TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrat menegaskan posisinya yang setuju dengan mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung atau melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Wakil Ketua Umum Demokrat Max Sopacua mengatakan pemilihan kepala daerah melalui DPRD itu juga termasuk semangat demokrasi.
"Jangan mengkonotasikan Orde Baru, Orde Lama, dan Orde Reformasi hanya satu item, yaitu pada pilkada langsung atau tidak langsung. Kalau itu dirasakan mewakili rakyat, kenapa tidak kita lakukan," kata Max kepada Tempo saat meninggalkan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 8 September 2014. (Baca: UU Pilkada Sah, Koalisi Prabowo Borong 31 Gubernur)
Sesuai Rapat Paripurna DPR, Ketua Panitia Kerja RUU Pilkada Abdul Hakam Naja menyatakan finalisasi RUU Pilkada dilakukan pekan ini. Partai Koalisi Merah Putih, termasuk Demokrat, dalam pembahasan RUU Pilkada di Wisma Kopo Bogor, Jawa Barat, 1-3 September 2014, mendukung opsi kepala pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih oleh anggota DPRD.
Pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, oleh anggota DPRD juga demokratis. Menurut Max, proses pemilihan anggota DPRD dilakukan secara langsung oleh rakyat. Terlalu naif, kata dia, pandangan yang menyebutkan pilkada tak langsung dianggap seperti kembali ke Orde Baru.
"Mari kita berpikir rasional dan berhitung, berapa besar biaya yang selama ini dikeluarkan oleh sebuah pemerintah daerah atau oleh seorang kandidat dalam pemilihan langsung. Pilkada di Jawa Timur yang lalu bahkan menghabiskan biaya triliunan rupiah," ujarnya. (Baca: PDIP-Jokowi Tak Berkutik di Depan Koalisi Prabowo)
Menurut Max, biaya besar hingga triliunan rupiah yang dihabiskan dalam pilkada langsung, seperti yang terjadi di berbagai daerah, membuat publik bertanya asal biaya tersebut. Dengan biaya yang besar, kata dia, kepala daerah terpilih berutang nantinya ke berbagai pihak, yang akibatnya menimbulkan korupsi dan permainan proyek.
Max mengakui pemilihan kepala daerah oleh anggota DPRD juga tetap memungkinkan terjadinya korupsi dan politik uang. "Tapi itu nanti akan bisa terpantau dengan mudah, karena dalam desain pilkada oleh DPRD, KPK akan dilibatkan," ujar anggota Komisi Pertahanan asal daerah pemilihan Jawa Barat ini.
RIDHO JUN PRASETYO
Baca juga:
Megawati: Saya Bisa Ngamuk Lho!
Jokowi Diminta Bernyali Ungkap Dalang Kasus Munir
PDIP-Jokowi Tak Berkutik di Depan Koalisi Prabowo
Tim Transisi Akui Ada Anggota Gadungan
Pengacara Jokowi Kritik Tim Transisi
