TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Partai Golkar Tantowi Yahya mengatakan partainya akan mendorong pengambilan keputusan tentang mekanisme pemilihan kepala daerah dilakukan secara terbuka.
Opsi ini bakal didorong bila tidak kunjung ada kesepakatan antarfraksi dalam membahas Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.
"Kami akan dorong keputusannya diambil secara terbuka saja," kata Tantowi di kompleks parlemen Senayan, Kamis, 11 September 2014.
Menurut Tantowi mekanisme voting terbuka akan memudahkan partai memastikan suara kadernya bulat mendukung pilkada tidak langsung. Mekanisme ini juga untuk memastikan semua partai pendukung koalisi solid selama paripurna pengambilan keputusan. (Baca: Ketua Gerindra Solok Tolak RUU Pilkada)
Tantowi mengatakan ihwal sikap partai koalisi pendukung merah putih dalam pembahasan RUU Pilkada sudah dibahas dalam silaturahmi di rumah Ketua Dewan Pertimbangan Golkar, Akbar Tandjung, Rabu malam.
Dalam pertemuan itu seluruh peserta koalisi yang terdiri dari Golkar, Gerakan Indonesia Raya, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sosial, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Bulan Bintang menyetujui kepala daerah dipilih oleh DPRD. (Baca: Pemerintah Tidak Akan Tarik RUU Pilkada)
Lebih jauh, Tantowi menyebutkan keputusan partai ini sudah disosialisasikan dengan seluruh kader. Bahkan Golkar akan menyiapkan sanksi bagi kader yang mengambil sikap berbeda dengan keputusan partai. "Akan kami bawa ke pleno dan pasti akan ada tindakan dari partai."
Jumlah kursi partai Koalisi Merah Putih di DPR tergolong besar. Bila ditotal jumlahnya mencapai 278 kursi dengan rincian Partai Golkar 108 kursi, Partai Keadilan Sejahtera 59 kursi, Partai Amanat Nasional 42 kursi, Partai Persatuan Pembangunan 39 kursi dan Partai Gerakan Indonesia Raya 30 kursi. (Baca: SBY Nilai Perdebatan RUU Pilkada Demokratis )
Sedangkan koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hati Nurani Rakyat yang mendorong pilkada langsung hanya mengantongi 140 kursi.
Sedangkan Partai Demokrat yang mengantongi 148 kursi DPR periode 2009-2014 belum memutuskan sikap. Sebagian kader Demokrat ingin pilkada langsung hanya pada tingkat Gubernur, sedangkan bupati dan walikota dipilih DPRD. Pemerintah, melalui Kementerian Dalam Negeri mendukung pilkada langsung.
IRA GUSLINA SUFA
Berita Lain
Ahok Mundur dari Gerindra, Ini Kata Jokowi
Ahok: Saya Bukan Kader Gerindra yang Baik
Prabowo Legowo Ahok Keluar dari Gerindra