Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Demokrat Kukuh di Luar Pemerintahan Jokowi-Kalla

Editor

Budi Riza

image-gnews
Presiden terpilih Jokowi bertemu dengan presiden SBY di sela-sela acara Global Forum ke-6 United Nations Alliance of Civilization di Nusa Dua, Bali, 27 Agustus 2014. TEMPO/Johannes P. Christo
Presiden terpilih Jokowi bertemu dengan presiden SBY di sela-sela acara Global Forum ke-6 United Nations Alliance of Civilization di Nusa Dua, Bali, 27 Agustus 2014. TEMPO/Johannes P. Christo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Harian Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan memastikan partainya tidak akan bergabung dengan pemerintah. Artinya, Demokrat akan berada di luar kabinet Jokowi-Jusuf Kalla. “Sebagai partai penyeimbang,” katanya saat dihubungi, Kamis, 28 Agustus 2014.

Sjarif mengatakan partai penyeimbang tidak lebih buruk daripada partai yang bergabung dengan pemerintah. Menurut dia, Demokrat akan menjadi pengawas pemerintah. (Baca: Demokrat Enggan Merapat, Koalisi Jokowi Tetap Ajak)

Hal serupa diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua. Ia memastikan Demokrat tak akan merapat ke koalisi yang digagas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Keputusan tersebut telah ditetapkan dalam rapat pleno Demokrat yang diadakan pada Senin, 25 Agustus 2014. “Tak ada keputusan merapat,” ujarnya.

Rapat tersebut menghasilkan tiga keputusan penting. Pertama, Demokrat mengambil posisi penyeimbang. Kedua, Demokrat memutuskan tetap bersama Koalisi Merah Putih. Ketiga, untuk melakukan konsolidasi internal, Demokrat akan menyelenggarakan musyawarah cabang dan musyawarah daerah. (Baca: Koalisi Merah Putih Kuasai Pimpinan Panitia Khusus Tata Tertib)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam putusan tersebut, Max menggarisbawahi peran Demokrat sebagai penyeimbang. Dalam menjalankan peran ini, Demokrat akan mendukung kelanjutan program kerja SBY yang dirintis sepuluh tahun lalu. Namun, sebaliknya, Demokrat akan mengkritik presiden mendatang bila memilih program yang menyengsarakan rakyat.

AMRI MAHBUB

Berita Terpopuler
Prabowo: Kalian Berkhianat? Dapat Apa dari Jokowi?
Ada Ketegangan Selama Prabowo Menonton Putusan MK
Indonesia Bentuk Timnas U-19 Baru, Mengapa?
Hatta ke Prabowo: Mau Sampai Kapan Begini Terus?
Prabowo Ditemani Tokoh Ini Saat Putusan MK

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sjarifuddin Hasan: Jadilah Pelopor Pembangunan Untuk Menyongsong Indonesia 2045

18 Oktober 2023

Sjarifuddin Hasan: Jadilah Pelopor Pembangunan Untuk Menyongsong Indonesia 2045

Wisuda XXVII STMIK Pranata Indonesia, Sjarifuddin Hasan: Jadilah Pelopor Pembangunan Untuk Menyongsong Indonesia 2045


Sjarifuddin Hasan Dukung Social Commerce Diatur

5 Oktober 2023

Sjarifuddin Hasan Dukung Social Commerce Diatur

Wakil Ketua MPR Prof. Dr. H. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA, mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk mengatur social commerce semisal Tiktok Shop


Sjarifuddin Hasan: Mendorong Saya Lebih Peduli Pada Masalah Pertahanan Dan Desa

4 Oktober 2023

Sjarifuddin Hasan: Mendorong Saya Lebih Peduli Pada Masalah Pertahanan Dan Desa

Raih KWP Award 2023, Sjarifuddin Hasan: Mendorong Saya Lebih Peduli Pada Masalah Pertahanan Dan Desa


Sjarifuddin Hasan: Taat UUD Adalah Berkontribusi Dan Ikut Memilih Dalam Pemilu

4 Oktober 2023

Sjarifuddin Hasan: Taat UUD Adalah Berkontribusi Dan Ikut Memilih Dalam Pemilu

Sosialisasi Empat Pilar MPR Di Ikatan Pesantren Indonesia, Sjarifuddin Hasan: Taat UUD Adalah Berkontribusi Dan Ikut Memilih Dalam Pemilu


Syarief Hasan : Rakyat Berhak Menentukan Siapa Pemimpinnya, Melalui Mekanisme Pemilu

31 Agustus 2023

Syarief Hasan : Rakyat Berhak Menentukan Siapa Pemimpinnya, Melalui Mekanisme Pemilu

Wakil Ketua MPR RI Prof. Dr. H. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA., yang akrab disapa Syarief Hasan mengingatkan masyarakat supaya berparan aktif dalam pemilu 2024.


Syarief Hasan Berikan Beasiswa Kepada Siswa Program Indonesia Pintar

24 Agustus 2023

Syarief Hasan Berikan Beasiswa Kepada Siswa Program Indonesia Pintar

Beasiswa dalam Program Indonesia Pintar adalah untuk membantu para siswa dan siswi demi kelancaran menuntut ilmu di sekolah.


Syarief Hasan Minta Garuda Indonesia Fokus Sehatkan Keuangan Perusahaan

17 Agustus 2023

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat, Syarief Hasan
Syarief Hasan Minta Garuda Indonesia Fokus Sehatkan Keuangan Perusahaan

Iklim bisnis yang kondusif, termasuk dalam hal ini sektor pariwisata sangat menunjang kinerja maskapai


Syarief Hasan Ajak Peran Aktif Rakyat di Pemilu

14 Agustus 2023

Syarief Hasan Ajak Peran Aktif Rakyat di Pemilu

Peran Pemilu untuk menghasilkan legilatif dan eksekutif yang Amanah


Kalah dari AHY, Ini Jejak Pendidikan dan Karier Moeldoko Alumnus FISIP UI

10 Agustus 2023

Moeldoko menyambut kedatangan redaksi Tempo.co di Kantor Staf Presiden. (Foto: TEMPO/Dimas Prasetyo)
Kalah dari AHY, Ini Jejak Pendidikan dan Karier Moeldoko Alumnus FISIP UI

rekam jejak karier dan pendidikan Moeldoko yang selalu kalah melawan kubu AHY soal pengajuan gugatan kepengurusan Partai Demokrat


Syarief Hasan : MK Tidak Berwenang Atur Batas Usia Minimum Capres dan Cawapres

8 Agustus 2023

Syarief Hasan : MK Tidak Berwenang Atur Batas Usia Minimum Capres dan Cawapres

Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan ikut menanggapi polemik tentang batas minimal usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang sedang dalam proses persidangan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).