TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Indonesia Corruption Watch, Ade Irawan, mengatakan persentase kehilangan uang negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara lebih dari 10 persen. (Baca: Usai Putusan MK, Jokowi Bisa Segera Garap RAPBN )
Angka ini didapatkan Ade dari hasil penelitian di beberapa perusahaan BUMN, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan pejabat pemerintahan. "Jika APBN 2014 bernilai sekitar Rp 1.800 triliun, maka kehilangan uang negara diperkirakan mencapai minimal sekitar Rp 180 triliun," kata Ade, Jumat, 29 Agustus 2014.
Untuk mengurangi kehilangan ini, Ade menyarankan pemerintah yang baru agar memilih pejabat dan menteri yang tegas dan sesuai dengan kompetensinya. Tujuannya, agar program yang dicanangkan pemerintah dapat diterapkan tanpa banyak kehilangan anggaran.
Pelibatan rakyat dan lembaga swadaya masyarakat, menurut Ade, juga efektif untuk mengawasi anggaran dan program kerja pemerintah. (Baca: SBY-Jokowi Bahas Detail Soal RAPBN 2015)
Presiden terpilih Joko Widodo, kata Ade, harus mengajak rakyat dalam pencanangan program kerja dan alokasi anggaran.
Dengan begitu, rakyat mempunyai informasi yang cukup untuk mengawasi pemerintah jika suatu saat terjadi penyelewengan.
"Indonesia harus mencontoh Brazil. Kebocoran anggaran dapat diminimalisasi karena mereka merencanakan program kerja bersama rakyat dan diawasi oleh rakyat," ucap Ade.
ROBBY IRFANY
Baca juga:
Florence 'Ratu SPBU' Jadi Trending Topic Dunia
Sempat Ditolak Prabowo, Suhardi Malah Dapat Pajero
UGM Akan Beri Sanksi untuk Florence 'Ratu SPBU'
Prabowo Pilih Suhardi karena Kloset Jongkok
Ajukan Konsep Gerindra, Suhardi Ditolak Prabowo
Berita Terpopuler
Kenapa Prabowo Tolak Berpidato Seusai Putusan MK?
Hasil Pleno, Demokrat Tetap Koalisi Merah Putih
Fadli Zon dan Muzani Rebutan Kursi Wakil Ketua DPR
SBY-Jokowi Tidak Hanya Bahas BBM
Pelat Nomor Lamborghini Lulung Tak Terdaftar
