TEMPO.CO, Jakarta - Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa Marunda di Jakarta Utara mulai mendata ulang dan mengumpulkan pasfoto warga untuk dicantumkan pada kartu pembayaran sewa rusun. Hal ini dilakukan setelah Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama marah-marah karena kartu sebelumnya tidak sesuai dengan keinginannya.
Staf Pelayanan Unit Pengelola Teknis Rusun Wilayah 1, Deni Radiansyah, mengatakan rencana pembuatan kartu baru akan direalisasikan secepatnya. "Kami sadar juga yang dikatakan Wagub itu benar. Sekarang sudah mulai mendata untuk membuat kartu yang baru," kata Deni kepada Tempo, Senin, 8 September 2014.
Sebelumnya, Ahok merutuk saat menghadiri peresmian pembayaran sewa rusun melalui virtual account cash management system Bank DKI di Marunda, Kamis lalu. Pasalnya, ketika melihat rancangan kartu yang dibagikan ke warga, dia tidak menemukan nama dan foto warga yang bersangkutan. Informasi yang tertera pada kartu putih berlaminasi itu hanyalah nomor virtual account, kode rusun, cluster, blok rusun, lantai, dan nomor unit tanpa identitas pemilik rusun. Identitas pemilik di kartu dibutuhkan untuk mengontrol penghuni rusun.(Baca:Ahok Semprot Dirut Bank DKI Gara-gara Kartu Rusun)
Deni mengatakan rancangan kartu yang diberikan kepada warga itu mencontoh kartu-kartu sebelumnya yang dibagikan di rusun-rusun di Jakarta Pusat dan Jakarta Timur. "Sebelumnya juga desainnya begitu. Tapi memang lebih baik ada nama dan foto agar jelas benar-tidak dia penghuni rusun. Jangan sampai ada pihak tidak bertanggung jawab memanfaatkan ini untuk keuntungan pribadi," kata Deni.
Menurut Deni, pembuatan kartu memerlukan koordinasi pengelola rusun dengan Bank DKI selaku pencetak kartu. Pengelola rusun akan memberikan data dan foto yang dibutuhkan. Saat ini belum ada pembicaraan dengan Bank DKI apakah foto warga akan diambil langsung atau warga cukup memberikan pasfoto. Deni telah mulai mengumpulkan pasfoto sebagai persiapan.
Kartu pembayaran yang salah itu telah dibagikan kepada seribu penghuni cluster B Rusunawa Marunda. Namun, sesuai dengan permintaan Ahok, kartu itu akan ditarik kembali dan diganti dengan yang baru. "Tidak ada pungutan pada warga untuk pembuatan kartu-kartu itu," kata Deni.(Baca:Ahok: Banyak Pejabat DKI Munafik )
Sejak penerapan pada 1 September hingga Jumat lalu, sudah ada 88 warga rusun yang membayar dengan sistem virtual account cash management system. Dengan sistem ini, warga tinggal datang ke Bank DKI atau ATM terdekat untuk membayar sewa rusun. Sebelumnya, warga harus antre di kasir rusun dan membayar secara manual.
Pujiati, 45 tahun, warga blok B5 Rusunawa Marunda, menyebutkan pembayaran dengan sistem baru ini sangat nyaman. "Bisa pilih, mau ke bank atau ATM. Pembayarannya cepat, tidak perlu antre," kata Puji.
Puji mengaku belum mendapat informasi harus mengumpulkan foto untuk pembuatan kartu baru. Namun, bila diminta, dia siap langsung memberikan fotonya.
MOYANG KASIH DEWIMERDEKA
Baca juga:
Tim Transisi Akui Ada Anggota Gadungan
Pengacara Jokowi Kritik Tim Transisi
Kalla: Wajar SBY Kritik Tim Transisi
Perebutan Kursi Ketua DPR, PDIP Coba Lobi Politik
Identitas Jack the Ripper Akhirnya Terungkap
