TEMPO.CO, Beijing - Mahasiswa Indonesia di Beijing, Cina, mempertanyakan kengototan partai-partai yang ada di Koalisi Merah Putih menyetujui pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. “Masalah ini tak lebih dari upaya konsolidasi kekuatan parpol yang kalah pemilu untuk merebut kekuasaan di tingkat daerah,” kata Rifky Hasibuan, Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Nanchang.
Menurut Rifky, terlepas dari baik-buruknya Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang kini tengah diperdebatkan itu, latar belakang persetujuan partai-partai pengusung Prabowo Subianto itu sudah cacat. “Metode itu hanya digunakan untuk menjegal partai yang berkuasa,” ujarnya. (Baca: Pilkada Lewat DPRD, KPK: Ini Korupsi Politik)
Rifky menuturkan mahasiswa Indonesia yang ada di Cina selama ini menginginkan adanya perubahan politik di Indonesia ke arah yang lebih baik. Kengototan partai-partai yang tak mendukung Joko Widodo, kata dia, merupakan penggerogotan kekuasaan. “Padahal kekuatan oposisi seharusnya digunakan sebagai penyeimbang."
Penolakan terhadap keinginan pilkada oleh DPRD juga diungkapkan Ernst Adhikara Chandra. Mahasiswa yang sudah sepuluh tahun tinggal di Beijing itu berujar, pemilihan kepala daerah menjadi tak langsung merupakan kemunduran. “Padahal pemilihan langsung bisa menghasilkan orang-orang seperti Ahok yang mampu memberantas korupsi,” ujarnya.
Menurut Ernst, pilkada oleh DPRD hanya akan menimbulkan praktek suap dari calon kepada anggota Dewan. “Saya tidak setuju,” katanya.
JULI HANTORO (BEIJING)
Berita Terpopuler:
Suryadharma Dikudeta dari Ketua Umum PPP
Ahok: Saya Bukan Kader Gerindra yang Baik
Ahmad Heryawan Takut Buka Jendela Akibat Dikritik
Adem Sari, Ini Nama Pemain Bola Ganteng Asal Turki