TEMPO.CO, Jakarta - Pakar psikologi politik, Hamdi Muluk, mengatakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla rawan dimakzulkan jika koalisi yang dihimpun di DPR minoritas.
Saat ini koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Hati Nurani Rakyat hanya mampu menghimpun 207 kursi di parlemen. Adapun kursi yang dihimpun Koalisi Merah Putih berjumlah 292 kursi.
"Secara moral, Koalisi Merah Putih besar. Jika suatu hari nanti ada usulan pemakzulan, pemerintahan Jokowi bisa repot," ujar Hamdi saat dihubungi pada Jumat, 29 Agustus 2014. (Baca: Koalisi Merah Putih Tunggu Usulan Anggaran Jokowi)
Pemakzulan adalah mekanisme pencopotan jabatan presiden dan wakil presiden yang diajukan oleh anggota DPR kepada MPR atas rekomendasi Mahkamah Konstitusi. Hal ini diatur dalam Pasal 7B UUD 1945. Menurut pasal ini, usulan pemakzulan dianggap sah jika disetujui dua pertiga anggota DPR.
Hamdi lebih lanjut mengatakan pembuktian pemakzulan di Mahkamah Konstitusi sangat sulit. Secara historis, Indonesia juga belum pernah melakukan pemakzulan yang sah secara legal formal.
Hamdi meramalkan, meski nantinya pemakzulan tidak terbukti, tetap akan menggoyahkan stabilitas pemerintahan. "Secara psikologis, Koalisi Merah Putih sangat mungkin untuk melakukan itu," kata Hamdi. (Baca: Waketum PAN: Kami Tetap di Koalisi Merah Putih)
Untuk mengantisipasi hal ini, Hamdi menyarankan partai koalisi PDIP melobi partai Koalisi Merah Putih agar mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Lobi bisa dilakukan dengan mengintervensi kebijakan partai melalui musyawarah nasional atau menawarkan jabatan kepada partai.
Adapun, pada hasil pengamatan Lembaga Survei Indonesia, pemerintahan Jokowi-JK juga terancam lumpuh karena mayoritas parlemen dikuasai Koalisi Merah Putih. Karena hal ini, LSI memprediksi janji Jokowi-JK tidak bisa dipenuhi secara maksimal.
Partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih adalah Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan.
ROBBY IRFANY
Berita Terpopuler
Kenapa Prabowo Tolak Berpidato Seusai Putusan MK?
Hasil Pleno, Demokrat Tetap Koalisi Merah Putih
Fadli Zon dan Muzani Rebutan Kursi Wakil Ketua DPR
SBY-Jokowi Tidak Hanya Bahas BBM
Pelat Nomor Lamborghini Lulung Tak Terdaftar
