Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Reklamasi Teluk Benoa Diadukan ke Komnas HAM  

image-gnews
Sejumlah warga kibarkan bendera penolakan rencana reklamasi Teluk Benoa saat unjuk rasa di Pantai Tanjung Benoa, Badung, Bali, 15 Agustus 2014. TEMPO/Johannes P. Christo
Sejumlah warga kibarkan bendera penolakan rencana reklamasi Teluk Benoa saat unjuk rasa di Pantai Tanjung Benoa, Badung, Bali, 15 Agustus 2014. TEMPO/Johannes P. Christo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rencana reklamasi di Teluk Benoa, Nusa Dua, Bali, diadukan kelompok penentangnya, ForBALI, ke Komisi Nasional Hak Asazi Manusia (Komnas HAM). Pengaduan juga meliputi perusakan baliho penolakan menjelang kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Komnas HAM akan mempelajari dan mengambil sikap atas pengaduan kami," kata Ketua Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Suriadi Darmoko, Kamis, 28 Agustus 2014, yang menjadi eksponen penting gerakan ini.

Pengaduan ini berlangsung di Posko Pengaduan Komnas HAM yang dibuka di sekretariat WALHI Bali ketika Komnas HAM membuka posko pengaduan di Bali, Rabu, 27 Agustus 2014.

Pengaduan ini diterima langsung oleh Otto Nur Abdulah, Komisioner Komnas HAM. Menurut Suriadi Darmoko, ini bukanlah pengaduan yang pertama dari ForBALI. (Baca: Aksi Menentang Reklamasi Teluk Benoa Berlanjut)

Di dalam pengaduannya, ForBALI menyampaikan beberapa hal, yakni, pertama, terkait dengan penerbitan Perpres 51 tahun 2014 yang tidak memperhatikan aspirasi masyarakat Bali.

Kedua, terkait dengan penurun baliho menjelang kedatangan Presiden SBY. Tidak hanya itu, ForBALI juga mengadukan peristiwa intimidasi dalam aksi ForBALI dan adanya upaya pembungkaman yang belakangan terjadi pada gerakan penolakan reklamasi ini dengan upaya merobek baliho dan spanduk penolakan yang terpasang di berbagai titik di Denpasar dan Badung.

Upaya melegalkan reklamasi Teluk Benoa tidak pernah berhenti. Di akhir masa jabatan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono malah merestui rencana reklamasi Teluk Benoa dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang perubahan atas Perpres 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan (Sarbagita).

Inti dari penerbitan Perpres 51 Tahun 2014 adalah mengubah peruntukan perairan Teluk Benoa dari kawasan konservasi menjadi zona budi daya yang dapat direklamasi maksimal 700 hektare. (Baca: Pro-Kontra Reklamasi Teluk Benoa Bali Terus Berlanjut)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Padahal reklamasi ditolak oleh mayoritas rakyat Bali, dan ini terlihat jelas dari seluruh proses penolakan reklamasi yang dilakukan oleh mayoritas rakyat Bali di seluruh wilayah Bali," kata Suriadi.

Pengaduan lainnya adalah soal perusakan baliho penolakan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, yang didirikan di wilayah Denpasar dan Badung. Baliho tersebut berisi tuntutan menolak reklamasi Teluk Benoa dan batalkan Perpres Nomor 51 Tahun 2014.

Misalnya di Suwung Kauh, sudah tiga kali kejadian baliho terkait dengan penolakan reklamasi mengalami perusakan. Pertama, dibongkar oleh Polsek Denpasar Selatan menjelang kedatangan SBY ke Bali untuk membuka pesta kesenian Bali.

Kedua, perusakan baliho baru yang dipasang di sisi jalan bypass Ngurah Rai dan yang ketiga kalinya adalah perusakan terhadap baliho kedua yang telah diperbaiki. Dan foto dari perusakan itu juga disertakan dalam berkas pengaduan. "Kita diintimidasi. Seolah-olah rakyat tidak boleh ngomong, padahal yang kena dampak reklamasi ini adalah kita," tegas Bobby dari pemuda Suwung Kauh.

Menanggapi pengaduan ForBALI, Komisioner Komnas HAM Otto Nur Abdulah berjanji akan mempelajari pengaduan ForBALI. Menurut Otto, Perpres 51 Tahun 2014 ini bertentangan dengan undang-undang. "Dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 51 Ttahun 2014, perpres ini telah menerobos dan memblejeti komitmen nasional soal adanya desentralisasi," kata Otto.

ROFIQI HASAN

Berita Terpopuler
Prabowo: Kalian Berkhianat? Dapat Apa dari Jokowi?
Hatta ke Prabowo: Mau Sampai Kapan Begini Terus?
Ada Ketegangan Selama Prabowo Menonton Putusan MK
Kenapa Prabowo Tolak Berpidato Seusai Putusan MK?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Rini Soemarno Klaim Reklamasi Pelabuhan Benoa Tak Ada Masalah

10 September 2019

Menteri BUMN Rini Soemarno saat meninjau proyek stasiun LRT di Stasiun Harjamukti, Cibubur, Jakarta Timur, Jumat 23 Agustus 2019. Foto/istimewa
Rini Soemarno Klaim Reklamasi Pelabuhan Benoa Tak Ada Masalah

Menteri BUMN Rini Soemarno mengklaim proyek penataan kawasan atau reklamasi Pelabuhan Benoa sudah berjalan sesuai koridor.


Alasan Anies Terbitkan IMB Ratusan Bangunan di Pulau Reklamasi

14 Juni 2019

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau penyegelan di pulau reklamasi D di Teluk Jakarta, Kamis, 7 Juni 2018. Anies menyegel 900 bangunan di rulau reklamasi D karena tidak memiliki izin. ANTARA/Dhemas Reviyanto
Alasan Anies Terbitkan IMB Ratusan Bangunan di Pulau Reklamasi

Gubernur DKI Anies Baswedan menjelaskan alasannya menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan ratusan bangunan di area Pantai Maju (Pulau D) proyek reklamasi


Begini Aktivitas di Ruko Pulau Reklamasi Jakarta

13 Juni 2019

Kondisi pulau D reklamasi pasca Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengubah namanya menjadi Kawasan Pantai Maju, Senin, 3 Desember 2018. TEMPO/M Yusuf Manurung
Begini Aktivitas di Ruko Pulau Reklamasi Jakarta

Ruko-ruko di Pulau D atau Pantai Maju di wilayah pulau reklamasi tampak sepi aktivitas.


Proyek Jembatan Pulau Reklamasi, Apa Saja Rekomendasi Teknisnya?

27 Februari 2019

Warga berjalan di atas bambu yang dijadikan sebagai jembatan di Pantai Dadap, yang telah mengering airnya di Tangerang, Banten, 25 April 2016. Air pantai tersebut telah mengering akibat dari reklamasi pembangunan pulau buatan. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Proyek Jembatan Pulau Reklamasi, Apa Saja Rekomendasi Teknisnya?

Kadin Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang Slamet Budi Mulyanto mengatakan telah mengoreksi konstruksi jembatan ke pulau reklamasi.


Kajian Tanggul Laut Libatkan Ahli dari Belanda, Korea dan Jepang

11 Desember 2018

Menteri Bambang Brojonegoro bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno saat melakukan peninjauan pembangunan tanggul laut National Capital Integrated Coast Development (NCICD) di kawasan Cilincing, Jakarta, 8 Desember 2017. Proyek pembangunan tanggul laut ini ditargetkan rampung pada tahun 2020 mendatang. Tempo/Ilham Fikri
Kajian Tanggul Laut Libatkan Ahli dari Belanda, Korea dan Jepang

Staf Khusus Menteri PUPR, Firdaus Ali, mengklaim groundbreaking National Capital Integrated Coastal Development atau tanggul laut mulai tahun 2020.


3 Pulau Reklamasi Dikuasai DKI, Anies Baswedan Siapkan Nama Baru

24 November 2018

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau salah satu kawasan di pulau reklamasi Teluk Jakarta, Kamis, 7 Juni 2018. Anies juga menyegel lahan pulau C walau belum ada bangunan atau aktivitas pembangunan. ANTARA/Dhemas Reviyanto
3 Pulau Reklamasi Dikuasai DKI, Anies Baswedan Siapkan Nama Baru

Anies Baswedan akan mengumumkan nama baru dari tiga pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta.


Anies Baswedan Tugaskan Jakpro Kelola Reklamasi, Dinilai Prematur

24 November 2018

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau penyegelan di pulau reklamasi D di Teluk Jakarta, Kamis, 7 Juni 2018. Anies menyegel 900 bangunan di rulau reklamasi D karena tidak memiliki izin. ANTARA/Dhemas Reviyanto
Anies Baswedan Tugaskan Jakpro Kelola Reklamasi, Dinilai Prematur

Gubernur Anies Baswedan menugaskan Jakarta Propertindo mengelola tiga pulau meski belum ada Perda Reklamasi Teluk Jakarta.


DPRD DKI Ingatkan Anies Dua Poin Raperda Reklamasi, Soal Apa?

3 Oktober 2018

Dua pimpinan DPRD DKI mengembalikan dokumen raperda reklamasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di sela-sela acara peluncuran program OK-Otrip di Balai Kota DKI, 14 Desember 2017. Tempo/Friski Riana
DPRD DKI Ingatkan Anies Dua Poin Raperda Reklamasi, Soal Apa?

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono mengatakan ada 2 poin perlu diperhatikan Pemprov DKI Jakarta soal revisi raperda reklamasi.


DPRD DKI Minta Revisi Raperda Reklamasi Rampung Tahun Ini

2 Oktober 2018

Menurut Saefullah saat memenuhi panggilan, KPK bertanya terkait kasus suap dalam Raperda Reklamasi.
DPRD DKI Minta Revisi Raperda Reklamasi Rampung Tahun Ini

Ada dua raperda yaitu zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil (RZWP3K, serta raperda kawasan pantura.


Nasib 4 Pulau Reklamasi, Marco: Tunggu Kajian Dampak Lingkungan

29 September 2018

Arsitek Marco Kusumawijaya. TEMPO/Charisma Adristy
Nasib 4 Pulau Reklamasi, Marco: Tunggu Kajian Dampak Lingkungan

Ketua TGUPP jelaskan hasil kajian akan berikan kisi-kisi ilmiah tentang masa depan pulau-pulau reklamasi yang terlanjur ada.