TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Indonesia Corruption Watch divisi korupsi politik, Ade Irawan, mengatakan anggaran negara rawan dibajak pada masa pergantian pemerintahan. Pasalnya, menurut Ade, sekarang ini berbagai partai politik mencoba memasukkan kadernya atau pihak terkait untuk melakukan politik transaksional. (Baca: SBY-Jokowi Bahas Detail Soal RAPBN 2015)
""Tujuannya mereka saling sikut demi tujuan partai agar mempermudah mendapat logistik dari anggaran negara, atau bisa disebut politik dagang sapi," ujar Ade saat dihubungi pada Jumat, 29 Agustus 2014.
Selain itu, kata Ade, modus membajak APBN pada proses transisi juga bisa dilakukan melalui intervensi langsung kepada eksekutif. (Baca: Tim Transisi: Jabatan Menteri Wewenang Jokowi)
Pihak nakal melalui anggota DPR biasanya memaksa pemerintah agar memenangkan proyek kepada perusahaan milik anggota DPR maupun orang yang dekat dengan mereka. Jika permintaan ini tidak dilaksanakan, kebijakan pemerintah akan sulit dilakukan. (Baca: Usai Putusan MK, Jokowi Bisa Segera Garap RAPBN)
ROBBYIRFANY
Berita Terpopuler
Kenapa Prabowo Tolak Berpidato Seusai Putusan MK?
Hasil Pleno, Demokrat Tetap Koalisi Merah Putih
Fadli Zon dan Muzani Rebutan Kursi Wakil Ketua DPR
SBY-Jokowi Tidak Hanya Bahas BBM
Pelat Nomor Lamborghini Lulung Tak Terdaftar