TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon direksi untuk memimpin PT Bandara Internasional Jawa Barat, holding yang dipersiapkan mengelola bandara di Kertajati, Majalengka.
Aher, sapaan akrab gubernur ini mengatakan kendati sudah memulai proses uji itu, lowongan bagi pelamar calon direksi masih dibuka karena khawatir masih ada orang yang punya kompetensi lebih baik dari pelamar yang sudah ada. "Ini dunia baru bagi kita, harus hati-hati banget. Untuk fit and proper test itu kita beri waktu enam bulan," kata dia di kantornya, Senin, 15 September 2014.
Menurut dia, calon direksi PT BIJB akan dipilih maksimal empat orang. Calon direksi itu, bakal diminta meneken pakta integritas untuk siap mundur jika tidak bisa bekerja. "Kita beri waktu enam bulan, kalau gak ada progres, mundur. Karena kita ngurus hal baru, gede lagi, kalau salah langkah bagaimana?" kata dia.
Target yang dibebankan pada calon direksi itu, antara lain menyiapkan perjanjian kerja sama bersama PT Angkasa Pura II untuk membuat anak perusahaan yang akan mengelola bandara Kertajati di Majalengka itu, selain menyusun rencana usaha holding itu. PT BIJB sendiri menjadi perusahan daerah terbaru yang dibentuk pemerintah Jawa Barat bersama BUMD miliknya, PT Jasa Sarana, dengan porsi saham terbesar milik pemerintah Jawa Barat.
Aher mengatakan untuk pembentukan anak perusahaan yang akan mengelola bandara itu, pemerintah Jawa Barat tidak akan memaksakan diri mendapat porsi saham mayoritas. "Tidak masalah, yang penting bandaranya jadi," kata dia.
Sejak pekan kedua September 2014, pemerintah provinsi sudah membuka lowongan perekrutan calon direksi PT BIJB itu. Kepala Biro Administrasi Pereknomian, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Sony Samsu Adisudarma mengatakan calon direksi yang dicari itu harus menguasai bisnis kebandaraan dan kedirgantaraan. "Saya cek sudah 8 orang pelamar," kata dia di Bandung, Senin, 8 September 2014.
Menurut Sony, modal awal pendirian PT BIJB itu diputuskan Rp 200 miliar. Pemerintah provinsi sudah menyiapkan modal disetor Rp 37,5 miliar sebagai penyertaan modal awal untuk mendirikan perusahan daerah itu dengan menggandeng PT Jasa Sarana, BUMD milik Jawa Barat. "Modal disetornya bisa 25 persen modal awal," kata Sony.
AHMAD FIKRI
Terpopuler:
SBY Bingung Disalahkan Soal RUU Pilkada
Koalisi Merah Putih Jalani Strategi Bumi Hangus
Pilkada Langsung Boros? Ini Bantahannya
SBY: Partai Demokrat Bukan Koalisi Merah Putih
Menelisik Pengurusan Pelat Nomor Cantik Mobil Mewah
