Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Proyek CPI Terancam Tak Didanai APBD

image-gnews
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono serta pejabat lainnya saat meninjau pembangunan Centre Point of Indonesia (CPI) di Makassar, Jumat (13/3). ANTARA/Yusran Uccang
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono serta pejabat lainnya saat meninjau pembangunan Centre Point of Indonesia (CPI) di Makassar, Jumat (13/3). ANTARA/Yusran Uccang
Iklan

TEMPO.CO, Makassar - Komisi D Bidang Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan mengancam tidak akan membahas usul permintaan dana Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam proyek Center Point of Indonesia (CPI). “Bagaimana mau dibahas jika perjanjian kerja sama dengan pihak swasta belum diperlihatkan ke Dewan?” kata Ketua Komisi D Dewan Sulawesi Selatan, Adil Patu, selepas rapat koordinasi dengan jajaran pemerintah Sulawesi Selatan, Senin, 1 September 2014.

CPI adalah kawasan bisnis, pendidikan, dan pariwisata di area seluas 600 hektare di Teluk Makassar. Selain hotel dan perkantoran, kawasan ini juga dilengkapi Istana Kepresidenan.

Menurut Adil, Komisi D mempertanyakan adanya kerja sama antara pemerintah Sulawesi Selatan dan PT Yasmin Bumi Asri. Hingga saat ini, Komisi belum mengetahui adanya perjanjian kerja sama antara pemerintah Sulawesi Selatan dan investor itu. Dalam rapat kerja tersebut, pemerintah tak dapat menunjukkan salinan kontrak kerja sama proyek reklamasi CPI. “Kalau salinan perjanjian kerja sama itu tidak bisa diperlihatkan ke Komisi D, ini bahaya. Bisa saja proyek CPI tak dianggarkan pada APBD perubahan Sulawesi Selatan 2014.”

Anggota Komisi D Dewan, Ariady Arsal, meminta pemerintah Sulawesi Selatan tak melibatkan Dewan jika kelak proyek ini bermasalah. Dewan merasa dilecehkan jika pemerintah Sulawesi Selatan tak meminta persetujuan Dewan. Proyek CPI yang dimulai pada 2011 telah menyerap dana Rp 200 miliar. “Jangan libatkan Dewan kalau tersangkut kasus hukum proyek ini.”

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sulawesi Selatan, Sidik Salam, mengatakan pemerintah Sulawesi Selatan berharap Dewan mendukung pembangunan CPI. “Justru kami berharap kemitraan pemerintah dan Dewan bisa berjalan baik, mendukung proyek CPI. Sebab, pemerintah tak menyembunyikan kontrak kerja sama proyek reklamasi CPI.”

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun Kepala Biro Hukum Sulawesi Selatan, Muhammad Yusran, berpendapat beda. “Pemerintah Sulawesi Selatan tak perlu meminta persetujuan dari Dewan untuk melakukan reklamasi di lahan CPI.”

Koordinator Proyek Reklamasi Lahan CPI Sulawesi Selatan, Suprapto, mengatakan perjanjian kerja sama antara pemerintah Sulawesi Selatan dan investor mencakup beberapa poin, yakni investor mereklamasi lahan seluas 157 hektare. Setelah itu, investor berhak mengelola lahan seluas 102 hektare untuk keperluan komersial dan pembangunan kawasan bisnis terpadu. Kemudian, sisa lahan 52 hektare dikelola oleh pemerintah Sulawesi Selatan.

INDRA O.Y.
Berita penting lain
Ada Hatta Saat Jokowi Tiba di Rumah Surya Paloh
Bentrok Massa, Akses Belakang Masjid At-Tin Ditutup
Bertemu Tim Transisi, Pemerintah Tak Bahas BBM
Produksi Teh Indonesia Terus Merosot

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

DKI Lanjutkan Sumur Resapan pada 2023, tapi Tidak Masif karena Banyak Kendala

16 November 2022

Kondisi sumur resapan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu, 1 Desember 2021. TEMPO/Ridho Fadilla
DKI Lanjutkan Sumur Resapan pada 2023, tapi Tidak Masif karena Banyak Kendala

Pemprov DKI harus teken memorandum of understanding (MoU) untuk mendirikan sumur resapan di aset milik TNI dan polisi.


Wali Kota Tinjau Rencana Lokasi Pembangunan Kampus IAIN Bima

5 Oktober 2021

Walikota Bima Tinjau Rencana Lokasi Pembangunan Kampus IAIN
Wali Kota Tinjau Rencana Lokasi Pembangunan Kampus IAIN Bima

Beberapa sekolah yang menjadi tujuan kunjungan kerja Walikota Bima akan menjadi alternatif pembangunan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) .


Ada Program Wisata Covid-19 di Sulawesi Selatan, Apa Maksudnya?

8 Mei 2020

Suasana Masjid Terapung Amirul Mukminin di Anjungan Pantai Losari yang telah ditutup untuk umum saat matahari tenggelam di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat, 17 April 2020. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam percepatan penanganan COVID-19 di Kota Makassar akan diterapkan pada 24 April mendatang. ANTARA
Ada Program Wisata Covid-19 di Sulawesi Selatan, Apa Maksudnya?

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki program bernama Wisata Covid-19. Apa sebenarnya program wisata Covid-19, itu?


Anies Baswedan Larang PT Jakpro Bangun Stadion BMW, Jika..

28 Desember 2018

Seorang warga melintas di lahan Taman BMW di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, 4 Desember 2018. Tempo/Imam Hamdi
Anies Baswedan Larang PT Jakpro Bangun Stadion BMW, Jika..

Anies Baswedan menargetkan pembangunan Stadion BMW yang digarap PT Jakpro sudah bisa dimulai tahun depan.


Di Depan Jokowi, Gubernur Sulsel Pamer Ekonomi Tumbuh 7,23 Persen

15 Februari 2018

Presiden Jokowi bersama Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (kanan) meninjau lokasi pemasangan rel Kereta Trans Sulawesi di Kecamatan Tanete Riilau, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, 25 November 2015. Hingga saat ini pembangungan jalur kereta api ini sudah mencapai 6 km dari Kabupaten Barru. TEMPO/Iqbal Lubis
Di Depan Jokowi, Gubernur Sulsel Pamer Ekonomi Tumbuh 7,23 Persen

Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo melaporkan kondisi ekonomi daerahnya kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada hari ini.


Di Makassar, Bayar Pajak Motor Tak Perlu Antre Bisa Pakai Debit

6 November 2017

Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo. TEMPO/Iqbal Lubis
Di Makassar, Bayar Pajak Motor Tak Perlu Antre Bisa Pakai Debit

Sulawesi Selatan meluncurkan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan sumbangan dana kecelakaan lalu lintas jalan melalui transaksi nontunai.


Cara Sulawesi Selatan Mempermudah Pembayaran Pajak Kendaraan

5 November 2017

Suasana layanan perpanjangan pajak kendaraan bermotor di Kantor Pelayanan Samsat di Kecamatan Penjaringan, Jakarta, 18 September 2015. TEMPO/Subekti.
Cara Sulawesi Selatan Mempermudah Pembayaran Pajak Kendaraan

Sulawesi Selatan memang berbenah diri dan mengikuti perkembangan termasuk dengan menghadirkan layanan pajak kendaraan bermotor non tunai.


Sulawesi Selatan Tetapkan UMP 2018 Rp 2,6 Juta

1 November 2017

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo. TEMPO/Hariandi Hafid
Sulawesi Selatan Tetapkan UMP 2018 Rp 2,6 Juta

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan UMP Rp 2,6 juta untuk 2018.


Pembangunan Gedung World Capital Tower Dipercepat

28 Agustus 2017

Ilustrasi pembangunan gedung. TEMPO/Imam Sukamto
Pembangunan Gedung World Capital Tower Dipercepat

Progres pembangunan gedung World Capital Tower (WCT) di Mega Kuningan sudah mencapai 70 persen.


Kompensasi KLB Pengembang di Jakarta Tercatat Rp 2,3 Triliun  

16 Agustus 2017

Suasana bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Rawa Bebek di Jakarta Timur, 6 Januari 2016. ANTARA FOTO
Kompensasi KLB Pengembang di Jakarta Tercatat Rp 2,3 Triliun  

Pemerintah DKI Jakarta mengalihkan pencatatan piutang atas kewajiban kompensasi pelampauan koefisien lantai bangunan (KLB).