Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soekarwo Tagih Dana APBN untuk Korban Lapindo

image-gnews
Puluhan instalasi patung Survivor tenggelam oleh meluapnya aliran Lumpur Lapindo di titik 22 desa Siring, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Senin 1 September 2014. Meluapnya ketinggian lumpur ini membuat puluhan instalasi patung Survivor karya perupa Dadang Christanto tenggelam sebagian oleh Lumpur Lapindo. TEMPO/Fully Syafi
Puluhan instalasi patung Survivor tenggelam oleh meluapnya aliran Lumpur Lapindo di titik 22 desa Siring, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Senin 1 September 2014. Meluapnya ketinggian lumpur ini membuat puluhan instalasi patung Survivor karya perupa Dadang Christanto tenggelam sebagian oleh Lumpur Lapindo. TEMPO/Fully Syafi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mendesak pemerintah pusat segera mengucurkan dana talangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai ganti rugi korban lumpur Lapindo, Sidoarjo. Pakde Karwo, begitu Soekarwo kerap dipanggil, mengaku sudah bertemu Bupati Sidoarjo Saiful Illah membahas tuntutan korban.

Keduanya bersama-sama menyampaikan tuntutan ke pemerintah pusat agar dana APBN segera dikucurkan. "Kami bersama-sama protes ke pemerintah pusat. Justru yang protes itu kami dorong untuk protes agar dana APBN segera nalangi itu," kata Soekarwo saat ditemui di Gedung Smesco, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu, 10 September 2014.

Tidak hanya dengan Bupati Sidoarjo, Soekarwo mengatakan warga korban juga ingin berangkat ke Jakarta mendesak pemerintah pusat segera mengeluarkan dana talangan itu. Mereka mengacu putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan pembayaran ganti rugi lumpur Lapindo segera dilakukan.

Rencananya, kata Soekarwo, dirinya dan warga korban berangkat ke Jakarta menemui Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, sebagai koordinator pelaksanaan penanggulangan, ini pada Selasa, 9 September 2014. Namun Kementerian Pekerjaan Umum mengabarkan bahwa pertemuan tersebut ditunda hingga tanggal 17 September. (Baca juga: Warga Korban Lumpur Lapindo Gagal ke Jakarta)

Senada dengan Soekarwo, kuasa hukum korban lumpur Lapindo, Mursid Murdiantoro, mengatakan pembahasan antara Kementerian Pekerjaan Umum, Gubernur Jawa Timur, dan pihak terkait lainnya ditunda sampai tanggal 17 September 2014. "Padahal, ini adalah pembahasan mengenai sumber dana ganti rugi," kata dia kepada Tempo.

Menurut Mursid, pembahasan yang difasilitasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum ini akan memutuskan pengucuran ganti rugi oleh pemerintah dari APBN. Mursid berharap pemerintah konsisten terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dengan menalangi sementara kewajiban PT Minarak Lapindo Jaya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mahkamah memerintahkan pemerintah untuk memaksa dan memastikan Lapindo membayar ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampak semburan lumpur. Pemerintah hanya boleh menalangi bukan mengambil alih kewajiban (take over) kewajiban Lapindo. "Jika opsi take over ganti rugi dilakukan, berarti pemerintah melepaskan tanggung jawab Lapindo ke masyarakat," ujarnya.

Seperti diketahui, bencana luapan lumpur Lapindo terjadi sejak tahun 2006. Hingga sekarang luapan terus berlangsung dan sejak empat bulan terakhir Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo gagal membuang lumpur karena blokade warga korban yang menuntut pelunasan ganti rugi. Hingga akhir Juli lalu tercatat ada sisa Rp 780 miliar ganti rugi belum dibayar ke warga korban. Itu belum termasuk Rp 600-an miliar ganti rugi untuk pengusaha korban lumpur. (Baca: Tanggul Lapindo Jebol, Lima Rumah Tenggelam)

ALI HIDAYAT

Berita Terpopuler
Jokowi Tolak Mercy, Sudi: Mau Mobil Bekas?
RUU Pilkada, Jokowi Siap Terima Ahok Jadi Sekutu
Jokowi Pilih Pakai Mobil Dinas Lawas
Murah, Mercy Jadi Mobil Dinas di Kabinet Jokowi

Gerindra: Ahok Tak Tahu Terima Kasih

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Airlangga Sebut Duet Khofifah-Pakde Karwo Penyerang di Jawa Timur, Siap Menangkan Prabowo-Gibran

7 November 2023

(dari kiri) Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyoono, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat akan menyerahkan syarat pencalonan Pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Kantor KPU, Jakarta, Rabu, 25 Oktober 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Airlangga Sebut Duet Khofifah-Pakde Karwo Penyerang di Jawa Timur, Siap Menangkan Prabowo-Gibran

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengklaim punya amunisi memenangkan Prabowo-Gibran di Jawa Barat dan Jawa Timur. Ada duet Khofifah-Pakde Karwo.


Terpopuler: Jokowi Tambah Jabatan Luhut, Profil Satelit Satria-1 Senilai Rp 21,4 Triliun

21 Juni 2023

Presiden Joko Widodo (tengah) berjalan bersama Menko Marves Luhut B. Pandjaitan (kiri) dan Pendiri H2O Racing Nicola Di San Germano (kanan) saat hadir dalam Kejuaraan Dunia Perahu Motor F1 Powerboat (F1H2O) 2023 di Pelabuhan Muliaraja Napitupulu Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, Ahad, 26 Februari 2023. ANTARA/M Risyal Hidayat
Terpopuler: Jokowi Tambah Jabatan Luhut, Profil Satelit Satria-1 Senilai Rp 21,4 Triliun

Berita terpopuler: Presiden Jokowi menambah jabatan Luhut Binsar Pandjaitan, profile Satelit Satria-1 senilai Rp 21,4 triliun.


Lapindo Belum Bayar Utang Rp 2 Triliun ke Negara, Kemenkeu Serahkan Penagihan ke PUPN

20 Juni 2023

Warga korban lumpur memanjatkan doa untuk keluarga mereka yang telah wafat saat ziarah jelang ramadhan di tanggul titik 71 Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis 23 April 2020. Mereka berdoa dari pinggir tanggul karena makam keluarganya telah tenggelam oleh lumpur. ANTARA FOTO/Umarul Faruq
Lapindo Belum Bayar Utang Rp 2 Triliun ke Negara, Kemenkeu Serahkan Penagihan ke PUPN

PT Minarak Lapindo Jaya belum membayar utang ke negara sebesar Rp 2 triliun. Kemenkeu serahkan penagihannya ke PUPN.


Apa Kabar Kawasan Lumpur Lapindo di Sidoarjo Saat Ini?

17 April 2023

Endapan lumpur Lapindo mengering di kolam penampungan di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu, 29 Mei 2021. ANTARA/Umarul Faruq
Apa Kabar Kawasan Lumpur Lapindo di Sidoarjo Saat Ini?

Sudah 17 tahun berlalu, tetapi lumpur lapindo tidak kunjung menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Bagaimana kondisi saat ini?


Potensi Mineral Litium dari Lumpur Lapindo di Sidoarjo

2 Februari 2023

Lumpur Lapindo, Porong. TEMPO/Aris Novia Hidayat
Potensi Mineral Litium dari Lumpur Lapindo di Sidoarjo

Badan Geologi ukur kandungan litium, stronsium dan logam tanah jarang dalam sampel endapan lumpur Lapindo. Dari bencana menjadi berkah. Mungkinkah?


Ada Ridwan Kamil, Soekarwo, dan Dedi Mulyadi, Golkar Bisa Kuasai Jakarta dan Jawa

21 Januari 2023

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan kartu tanda anggota kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu, 18 Januari 2023. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengumumkan bergabungnya Ridwan Kamil menjadi kader Partai Golkar. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ada Ridwan Kamil, Soekarwo, dan Dedi Mulyadi, Golkar Bisa Kuasai Jakarta dan Jawa

Bergabungnya Ridwan Kamil ke Partai Golkar bisa membuat partai berlambang beringin itu menguasai Pulau Jawa dan DKI pemilu 2024


5 Politisi yang Pindah Partai Politik

4 Januari 2023

Ilustrasi bendera partai politik. ANTARA
5 Politisi yang Pindah Partai Politik

Fenomena politisi yang pindah partai, dari satu parpol ke parpol lain lazim terjadi di era politik terbuka seperti sekarang.


Politisi Kutu Loncat atau Hobi Pindah Partai dan Problematikanya

4 Januari 2023

Politikus Partai Golkar Agung Laksono, politikus PDIP Sidarto Danusubroto, pengusaha Arifin Panigoro, mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo, pengusaha Putri Kuswisnu Wardani, politikus PPP Mardiono, dan pengusaha Dato Sri Tahir akan dilantik sebagai Dewan Pertimbangan Presiden di Istana Negara, Jakarta, 13 Desember 2019. Tempo/Friski Riana
Politisi Kutu Loncat atau Hobi Pindah Partai dan Problematikanya

Fenomena pindah partai disinyalir menjadi problem perpolitikan Indonesia di era reformasi demokrasi saat ini.


KPK Panggil Eks Gubernur Soekarwo Jadi Saksi di Kasus Suap Anggaran Bantuan Pemprov Jatim

8 November 2022

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Panggil Eks Gubernur Soekarwo Jadi Saksi di Kasus Suap Anggaran Bantuan Pemprov Jatim

KPK memanggil mantan Gubernur Soekarwo sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap perihal pengalokasian anggaran bantuan keuangan Jawa Timur


DPR Desak Pemerintah Kejar Utang Lapindo, Kemenkeu Serahkan ke Kejaksaan Agung

14 Oktober 2022

Seorang ibu bersama anaknya korban lumpur Lapindo menunjuk pusat semburan dari titik 25 tanggul penahan lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, 29 Mei 2018. Walhi menggelar aksi untuk memperingati 12 tahun tragedi semburan lumpur Sidoarjo. ANTARA/Zabur Karuru
DPR Desak Pemerintah Kejar Utang Lapindo, Kemenkeu Serahkan ke Kejaksaan Agung

DPR meminta pemerintah segera menuntaskan penagihan piutang negara atas dana talangan kasus lumpur Lapindo.