TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo memimpin rapat dengan Tim Transisi pada Ahad malam, 24 Agustus 2014. Berdasarkan rapat, kata Jokowi, akhirnya diperoleh tiga opsi susunan kelembagaan dan kementerian. "Ada tiga opsi yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Andi," kata Jokowi sebelum meninggalkan rumah Tim Transisi. (Baca: Bahas Kabinet, Jokowi Bakal Bertemu Ketua Umum)
Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto pun memaparkan tiga opsi tersebut. Pertama, seperti sudah diusulkan sejak satu pekan yang lalu, yakni tetap 34 kementerian seperti sekarang. Namun nama kementerian ada yang diubah. Opsi ini diambil bila ruang manuver sisi anggaran Oktober-Desember 2014 sangat terbatas, sehingga tak dimungkinkan melakukan restrukturisasi perubahan anggaran. (Baca: Tim Transisi: Jabatan Menteri Wewenang Jokowi)
Menurut Andi, opsi ini memfokuskan pada 31 urusan pemerintah yang tumpang tindih. Misalnya, urusan navigasi laut yang tersebar di 12 kementerian. Jokowi, ujar Andi, meminta kajian lebih mendalam, bahkan melakukan pembekuan program yang tumpang tindih. Setelah itu, baru kemudian diserahkan ke salah satu kementerian sehingga bisa lebih efektif.
Opsi kedua, ada 27 kementerian. Untuk mempelajari undang-undang dasar, kata Andi, ada tiga kementerian yang harus ada, yakni Kementerian Luar Negeri, Pertahanan, dan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, ada tiga menteri yang pengubahannya harus lewat DPR, yakni Kementerian Agama, Hukum, dan Kementerian Keuangan. Karena itulah, enam kementerian itu akan tetap ada. Adapun kementerian lainnya akan dibuat sesuai dengan prioritas pemerintahan Jokowi-JK.
Pilihan ketiga, Andi melanjutkan, ada dua pilihan, yakni 20 atau 24 kementerian. Sejumlah kementerian juga dibuat sesuai dengan kebutuhan.
Dari semua opsi itu, menurut Andi, ada isu yang menonjol, antara lain, ihwal Kementerian Maritim. "Hampir semua opsi memunculkan Kementerian Maritim," ucapnya. (Baca: Tim Transisi Buka Komunikasi ke Partai Pro-Prabowo.) Dia menambahkan, semua opsi juga memandang perlu adanya Kementerian Kedaulatan Pangan yang mengurusi masalah pertanian, perikanan, dan perkebunan.
Dalam urusan pendidikan, masih menurut Andi, ada yang mengusulkan untuk memecah menjadi dua, yakni Kementerian Pendidikan Dasar Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset. Kementerian Pendidikan Dasar mengurusi fondasi pendidikan dan pengetahuan anak-anak, sedangkan Kementerian Pendidikan Tinggi menjadi penyambung dunia pendidikan dengan industri dan kebutuhan lapangan kerja.
Saat rapat, ujar Andi, Jokowi juga meminta kajian lebih dalam mengenai cara menguatkan presidensial melalui penguatan lembaga kantor Kepresidenan. Andi juga menuturkan adanya usulan hadirnya lembaga Badan Penerimaan Negara yang menggabungkan pajak dan bea-cukai, atau wewenang untuk melakukan pengawasan, misalnya pengawasan program pembangunan, pengawasan keuangan dalam bentuk audit, atau pengawasan kinerja aparatur sipil negara. (Baca: Kabinet Jokowi-JK Diminta Bersih dari Soal HAM)
SUNDARI
TERPOPULER
Jokowi Kalah Rapi Ketimbang Paspampres
Unimog Milik Massa Prabowo Harganya Rp 1-2 Miliar
Begini Spesifikasi Calon Tunggangan Jokowi
Mobil Jokowi Antipeluru dan Tahan Ledakan
