TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Perhimpunan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni berharap pemerintah bersikap konsisten terkait Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada). Dalam pandangan terakhir pada rapat Panitia Kerja RUU Pilkada pada 2 September 2014, pemerintah sepakat dengan opsi kepala daerah dipilih secara langsung.
"Kalau pemerintah setuju pemilihan langsung, sikap itu harus diteguhkan. Pemerintah bisa memveto RUU Pilkada," kata Titi saat dihubungi Tempo, Selasa, 9 September 2014.(Baca:Jokowi: RUU Pilkada Potong Kedaulatan Rakyat)
Veto yang dimaksud Titi adalah membatalkan keputusan RUU Pilkada untuk sementara waktu. Sebab, jika RUU ini dipaksakan, maka tidak akan sesuai dengan pemerintahan baru yang terpilih.
Titi menjelaskan banyak masalah yang belum selesai dalam pembahasan RUU Pilkada. Misalnya, jika mekanisme pilkada melalui DPRD yang dipilih, berarti mementahkan progres terkait pilkada serentak di periode mendatang. Hal itu juga tidak sesuai dengan semangat penataan partai dan kampanye politik ke depan.
Padahal, seperti yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum, kata dia, melalui pilkada serentak anggaran pilkada yang dihemat bisa mencapai 50 persen. Selama ini anggaran banyak dihabiskan untuk honorarium petugas di lapangan. Efisiensi anggaran ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi pilkada langsung yang disebut berbiaya tinggi. (Baca:RUU Pilkada Kemunduran Demokrasi)
"Alasan partai yang menyebut pilkada langsung berbiaya mahal itu dibuat-buat. Sikap ini mempertontonkan inkonsistensi DPR kepada publik," ujarnya.
Titi pun mempertanyakan sikap mayoritas partai koalisi pendukung Prabowo yang menurutnya tidak konsisten dengan sikap capres yang mereka usung pada pilpres yang lalu. "Prabowo-Hatta saat debat pilpres yang lalu saja menyatakan setuju pilkada serentak untuk mengurangi politik biaya tinggi. Baik presiden terpilih maupun yang tidak terpilih semangatnya sama ingin demokratis secara langsung. Jadi, sangat sulit membantah jika ini terkait kekalahan pilpres yang lalu," kata Titi menambahkan.
MUNAWWAROH
Baca juga:
Banjir India Bisa Picu Krisis Kemanusiaan
Marin Cilic Raih Gelar AS Terbuka
Separatis Pro-Rusia Bebaskan 1.200 Tahanan
Gunung Berusia 100 Juta Tahun Terkubur di Pasifik
Kekeringan Melanda 17 Kabupaten di NTT
