TEMPO.CO, Makassar - Ketua Harian DPP Partai Demokrat Sjariefuddin Hasan mengatakan partainya lebih sreg memilih opsi pemilihan kepala daerah secara langsung dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pilkada.
"Saya pikir tingkat tertentu bagus pemilihan langsung ketimbang melalui parlemen. Misalnya pemilihan gubernur. Sedangkan pemilihan wali kota dan bupati melalui parlemen," ujar Sjarief kepada wartawan setelah menghadiri kuliah umum di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMKOP di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu, 10 September 2014. (Baca juga: LSI: Pilkada Tak Langsung Ditolak Publik)
Menurut Sjarief, pemilihan kepala daerah langsung yang telah digelar dalam 10 tahun terakhir ternyata berdampak kurang baik bagi Indonesia. Pemilihan kepala daerah langsung telah memicu terjadinya gejala sosial dan menghabiskan biaya yang cukup tinggi. Dia mengatakan pemilihan kepala daerah langsung juga menjadi sumber korupsi.
Dia menambahkan, biaya yang cukup besar terbuang dalam pemilihan kepala daerah langsung di tingkat kabupaten dan kota. Karena itu, Demokrat akan mengajukan opsi pilkada melalui DPRD digelar di tingkat kabupaten dan kota saja.
"Di Indonesia, ada sekitar 550 bupati dan wali kota. Bayangkan, berapa uang negara yang habis di pilkada ini," kata Sjarief.
Sedangkan ihwal pemilihan gubernur, Sjarief setuju pemilihan langsung karena jumlah provinsi di Indonesia relatif sedikit. "Sekarang kan kita hanya 34 provinsi. Kalau pilgub langsung, tentu tidak akan rumit," ujarnya. (Baca juga: DPR Dinamis Soal RUU Pilkada, Pemerintah Coba Lobi)
ARDIANSYAH RAZAK BAKRI
Berita lain:
Suryadharma Dikudeta dari Ketua Umum PPP
Ahok Mundur dari Gerindra, Ini Kata Jokowi
Soal Mobil Dinas Baru untuk SBY, Ini Kata Sudi