TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar 1.200 atau 30 persen angkutan umum yang beroperasi di beberapa wilayah Pantai Utara Jawa (Pantura) terpaksa dikandangkan sejak Sabtu pekan lalu. Angkutan umum itu berhenti beroperasi karena seretnya pasokan bahan bakar minyak ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayahnya.
“Laporan yang masuk ke kami Sabtu-Minggu kemarin, angkutan umum di Cirebon, Kuningan, dan Indramayu tidak beroperasi,” ujar Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organisasi Angkutan Darat Andriansyah kepada Tempo, Selasa, 26 Agustus 2014. (Baca: SPBU Dalam Kota Bogor Antre Panjang)
Terus berkurangnya pasokan BBM bersubsidi ke beberapa SPBU, kata dia, menyebabkan produktivitas penyedia jasa angkutan terganggu. Pengusaha angkutan bahkan terpaksa memberikan jatah libur bagi sebagian besar sopir lantaran solar dan Premium tak bisa didapat. “Mau bagaimana lagi? BBM subsidi tidak ada. Kalaupun ada, antrean panjang dan jatahnya tidak cukup,” kata Andriansyah.
Andriansyah mengatakan hingga kini pengusaha angkutan belum berpikir untuk beralih menggunakan BBM nonsubsidi. Sebab, harganya yang tinggi pasti menyebabkan peningkatan beban operasional yang berujung kenaikan tarif. "Itu hal sensitif buat kami. Tolong segera pikirkan itu,” katanya. (Baca:BBM Bersubsidi Mulai Langka di Padang )
Sebelumnya, Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya mengatakan Pertamina terpaksa memotong alokasi harian BBM bersubsidi di semua SPBU demi pengendalian konsumsi BBM bersubsidi, agar kuota yang ditetapkan pemerintah tak jebol. Kuota Premium dipotong 5 persen, sedangkan solar 10-15 persen.
"Kami harus memilih antara membiarkan konsumsi secara normal tapi awal Desember sudah habis atau kami salurkan sesuai dengan ketersediaan kuota secara harian,” kata Hanung, Senin, 25 Agustus 2014. (Baca:Premium Langka, Pertamina Akui Pangkas Kuota)
JAYADI SUPRIADIN
Terpopuler:
Hari Ini, Tim Advokasi Prabowo Lapor ke Komnas HAM
Polisi Panggil Pengurus Gerindra Soal Garuda Merah
ISIS Rebut Pangkalan Militer Suriah
Masuk Bursa Wali Kota Depok, Tifatul Direspons Negatif
Ini Saran Komnas HAM kepada Tim Advokasi Prabowo