TEMPO.CO, Banda Aceh - Belasan aktivis Aceh yang tergabung dalam Jaringan Demokrasi Aceh (JDA) berdemonstrasi menolak Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Mereka mengumpulkan dukungan masyarakat Aceh melalui tanda tangan di atas kain sepanjang 10 meter saat gerimis di Lapangan Blang Padang, Ahad, 14 September 2014.
Juru bicara JDA, Juanda Djamal, mengatakan proses demokrasi di Indonesia tidak boleh dirusak oleh segelintir orang. Hampir sepuluh tahun pilkada secara langsung diterapkan telah berjalan baik, tinggal memperbaiki mekanisme agar lebih tertib, jujur, dan adil. “Kebijakan mengembalikan pilkada ke DPRD adalah langkah sesat dan mundur,” ujarnya. (Baca juga: 11 Kerugian Rakyat Jika Pilkada Harus Lewat DPRD)
Menurut Juanda, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjelang berakhir jabatannya haruslah bersikap tegas mempertahankan pilkada secara langsung. Sebab, SBY selama ini telah bersusah payah dan tercatat sebagai presiden pertama di Indonesia yang sukses membangun demokratisasi melalui pilkada langsung.
Juanda menyebut proses pilkada langsung lebih menjamin terpenuhinya layanan publik dan pembangunan di daerah. Pilkada langsung juga akan membuat pemimpin lebih bertanggung jawab kepada rakyatnya. “Rakyatlah yang menentukan pemimpinnya sendiri, tak perlu diwakili,” kata Juanda.
Direktur Koalisi NGO HAM Aceh Zulfikar Muhammad mengatakan aksi mengumpulkan tanda tangan akan terus berlansung dalam beberapa hari ke depan. “Selasa ini kami akan menggelar pertemuan untuk mengumpulkan dukungan lebih besar,” katanya. (Baca juga: 40 Ribu Orang Dukung Petisi Pilkada Langsung)
Revisi RUU Pilkada rencananya akan disahkan pada Kamis, 25 September mendatang. Di dalam pasalnya terdapat perubahan, yaitu pemilihan kepala daerah yang sebelumnya dipilih secara langsung oleh rakyat menjadi dipilih oleh DPRD.
ADI WARSIDI
Berita lain:
Costa Hat-trick, Chelsea Bungkam Swansea City 4-2
Garuda Travel Fair Obral Diskon hingga 50 Persen
Alvin Lie: PAN Didirikan untuk Kedaulatan Rakyat
