TEMPO.CO, Jakarta - Wakil presiden terpilih, Jusuf Kalla, mengatakan teguran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal cara kerja Tim Transisi merupakan hal wajar.
"Biasa saja bila orang memiliki pandangan tertentu soal Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla. Kalian (wartawan) pun sah-sah saja jika mengkritik Tim Transisi," katanya di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Ahad, 7 September 2014.
JK memaklumi bila Presiden SBY merasa geram ketika memperoleh laporan soal adanya individu yang mengatasnamakan Tim Transisi dan berkoordinasi langsung dengan pemerintah. (Baca: Keraton Nusantara Minta Jatah Menteri ke Jokowi-JK)
Padahal, Presiden sudah mengatakan bahwa Tim Transisi harus berkoordinasi dahulu dengan tiga pejabat setingkat menteri yang telah ditunjuk.
"Sekarang sudah ada aturan agar Tim Transisi bertemu menteri koordinator. Dahulu belum ada aturan tersebut," kata dia.
Pekan lalu, Presiden menegur Tim Transisi Jokowi-JK yang dinilai bergerak tanpa koordinasi. SBY berpendapat keberadaan Tim Transisi seharus tidak memicu munculnya dua pemerintahan bersama di masa peralihan ini. (Baca: Jokowi-JK dan Mega Hadiri Acara Silaturahmi FPDIP)
Walhasil, SBY melalui Sekretaris Kabinet Dipo Alam menyurati kementerian agar mengarahkan Tim Transisi berkoordinasi dahulu dengan menteri koordinator terkait.
JK meyakini kritik Presiden SBY tidak akan menghambat kerja Tim Transisi. Sebab, keberadaan Tim Transisi ini merupakan tradisi baru dalam proses peralihan kepemimpinan. (Baca: Jokowi Diminta Bernyali Ungkap Dalang Kasus Munir)
Malah, JK menganggap koreksi dan kritik pada Tim Transisi merupakan sinyal positif bagi keberadaan tim yang dipimpin mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era Megawati, Rini Soemarno, tersebut.
"Saya optimistis proses peralihan akan mulus dengan dibantu Tim Transisi sekaligus sambil belajar juga Tim Transisi ini," kata dia menjelaskan.
RAYMUNDUS RIKANG
Terpopuler
PDIP: Ada Mafia Migas Besar dan Recehan
Pria Ini Rela Membayar Rp 900 Juta untuk Ciuman
IP Address Penghina Ridwan Kamil di Jakarta
Ahok Pede Kasus Bank DKI Tak Ganggu Kinerja
'Polisi Syariat' Berpatroli di Jerman