TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR Komisi IV yang membidangi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Ferrari Romawi, menilai penggantian Direktur Utama PLN Nur Pamudji menjelang dua bulan terakhir pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bukan waktu yang tepat. “Ya, kalau hanya dua bulan, saya rasa enggak ada yang bisa dikerjakan (untuk pengganti Nur Pamudji). Tanggung sekali, kenapa enggak setelah 20 Oktober?” ujar Ferrari ketika dihubungi Tempo, Ahad, 24 Agustus 2014.
Menurut Ferrari, pekerjaan rumah yang ditanggung oleh pimpinan PLN banyak dan berat serta tidak akan bisa efektif diselesaikan oleh direktur yang hanya menjabat selama dua bulan. Saat ini, PLN masih disibukkan dengan pembahasan APBN 2015 dan subsidi listrik. Selain itu, juga ada persoalan ihwal pembangkit-pembangkit baru di 2015 serta utang-piutang dengan Pertamina.
Ferrari melanjutkan, alangkah lebih baik jika penggantian direktur utama PLN dilakukan setelah pemerintahan yang baru membentuk kabinet dan diresmikan. Alasannya, selain karena masa jabatan yang hanya dua bulan, lebih baik penggantian nanti dikonsultasikan dengan pemerintahan yang baru. Dengan begitu, bisa terpilih sosok yang tepat guna menjabat di era pemerintahan selanjutnya. “Harus ada keputusan setelah pemerintahan baru. Ini (PLN) masalah yang cukup strategis,” ujarnya.
Bagi Ferrari, PLN adalah perusahaan besar yang membutuhkan kecepatan dalam pengambilan tiap keputusan. Selain itu, akan riskan apabila pengganti Nur Pamudji hanya pelaksana tugas (PLT), dan bukan dipimpin oleh seorang direktur utama yang sudah mengetahui peta persoalan di PLN, seperti Nur Pamudji.
Nur Pamudji, menurut Ferrari, merupakan sosok yang masih layak menyelesaikan masa jabatannya ketimbang berhenti atau diganti di tengah jalan. “Saya rasa yang dilakukan oleh Nur Pamudji selama ini sudah cukup baik dan saya rasa tidak ada hal yang urgent untuk berhenti sekarang,” ujar dia. (Baca: Mimpi Nur Pamudji PLN Jadi Perusahaan Blue Chip)
Sebelumnya, sumber Tempo di Kementerian BUMN mengungkapkan bahwa dua pekan sebelum Lebaran, Dahlan Iskan memanggil Nur Pamudji dan Ignatius Jonan ke Kementerian. Dalam pertemuan tersebut Dahlan menyatakan akan mengganti Nur Pamudji sebagai direktur utama PLN dan menunjuk Jonan sebagai pengganti. Di pertemuan tersebut, kata sumber itu, Nur menyatakan kesiapannya dicopot sebagai orang nomor satu di PLN. Sebaliknya, Jonan menyatakan menolak diplot sebagai Direktur Utama PLN. (Baca: Dahlan Iskan Bantah Akan Copot Nur Pamudji)
Akan tetapi Wakil Presiden Boediono sebagai Wakil Ketua Tim Penilai Akhir tidak setuju dengan rencana tersebut. Alasannya, menjelang pergantian pemerintahan, Kementerian BUMN diminta tidak mengambil keputusan strategis. (Baca: Mau Ganti Dirut PLN, Dahlan Iskan Ditentang Wapres)
PRIO HARI KRISTANT
TERPOPULER
Jokowi Kalah Rapi Ketimbang Paspampres
Wibawa Golkar Turun jika Gabung ke Jokowi
Fenomena Bulan Kembar pada 27 Agustus Hoax
Buka Data Nasabah, Izin Bank Bisa Dicabut
