TEMPO.CO, Bekasi - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, memberikan penawaran Rp 4 juta terhadap warga di Bulak Kapal yang lahannya terkena proyek pembangungan underpass. Akan tetapi, angka tersebut ditolak karena dianggap masih terlalu rendah.
"Warga rata-rata minta harga Rp 8-10 juta," kata Kepala Bagian Pertanahan Kota Bekasi Sudarsono, Jumat, 22 Agustus 2014. Karena itu, kesepakatan harga soal lahan yang digunakan untuk underpass tersebut belum menuai kesepakatan. "Nanti ada musyawarah kedua," ujar dia.
Sudarsono menyebut lahan yang dibutuhkan untuk proyek underpass mencapai 16.965 meter persegi. Dari jumlah itu, terdapat 142 bidang tanah milik warga yang mesti dibebaskan. Sejumlah lahan itu berada di Kelurahan Margahayu, Aren Jaya, dan Duren Jaya.
Sampai 30 hari ke depan, kata dia, pemerintah menargetkan sudah ada kesepakatan harga dengan warga. Alasannya, jika tak ada titik temu, anggaran pembebasan lahan sebesar Rp 55 miliar untuk megaproyek dari Kementerian Pekerjaan Umum tersebut tak dapat terserap. Dampaknya, pembangunan bakal molor.
Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 20 miliar untuk pembangunan konstruksi awal. Pembangunan itu menunggu proses pembebasan lahan dari Pemerintah Kota Bekasi. Selain underpass, di Bulak Kapal juga bakal dibangun fly over yang melintas di atas rel kereta api.
ADI WARSONO
Topik terhangat:
ISIS | Pemerasan TKI | Sengketa Pilpres | Pembatasan BBM Subsidi
Berita terpopuler lainnya:
Kurikulum 2013 Cetak Calon Psikopat
Kenapa Jokowi Minta Paspampres Tak Kaku?
Jokowi Disarankan 'Pegang' SBY ketimbang Ical
Seusai Putusan MK, Prabowo Curhat di Facebook
Prabowo Terus Menggugat, Siapa Paling Diuntungkan?
