinya

Industri ekonomi digital terus mencuat, diketahui untung triliunan rupiah pemerintah terima dari hasil pajak ekonomi digital.


Cek Besaran Potongan Pajak Sesuai Penghasilan untuk THR 2024

1 hari lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Cek Besaran Potongan Pajak Sesuai Penghasilan untuk THR 2024

THR bagi karyawan swasta akan dikenakan PPh Pasal 21 dengan cara dipotong oleh pemberi kerja untuk disetorkan ke negara. Berapa besaran pajaknya?


Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

1 hari lalu

Pegawai membantu wajib pajak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak secara online melalui e-Filling di Kantor KPP Pratama Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 31 Maret 2023. Kementerian Keuangan telah menerima 11,39 juta Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dari Wajib Pajak (WP) orang pribadi hingga pukul 09.00 WIB dan angka tersebut diprediksi masih akan bertambah hingga batas pelaporan SPT Tahunan berakhir yakni 31 Maret 2023 pukul 23.59 WIB. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

Ditjen Pajak membeberkan simulasi perhitungan THR dan bonus berdasarkan skema penghitungan PPh Pasal 21 terbaru yakni dengan skema TER.


Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

1 hari lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

Warganet ramai membicarakan pengenaan PPh pasal 21 dengan skema terbaru membuat nilai THR dan bonus pekerja langsung menciut. Benarkah?


Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

4 hari lalu

Calon Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan sambutan dalam acara buka puasa bersama DPP PAN di Jakarta, Kamis 21 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan buka puasa bersama pertama usai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diputuskan oleh KPU dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 menjadi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.


Diduga Rugikan Negara Rp3,9 Miliar karena Laporan Pajak Fiktif, Direktur PT SDR Jadi Tersangka

5 hari lalu

Direktur PT SDR menjadi tersangka kasus perpajakan saat diserahkan petugas Kanwil DJP Sumut 1 dan Polda Sumut kepada Kejati Sumut. Foto: Istimewa
Diduga Rugikan Negara Rp3,9 Miliar karena Laporan Pajak Fiktif, Direktur PT SDR Jadi Tersangka

Modus perbuatannya dengan menerbitkan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan dan pemotongan pajak.


Jokowi, Ma'ruf Amin, hingga Luhut Lapor SPT Pajak 2023 di Istana Negara

7 hari lalu

Presiden Jokowi bergurau dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 22 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi, Ma'ruf Amin, hingga Luhut Lapor SPT Pajak 2023 di Istana Negara

Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan jajaran menteri melaporkan SPT pajak di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 22 Maret 2024.


5 Negara Favorit Tujuan Jastip

7 hari lalu

Ilustrasi barang jastip yang disita dari penumpang di bandara. Antara/Umarul Faruq
5 Negara Favorit Tujuan Jastip

Negara mana saja yang selama ini menjadi tujuan utama untuk jastip?


Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

7 hari lalu

Petugas Pos Indonesia menunjukkan lembaran materai Rp10.000 yang dijual di Kantor Pos Pasar Baru, Jakarta, Senin, 1 Februari 2021. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi mengeluarkan materai tempel baru Rp10.000 yang sudah dapat dibeli oleh masyarakat di kantor pos seluruh Indonesia. TEMPO/Tony Hartawan
Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara