Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pencarian Terpopuler

Koran Tempo
Majalah Tempo
Dukung Tempo
MASUK DAFTAR
image-bahasa
image-language

SBY Dinilai Tidak Bisa Atasi Konflik Agraria

Editor

Budi Riza

image-gnews
Pengunjukrasa yang tergabung dari Serikat Petani Indonesia (SPI) melakukan aksi teaterikal untuk memperingati Hari Hak petani dan rakyat Indonesia depan Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (12/1). Dalam aksinya mereka menuntut dijalankannya reformasi agraria sejati oleh pemerintah. ANTARA/M Agung Rajasa
Pengunjukrasa yang tergabung dari Serikat Petani Indonesia (SPI) melakukan aksi teaterikal untuk memperingati Hari Hak petani dan rakyat Indonesia depan Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (12/1). Dalam aksinya mereka menuntut dijalankannya reformasi agraria sejati oleh pemerintah. ANTARA/M Agung Rajasa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta: Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria, Iwan Nurdin, mengatakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono belum bisa menyelesaikan konflik agraria selama sepuluh tahun berkuasa.

"SBY hanya menangani tanpa bisa menyelesaikan konflik agraria," kata Iwan ketika ditemui di kantor Komnas HAM, Selasa, 9 September 2014. (Baca: Ribuan Hektare Tanah Telantar Akan Dibagikan)

Baca Juga:

AHY jadi Menteri ATR, Walhi: Penunjukkannya seperti Membagi Jatah Kue

Iwan menjelaskan pada masa pemerintahan SBY, konflik agraria terus mengalami peningkatan. KPA mencatat telah terjadi 1.391 konflik agraria di seluruh wilayah Indonesia dengan areal konflik seluas 5.711.396 hektare. Dari jumlah tersebut, sebanyak 926.700 kepala keluarga harus menghadapi ketidakadilan agraria dan konflik berkepanjangan.

"Tanah rakyat banyak dirampas secara paksa untuk kepentingan perkebunan maupun pertambangan," kata Iwan. (Baca: Aliansi Masyarakat Adat Kontrak 180 Caleg)

Berdasarkan sektor perkebunan, KPA mencatat ada sebanyak 536 konflik. Untuk sektor pertambangan ditemukan 90 konflik, kehutanan 140 konflik, dan sektor pertanian sebanyak 23 konflik.

Baca Juga:

Mahfud MD Sebut Redistribusi Tanah Bukan Sekadar Bagi Sertifikat Tanah, Apa Itu Land Reform?

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

DEVY ERNIS

Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Jero Wacik | Polisi Narkoba | Pilkada oleh DPRD | IIMS 2014

Berita terpopuler lainnya:
UU Pilkada Sah, Koalisi Prabowo Borong 31 Gubernur
Temui Mega, Risma Tak Bersedia Jadi Menteri Jokowi
Begini Cara Jack The Ripper Membunuh Korbannya
Naked Sushi, Makan Sushi di Tubuh tanpa Busana
Ketemu Sudi Silalahi, Rini Minta Maaf

Iklan

Berita Selanjutnya

Delapan hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Presiden 2024 atau PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 1 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Reformasi AgrariaSusilo Bambang Yudhoyono | SBY

Artikel Terkait

Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

AHY jadi Menteri ATR, Walhi: Penunjukkannya seperti Membagi Jatah Kue

54 hari lalu

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebelum dilantik oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu 21 Februari 2024. Hadi Tjahjanto dilantik menjadi Menko Polhukam menggantikan Mahfud Md yang mengundurkan diri karena menjadi cawapres 2024. Sementara AHY menggantikan posisi Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). TEMPO/Subekti.
AHY jadi Menteri ATR, Walhi: Penunjukkannya seperti Membagi Jatah Kue

Walhi mengatakan pelantikan AHY sebagai Menteri ATR/BPN semakin menunjukkan bahwa mekanisme pengangkatan menteri di RI masih jauh dari harapan.


Mahfud MD Sebut Redistribusi Tanah Bukan Sekadar Bagi Sertifikat Tanah, Apa Itu Land Reform?

24 Desember 2023

Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD saat memberikan pemaparan pada debat perdana calon wakil presiden untuk pemilu 2024 di Jakarta Conventiom Center (JCC), Jakarta, Jumat, 22 Desember 2023. Debat cawapres kali ini mengangkat tema soal ekonomi kerakyatan dan digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN-APBD, infrastruktur, dan perkotaan. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Mahfud MD Sebut Redistribusi Tanah Bukan Sekadar Bagi Sertifikat Tanah, Apa Itu Land Reform?

Cawapres Mahfud MD menyebut land reform bukan sekadar bagi-bagi sertifikat tanah. Apa itu land reform, bagaimana penerapannya di Indonesia?


Rapat Konsultasi GTRA Digelar, Bahas Otsus dan Masyarakat Adat

15 Maret 2023

Rapat Konsultasi GTRA Digelar, Bahas Otsus dan Masyarakat Adat

UU Otsus merupakan wujud keseriusan negara untuk Masyarakat Adat di Papua


KPA: Rezim Jokowi Gagal Melakukan Agenda Reforma Agraria

26 Januari 2023

Presiden Jokowi usai membuka Rakernas BKKBN di Jakarta Timur, Rabu, 25 Januari 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
KPA: Rezim Jokowi Gagal Melakukan Agenda Reforma Agraria

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika sebut rezim pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi gagal melakukan agenda reforma agraria.


Sejarah Pembangunan Jembatan Suramadu, Jembatan Terpanjang di Indonesia

16 Januari 2023

Penumpang kapal Kirana VII melihat arsitektur Jembatan Suramadu di Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 8 Juni 2022. Jembatan Suramadu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Sejarah Pembangunan Jembatan Suramadu, Jembatan Terpanjang di Indonesia

Selain salah satu ikon Jawa Timur, Jembatan Suramadu juga menyambungkan hidup antara dua pulau. Simak sejarah singkat berdirinya jembatan tersebut.


Jokowi Didesak Turun Tangan Selesaikan Konflik Lahan Pertanian di Deli Serdang

14 Oktober 2022

Kelompok buruh, petani, dan mahasiswa saat melakukan aksi menolak Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja di depan gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 16 Juli. Massa aksi meminta DPR segera menjalankan TAP MPR IX/2001 untuk menyelesaikan tumpang tindih regulasi di sektor agraria dan sumber daya alam (SDA). Meminta pemerintah segera menuntaskan konflik agraria, memastikan aparat keamanan dan perusahaan (swasta dan BUMN) segera menghentikan tindakan-tindakan intimidatif, represif dan usaha-usaha kriminalisasi di wilayah-wilayah konflik agraria, teror, kekerasan dan kriminalisasi terhadap petani dan masyarakat adat di tengah pandemi saat ini. Pemerintah juga diminta bersungguh-sungguh memastikan sentra-sentra produksi pertanian, pangan, perkebunan dan peternakan dilindungi negara, terutama saat krisis akibat pandemi Covid-19 melanda. TEMPO/Subekti.
Jokowi Didesak Turun Tangan Selesaikan Konflik Lahan Pertanian di Deli Serdang

KPA meminta Jokowi segera mengadakan rapat terbatas dan memanggil para menteri serta pimpinan lembaga yang berwenang.


3 Minggu Berdiam di Studionya, SBY Hasilkan 17 Lukisan

11 Oktober 2022

Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Foto: Instagram Ani Yudhoyono.
3 Minggu Berdiam di Studionya, SBY Hasilkan 17 Lukisan

SBY mengungkapkan dengan melukis dapat mendatangkan kedamaian dalam hatinya sekaligus berharap dapat mengobati rasa rindu.


Demo Tolak Kenaikan BBM di Jakarta Aman, Ada Pasukan Basmallah, Polda Metro: Alhamdulillah

28 September 2022

Massa aksi aliansi dari kelompok Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melakukan aksi unjuk rasa di halaman depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 27 September 2022. Selain menolak kenaikan harga BBM, demo BEM SI itu sekaligus dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional. TEMPO/MAGANG/Abdullah Syamil Iskandar
Demo Tolak Kenaikan BBM di Jakarta Aman, Ada Pasukan Basmallah, Polda Metro: Alhamdulillah

Polda Metro Jaya menyebut demo tolak kenaikan BBM dari berbagai elemen masyarakat di Jakarta berlangsung aman.


Aspirasinya Tak Ditanggapi, Serikat Petani Ancam Lakukan Reforma Agraria Versi Rakyat

24 September 2022

Partai Buruh dan Serikat Petani Indonesia menggelar aksi demonstrasi di area Patung Kuda, Jalan Medan Medeka Barat, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 24 September 2022. TEMPO/Khory Alfarizi
Aspirasinya Tak Ditanggapi, Serikat Petani Ancam Lakukan Reforma Agraria Versi Rakyat

Partai Buruh dan Serikat Petani Indonesia (SPI) menggelar demo Hari Tani Nasional di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.


Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

24 September 2022

Partai Buruh dan Serikat Petani Indonesia menggelar aksi demonstrasi di area Patung Kuda, Jalan Medan Medeka Barat, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 24 September 2022. TEMPO/Khory Alfarizi
Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

Derita petani Indonesia karena pupuk semakin mahal karena harga BBM naik. Disaat yang sama tidak ada jaminan harga produk pertanian.