TEMPO.CO, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan berencana menggelar muktamar lebih cepat dari jadwal seharusnya. Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy mengatakan pelaksanaan muktamar bisa saja dilakukan sebelum pembentukan pemerintahan baru.
"Kami mempertimbangkan muktamar pada November, tapi tak menutup kemungkinan lain seusai pemilihan alat kelengkapan dewan," kata Romi, sapaan akrabnya, di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 26 Agustus 2014. Pemilihan alat kelengkapan dewan akan dilakukan pada 1-5 Oktober. (Baca: Koalisi Merah Putih Bakal Bubar)
Romi menuturkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP mengamanatkan pelaksanaan muktamar satu tahun setelah pemerintahan terbentuk. Namun musyawarah kerja nasional di Cisarua memutuskan muktamar digelar satu bulan setelah pemerintahan terbentuk. Namun dia mengatakan ada dinamika internal sehingga menginginkan percepatan waktu muktamar.
Dia memahami desakan sejumlah kader senior PPP mengacu pada dinamika internal dan eksternal. Romi mengakui masih ada sejumlah kader yang ingin mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Namun dia menegaskan sikap partai sejauh ini tidak berubah. Partai tetap menjadi bagian dari Koalisi Merah Putih. (Baca: Golkar Terancam Ditinggal Koalisi Pendukung Jokowi)
Dia mengatakan PPP menerima putusan Mahkamah Konstitusi karena ingin menjadi mitra pemerintah. Menurut Romi, sistem ketatanegaraan Indonesia tak mengenal oposisi. Karena itu, Ketua Majelis Syariah PPP Maimun Zubair meminta PPP tidak menggunakan istilah oposisi. "Tapi ini tak ada hubungan PPP berada di pemerintahan atau luar pemerintahan," kata Romi.
WAYAN AGUS PURNOMO
Berita Terpopuler:
Jokowi Kalah Rapi Ketimbang Paspampres
Unimog Milik Massa Prabowo Harganya Rp 1-2 Miliar
Begini Spesifikasi Calon Tunggangan Jokowi