TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar 70-an sesepuh Partai Persatuan Pembangunan berkumpul di Grand Sahid Hotel, Senin malam, 1 September 2014. Pertemuan yang dikemas dalam acara halalbihalal itu membahas pelengseran Suryadharma Ali dari kursi ketua umum Partai Ka'bah. (Baca: Suryadharma Ali Tak Maju sebagai Ketua Umum Lagi)
Mereka yang hadir di antaranya Ketua Majelis Pakar PPP Barlianta Harahap, Ketua Majelis Pertimbangan Zarkasih Nur, anggota Majelis Pakar Muhammad Rodja, bekas Wakil Ketua Fraksi PPP DPR, Djafar Sidik, serta salah satu pendiri PPP Syarifuddin Harahap. (Baca: PPP: PDIP Patut Ditiru)
Satu persatu mereka dituntun ke podium untuk menyampaikan keresahannya ihwal partai yang kini bergabung dalam koalisi Merah Putih, pengusung calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa itu. (Baca: Kasus Haji, Prabowo Yakin Suryadharma Tak Bersalah)
"Tolong jangan kau sandera partai ini dengan kondisimu," kata Rodja merujuk pada status Suryadhara yang kini ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Mantan Menteri Agama itu dituduh korupsi proyek perjalanan haji. "Saya tidak ingin partai ini mati di depan mata saya." (Baca: Skandal Haji, Lima Adik Suryadharma Dipanggil KPK)
Suryadharam hendak dilenserkan dari jabatannya lantaran dianggap tidak menaati hasil musyawarah kerja nasional PPP di Bogor beberapa waktu lalu. Forum tertinggi di PPP itu menutuskan muktamar atau waktu peletakan jabatan Suryadharma sebulan setelah pemilihan umum presiden atau sekitar September ini.
Barlianta Harahap mengatakan muktamar wajib dipercepat bukan hanya berpatok dari hasil musyawarah kerja di Bogor, tetapi Suryadharma sudah banyak melakukan pelanggaran fatal di internal partai.
Pelanggaran, lanjut Barlianta, mulai dari mengabaikan partai sendiri dengan berkampanye di Partai Gerakan Indonesia Raya sebelum pemilu legislatif. Kemudian memutuskan bergabung di koalisi Merah Putih tanpa persetujuan dalam forum internal. Bahkan meneken koalisi permanen. "Maka benarlah sejumlah survei menyebutkan PPP terpuruk karena ketua umumnya yang buruk," ucap dia.
Ia lantas mengajak semua pihak untuk segera menyusun kekuatan mendorong muktamar PPP segera digelar. Ia mengklaim sudah 22 dewan pengurus wilayah yang sepakat dengan percepatan muktamar. "Kita harus menyusun strategi ada yang perlu dijinakkan ada yang dihantam," ucapnya disambut tepuk tangan.
Sementara itu, Suryadharma Ali menegaskan tak akan maju lagi sebagai calon ketua umum pada muktamar mendatang. "Saya sudah dua periode, enggak boleh maju," ujar Suryadharma di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Rabu, 27 Agustus 2014.
Muktamar PPP, menurut anggaran dasar partai tersebut, dilaksanakan satu tahun setelah pemerintahan baru terbentuk. Namun Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy mengatakan pelaksanaan muktamar bisa saja dipercepat, yakni sebelum pemerintahan baru terbentuk.
Suryadharma membebaskan pengurus partainya mengadakan muktamar kapan pun. Dia berharap para kader yang berkeras mempercepat muktamar memperhatikan kesiapan partai. Sampai saat ini, kata Suryadharma, ada enam kader Ka'bah yang sudah meminta restu untuk menjadi ketua umum.
TRI SUHARMAN | ROBBY IRFANY
Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Sengketa Pilpres | ISIS | Pembatasan BBM Subsidi
Berita terpopuler lainnya:
Curhat Jokowi: Dari Sinting, Ihram dan Prabowo
Manfaat Caci Maki Florence 'Ratu SPBU'
3 Skandal Asusila Gubernur Riau yang Bikin Heboh
Ini AKBP Idha, Perwira yang Ditangkap di Malaysia
