TEMPO.CO, Karanganyar - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai langkah mayoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang mendorong pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai tindakan ngawur. Sebab, ada banyak implikasi jika kepala daerah benar-benar dipilih oleh DPRD.
Menurut dia, pilkada langsung adalah satu-satunya akses rakyat terlibat aktif dalam pemerintahan. Adapun pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan menutup peluang calon perorangan untuk maju. "Lalu, KPU dan Bawaslu buat apa kalau semua di Dewan," ucap dia di Karanganyar, Selasa, 9 September 2014. (Baca: Dua Kader PAN yang Jadi Bupati Tolak RUU Pilkada)
Gubernur yang terpilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat ini mengatakan usulan meniadakan pilkada langsung hanyalah tindakan emosional dari partai-partai yang kalah di pemilu presiden lalu. Padahal, sebelumnya anggota Dewan memutuskan pilkada langsung untuk mengurangi biaya. "Yang katanya dulu mahal, sekarang kita bikin murah," kata Ganjar, yang pernah berada di Komisi Pemerintahan DPR ini. (Baca: JK: Pemilihan Bupati oleh DPRD Rentan Transaksi)
Ganjar meminta anggota Dewan periode 2009-2014 untuk tidak emosional dan menyerahkan soal keberlanjutan pilkada langsung pada anggota Dewan peride 2014-2019. "Undang masyarakat untuk minta masukan," ucapnya. (Baca juga:Bupati Banyuwangi Tak Setuju Pilkada oleh DPRD)
UKKY PRIMARTANTYO
TERPOPULER
UU Pilkada Sah, Koalisi Prabowo Borong 31 Gubernur
Temui Mega, Risma Tak Bersedia Jadi Menteri Jokowi
PKS Blunder Usung Pilkada Tak Langsung
Ketemu Sudi Silalahi, Rini Minta Maaf
