TEMPO.CO, Jember - Rois Syuriah PB Nahdlatul Ulama Hasyim Muzadi menilai Komisi Pemberantasan Korupsi akan lebih gampang mengawasi pemilihan kepala daerah yang dilakukan DPRD. "Karena terfokus, KPK akan lebih gampang mengawasinya, tidak akan jauh dari sekian jumlah orang," kata Hasyim di Jember, Senin malam, 8 September 2014.
Namun, penasihat Tim Transisi Jokowi-JK ini mengatakan pilkada langsung maupun tidak langsung sama-sama tidak bisa menghilangkan politik uang. Kecenderungan itu hanya berpindah dari lapangan luas ke lapangan yang terfokus. "Kalau lapangan terfokus jumlahnya juga akan meningkat." Pada lapangan yang luas, di satu sisi demokratis, di lain sisi bisa merusak moral politik masyarakat dan tokoh masyarakat ketika terjadi politik uang.
"Itu tidak kecil eksesnya. Antar saudara bertentangan, antar kyai. Walaupun kalau dipindahkan ke DPRD, bukan berarti itu hilang," kata Pengasuh Pondok Pesantren Al Hikam, Malang, tersebut. Hasyim mengatakan pemilihan langsung kepala daerah oleh rakyat maupun melalui perwakilan sama-sama ada plus dan minusnya. "Secara demokratis, tentu bagus langsung. Secara efisiensi tentu bagus melewati perwakilan."
Soal ada partai yang sebelumnya menolak, tapi kemudian menerima, "Saya kira itu pertimbangan politik. Tergantung mana yang lebih menguntungkan," ujarnya. Politik, kata Hasyim, bukan soal kebenaran. "Politik itu kalkulasi. Jadi, orang berpolitik tidak membawa tasbih, tetapi kalkulator. Kalkulasinya itu tidak ada bagi atau kurang, tetapi plus dan kali."
DAVID PRIYASIDHARTA
Berita Terpopuler:
Temui Mega, Risma Tak Bersedia Jadi Menteri Jokowi
PKS Blunder Usung Pilkada Tak Langsung
Ketemu Sudi Silalahi, Rini Minta Maaf
Jokowi: RUU Pilkada Potong Kedaulatan Rakyat
Demi Prabowo, PKS Setuju Pilkada Lewat DPRD
