TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Partai Golkar, Tantowi Yahya, mengatakan partainya akan mengambil sikap tegas pada kepala daerah dari partainya yang mendukung pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara langsung.
"Hakekatnya setiap kader itu harus sejalan dengan garis partai," kata Tantowi saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 11 September 2014. (Baca: Pemerintah Tidak Akan Tarik RUU Pilkada)
Menurut Tantowi hingga kini Dewan Pengurus Pusat Golkar masih solid mendorong pemilihan kepala daerah secara tak langsung. Artinya gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wali kota dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Keputusan ini juga sudah disosialisasikan kepada seluruh pengurus daerah Golkar.
Tantowi mengatakan partainya juga sudah meminta seluruh kader di DPR mengamankan keputusan ini. Bila opsi pemilihan kepala daerah dibawa ke paripurna, Tantowi yakin seluruh kader Golkar solid mendukung pemilihan tidak langsung. "Bila ada yang beda akan kami bawa ke rapat pleno untuk ditetapkan sanksinya. Yang jelas akan ada sikap dari DPP."
Sikap tegas Golkar mendukung pilkada langsung ini dikatakan Tantowi juga sejalan dengan sikap seluruh partai Koalisi Merah Putih yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada pemilihan presiden Juli lalu. (Baca: Gerindra Pertanyakan Survei Pilkada Langsung)
Sikap ini kata dia juga sudah dikuatkan dalam pertemuan antarpartai koalisi di rumah Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung yang berlangsung Rabu malam kemarin.
Pengurus DPP Golkar lainnya, Nudirman Munir, mengatakan sikap partainya mendukung pilkada tidak langsung untuk mengurangi biaya politik.
Dia menilai praktek pilkada langsung yang telah diberlakukan justru menyebabkan tingginya biaya kampanye yang berpotensi mendorong terjadinya korupsi. Pemilihan tak langsung kata dia juga akan lebih menjamin munculnya kepala daerah yang berbobot. (Baca: Ridwan Kamil Ajak Bupati Demo Tolak RUU Pilkada)
Mengenai proses demokratisasi, Nudirman yakin pilkada tak langsung tak melanggar hak konstitusi masyarakat. Alasannya kepala daerah akan dipilih oleh DPRD yang merupakan perwakilan masyarakat yang dipilih secara langsung. "Kami ingin proses demokrasi setelah reformasi ini berjalan di koridor yang benar."
Saat ini pembahasan RUU Pilkada sudah memasuki tahap pengambilan keputusan tahap pertama. Hingga kemarin masih ada dua pendapat. Terdapat tiga partai yang mendukung pemilihan kepala daerah langsung yaitu Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Tiga partai ini termasuk koalisi partai penyokong Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam pemilihan presiden lalu.
Adapun enam fraksi lain, yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih penyokong Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, bertahan pada opsi pemilihan melalui DPRD. Keenam fraksi adalah Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Golongan Karya, dan Fraksi Partai Demokrat. Sedangkan pemerintah setuju pemilihan langsung digelar di tingkat provinsi, sedangkan kabupaten dan kota dipilih lewat DPRD.
IRA GUSLINA SUFA
Berita Lain
Ahok Mundur dari Gerindra, Ini Kata Jokowi
Ahok: Saya Bukan Kader Gerindra yang Baik
Prabowo Legowo Ahok Keluar dari Gerindra
