TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah petinggi partai pengusung Koalisi Merah Putih menggelar pertemuan sore ini. Pertemuan yang dihadiri lima perwakilan partai itu membahas sejumlah agenda penting seperti Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat dan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.
"Kami hanya berkoordinasi tentang berbagai isu yang berkembang," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Totok Daryanto, Jumat, 12 September 2014.
Rapat koalisi digelar di lantai III, ruang rapat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, gedung Nusantara I. Hadir di antara mereka anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto, dan Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Assegaf. Hanya Partai Gerindra yang absen dalam pertemuan tersebut. (Baca: Kalah Pilpres, Koalisi Prabowo Ingin Kuasai BPK?)
Totok menjelaskan isu yang paling banyak mendapat sorotan adalah rencana pengesahan tata tertib DPR yang akan diparipurnakan Selasa pekan depan. Begitu pun dengan UU MD3 yang saat ini sedang bersengketa di Mahkamah Konstitusi.
Dalam pembahasan tatib, kata Totok, koalisi melihat dua persoalan penting yang perlu diperhatikan, yakni menyangkut penguatan konstitusi dan keanggotaan. "Koalisi ini sejak awal dibentuk untuk mengimbangi kekuatan pemerintah. Bagaimana mungkin kinerja pemerintahan bisa berjalan efektif kalau tidak ada yang mengawasi?" kata Totok. (Baca: Jokowi Tak Takut BPK Dikuasai Koalisi Merah Putih)
Meski demikian, kata Totok, koalisi membantah anggapan jika koalisi ini dibentuk untuk menjegal peluang kubu partai pendukung pemerintah untuk menduduki kursi pimpinan DPR. "Tidak ada yang dirugikan dari pasal itu. Karena semua tergantung dari lobi-lobi masing-masing fraksi," kata dia
Koalisi juga belum membahas formasi yang akan diajukan dalam penentuan paket pimpinan DPR. Termasuk kompromi untuk mengalokasi jatah salah satu partai koalisi yang tak mungkin diakomodasi dalam paket pimpinan itu akibat aturan pemilihan. "Sampai saat ini kami belum membicarakan siapa saja calonnya," kata Totok.
Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Refrizal, mengaku yakin koalisi yang mereka usung mampu memenangkan pertarungan pimpinan DPR. Begitu pun dengan pengesahan beleid Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang mengubah sistem pemilihan kepala daerah secara tidak langsung. "Kami solid," kata Refrizal.
RIKY FERDIANTO
Terpopuler lainnya:
Jokowi Tolak Mercy, Sudi: Mau Mobil Bekas?
Ini Keunggulan iPhone 6 Ketimbang iPhone Lama
Benda Ini Wajib Dibawa Jokowi-Iriana ke Istana
Hari Ini, Harga Elpiji Naik Rp 18 Ribu per Tabung
